Pada beberapa tahun terakhir dapat dilihat bahwa pada periode Jokowi, hal yang paling menonjol adalah pembangunan infrastruktur yang massif. Pemerataan pembangunan infrastuktur marupakan sebuah langkah yang besar untuk menuju pemerataan ekonomi. Tercapainya pembangunan infrastruktur yang merata maka akan tercipta kesempatan yang luas untuk terlibat dalam proses ekonomi didalamnya.
"Pembangunan infrastruktur akan terus kita lanjutkan. Infrastuktur yang besar sudah kita bangun, ke depan akan kita bangun lebih cepat. Infrastruktur seperti jalan tol, kereta api, kita sambungkan dengan kawasan industri rakyat, ekonomi khusus, pariwisata, persawahan, perkebunan, perikanan. Arahnya harus kesana, fokusnya harus kesana" begitu kata Presiden Jokowi dalam pidatonya di Sentul pada tanggal 14 Juli 2019.
Hingga saat ini kita bisa melihat banyak proyek-proyek pembangunan yang telah selesai dikerjakan ataupun yang sedang berjalan. Lalu dengan begitu banyaknya pembangunan darimana pemerintah mendapatkan sumber pembiayaan untuk membiayai seluruh pembangunan tersebut?
Terdapat sumber pembiayaan konvensional dan sumber pembiayaan non-konvensional. Sumber pembiayaan konvensional adalah sumber-sumber pembiayaan yang diperoleh dari pemerintah contohnya seperti APBN dan APBD. Sedangkan sumber pembiayaan non-konvensional adalah sumber-sumber pembiayaan yang diperoleh dari kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Contohnya seperti obligasi, linkage, joint venture, dan lain-lain.
Dari tahun ke tahun, anggaran dana dalam APBN tidak mampu mengimbangi kebutuhan dalam pembangunan, baik infrastruktur maupun SDM. Kebutuhan dana diperkirakan mencapai Rp 24.214,5 triliun dengan kemampuan APBN sekitar 20-25% untuk membiayai program dalam lima tahun ke depan. Lalu bagaimana pemerintah dapat menutupi biaya yang diperlukan dalam pembangunan tersebut? Apa strategi kreatif yang dicanangkan oleh pemerintah dalam mencari sumber pembiayaan?
Pemerintah memiliki strategi sendiri dalam upaya untuk mencari sumber pembiayaan alternatif yang tidak bergantung hanya pada APBN. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terus meningkatkan upaya dalam membangun skema pembiayaan yang inovatif san kreatif guna memperkuat ketahanan fiskal. Skema pembiayaan inovatif dan kreatif dikemas dalam bentuk Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) serta skema Blended Finance.
Strategi ini diterapkan dengan tujuan agar ketahanan fiskal tetap terjaga dengan mendorong partisipasi pihak selain pemerintah untuk ikut serta dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan. Dalam hal ini diharapkan Badan Usaha, swasta, dan instansi-instansi dibawah Kementerian Keuangan dapat memainkan peran yang penting sebagai aktor pembiayaan kreatif dalam pengimplementasian strategi pemerintah.
Skema KPBU merupakan sebuah skema penyediaan dan pembiayaan infrastruktur yang berdasarkan pada kerja sama antara pemerintah dan badan usaha (Swasta). KBPU memiliki keunggulan dalam menjaga pemerintah untuk tetap transparan, akuntabel, dan mempertimbangkan risiko kedepannya. Dengan KPBU, pelaksanaan program yang telah dicanangkan dapat lebih cepat dan mudah dan juga dapat mengakses the best talent available dan bisa memperkaya produk-produk keuangan. Begitu kiranya kutipan dari apa yang disampaikan oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan juga oleh Menkominfo Ridantara.Â
Pada tahun 2019, direncanakan beberapa proyek infrastruktur yang dibangun melalui skema KPBU-Availability Payment (Pembayaran Ketersediaan Layanan dengan nilai diperkirakan Rp9,38 triliun. Skema lainnya adalah pemberian penugasan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam hal ini, dukungan Pemerintah diberikan dalam bentuk Penyertaan Modal Negara (PMN), pemberian pinjaman atau penjaminan.
Dan skema lain yang dikembangkan oleh pemerintah adalah skema Blended Finance dimana proses pembiayaan melibatkan pihak swasta dan industri jasa keungan untuk mendukung proyek-proyek pembangunan berkelanjutan. Kementerian Keungan dan PT. SMI juga meluncurkan SDG Indonesia One (SIO) sebagai inisiatif baru untuk fasilitas Blended Finance yang menggabungkan dana hibah dan investasi swasta.
Platform ini akan memberikan fasilitas terhadap kerjasama antara pemerintah dan beberapa tipe donor, investor dan lembaga filantropi dalam menyokong pencapaian SDG di Indonesia. Sektor prioritas yang akan ditargetkan dalam hal ini adalah kesehatan, pendidikan, energi terbarukan dan infrastruktur perkotaan termasuk transportasi, air dan pengelolaan sampah.
Strategi dalam mengoptimalkan keterlibatan pihak selain pemerintah dalam menggali lebih banyak sumber pembiayaan pembangunan juga dapat dilakukan melalui jasa kreatif seperti memanfaatkan peningkatkan partisipasi generasi milenial dan memikirkan gerakan menuju industri 5.0 (artificial intelligent, robotic, dan lain-lain).
