Mohon tunggu...
Ningrum Wijayanti
Ningrum Wijayanti Mohon Tunggu... Aktor - Mahasiswi Hubungan Internasional 2019 Universitas Sriwijaya

Be Yourself

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan

Keefektifan Diplomasi Siber Indonesia dalam Menangani Cybercrime

29 November 2021   23:45 Diperbarui: 30 November 2021   20:04 241
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Secara aktif Indonesia juga berpartisipasi dalam diskusi  yang  telah dibentuk oleh UNODC guna  mengembangkan pedoman yang digunakan untuk memerangi kejahatan dunia maya (cybercrime) di bidang pencegahan, kerjasama internasional, dan peningkatan kapasitas. Karena ASEAN adalah yang pertama kali mengambil posisi''bulat'' dalam pencegahan cybercrime, maka kemudian penting jika di tingkat regional Indonesia kemudian mengadopsi Deklarasi ASEAN tentang Pencegahan Dan Penghapusan Dunia Maya pada bulan  November  2017.  

Indonesia saat ini memiliki komitmen kekuatan dunia untuk bekerjasama dalam  memerangi cybercrime secara bilateral baik di dunia maya ataupun masalah keamanan kriminal. Hal ini dimulai sejak adanya Deklarasi Bersama Kerjasama Siber 2015 antara Indonesia dan Amerika Serikat, dan Deklarasi Bersama dengan  China tentang Keamanan Siber dan Cyber Terrorism. (David Putra Setyawan, 2016)

Sejak 2016, Indonesia juga berkerjasama dengan Rusia, hal ini terlihat dari terjalinnya Deklarasi Bersama tentang Kerjasama di bidang Keamanan Siber. Sementara itu, sebuah memorandum yang ditandatangani mengumumkan bahwasannya Australia dan Inggris akan bekerjasama dalam mengatasi gejolak kemanan siber. Indonesia dan Australia sendiri telah bekerjasama sejak tahun 2017, yang mana petemuan mereka yang pertama telah dilakukan pada 4 Mei 2017 tepatnya di Australia. Indonesia dan Australia disini menyadari bahwa diperlukannya sebuah  pembangunan ruang siber yang lebih aman dan stabil. 

Nah, ditingkat negara bagian, pembentukkan BSSN merupakan salah satu angin segar dan pesan penting terkait keseriusan pemerintah dalam menangani masalah siber ini. BSSN diharapkan dapat berperan aktif dalam mengkoordinator i strategi-strategi dan visi siber negara. Sikap Indonesia terhadap ancaman keamanan dan kejahatan dunia maya tentu saja sangat bergantung pada politik dan kepentingan nasional. (-, 2020)

Dalam hal ini sangat penting untuk Indonesia memiliki kemitraan dan strategi nasional yang komprehensif. Pertama, kemitraan sangat diperlukan dalam konteks kerjasana internasional. Karena tidak ada negarayang bisa melawan  ancaman cybercrime tanpa adanya kerjasama internasional. Mengingat karena terlalu kompleks serta luasnya kejahatan cybercrime yang tidak adanya batasan dalam lintas batas. 

Nah, dengan posisi Indonesia yang strategis kemudian mampu menarik menarik negara-negara besar atau negara super power untuk menjadi anggota, yang diharapkan dalam forum global lembaga diplomatik Indonesia dapat mempromosikan pemahaman global. Dan bisa menjembatani konflik paradigma dan perbedaan kepentingan antara dua ekstrem dunia. Kedua, kemitraan dengan pemangku kepentingan di tingkat nasional. 

Kerjasama yang berkesinambungan dan konsisten antara negara dengan sektor swasta dan masyarakat sipil merupakan faktor penting dalam mendukung diplomasi siber, karena sektor swasta memainkan peran penting dalam menangani masalah siber. 

Ketiga, strategi siber nasional diperlukan untuk memperkuat kebijakan luar negeri serta juga arah diplomatik Indonesia kedepannya. Keberadaan strategi keamanan siber BSSN yang telah disusun oleh Indonesia ini merupakan pertanda positif dalam ketahanan siber, keamanan layanan publik, penegakkan hukum siber, budaya keamanan siber, dan upaya keamanan siberdalam menghadapi ekonomi digital. (Rosandry, 2018)

Dengan segala kompleksitas keamanan siber, strategi nasional digunakan untuk melakukan pencegahan dan memberantas korupsi,strategi nasional juga berfungsi untuk memerangi pencucian uang dan pendanaan teroris . Strategi siber nasional harus mampu mengintegrasikan kebijakan dan institusi sektor siber termasuk dalam  BSSN. Dengan keberadaan strategi siber nasional juga penting untuk menjustifikasi situasi politik global disektor siber. 

Selain itu juga, Strategi Siber Nasional juga dapat menjadi aset terpenting bagi upaya Diplomasi Siber Indonesia, terutama terkait dengan ''persaingan kekuatan'' antar berbagai negara-negara besar (super power) dalam bidang tata kelola siber global. Nah bisa dilihat bahwa Indonesia telah melakukan banyak diplomasi siber dengan negara-negara besar di dunia Internasional, maka dengan berbagai kerjasama ini diharapkan agar pemerintah Indonesia dapat mengurangi berbagai ancaman dalam kejahatan siber ( cybercrime).

Bibliography

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun