Kompleksnya Permasalahan Kejahatan Kehutanan di Papua

Saat ini kejahatan kehutanan di Indonesia semakin meningkat; bukan hanya terkait pembalakan hutan illegal, deforestasi, kebakaran hutan secara terencana tetapi tidak kalah pentingnya terkait penyelundupan satwa liar atau wildlife. 

Berbicara terkait kejahatan kehutanan di Papua, hasil rapid assessment yang dilaksanakan beberapa waktu yang lalu menunjukan kompleksitasnya masalah kejahatan kehutanan disana. Hasil wawancara mendalam yang dilakukan terhadap pemangku kepentingan kunci menunjukan data kejahatan kehutanan sangat bervariasi seperti data dari penegak hukum menunjukan berkurangnya tingkat aktivitas pembalakan hutan illegal di daerah tersebut akan tetapi data dari dinas kehutanan dan hasil Wawancara dengan masyarakat setempat menunjukan semakin tinggi aktivitas pembalakan hutan secara illegal. 

Beberapa data juga menunjukan adanya keterlibatan para oknum dari penegak hukum ataupun oknum dari militer yang diduga terlihat dalam aktivitas tersebut baik itu terlibat secara langsung ataupun tidak langsung sehingga menimbulkan kerusakan hutan; disisi lain data dari penegak hukum menunjukan bahwa keterlibatan penduduk lokal yang tinggal di sekitar hutan juga menjadi kunci masalah karena diduga turut terlibat pembalakan hutan mengatasnamakan hutan adat. 

Selain itu para pemangku kepentingan terlihat sangat lemah terkait pemahaman hutan adat dan hutan negara sehingga berpotensi konflik antar pemangku kepentingan. 

Data lain juga menunjukan bahwa koordinasi antar pemangku kepentingan kunci tidak berjalan dengan baik; kendala tersebut selalu dibungkus dengan alasan "tidak memiliki kewenangan" ataupun "bukan ranah kami" sehingga terkadang penegakan hukum terkait kejahatan kehutanan menjadi terbengkalai. 

Lemahnya penegakan hukum terkait kejahatan kehutanan terlihat menjadi faktor mengapa kejahatan kehutanan menjadi sangat kompleks karena tidak ada efek jera bagi pelaku sehingga pelaku akan terus melakukan praktek - praktek illegal di daerah tersebut. 

Selain itu monitoring jalur tidak resmi tang kerap digunakan oleh para pelaku kejahatan kehutanan untuk Menyelundup hasil kejahatan keluar dari provinsi Papua juga lemah. Bayangkan saja jalur tidak resmi tersebut dapat diidentifkasi dengan baik oleh masyarakat dan penegak hukum akan tetapi jumlah kasus yang dibawa ke pengadilan tidak cukup signifikan menggambarkan kejahatan kehutanan yang dikatakan tinggi. 

Jika Papua memiliki hutan yang luasnya hampir 13 juta hektar maka pertanyaannya mengapa penduduk Papua masih tinggal pada garis kemiskinan padahal kita tahu bahwa hasil hutan dapat memberikan kesejahteraan jika dikelola dengan baik. 

Mengacu dari temuan tersebut maka kita dapat memahami betapa sulitnya mengatasi kejahatan kehutanan jika yang terlibat memiliki power yang kuat dan memiliki akses yang mudah kepada hutan. 

Pertanyaannya mau kapankah kita dapat menurun tingkat  pemberantasan kehutanan jika kita sendiri terlibat. 

Maka alternatif yang dapat dilakukan adalah memastikan semua pemangku kepentingan memiliki integritas dan kecintaan terhadap bangsa untuk Dapat menjaga hutan untuk masa depan kita semua.