Nitizen pun dibuat geram atas diamnya group band ini yang tidak terlihat garang lagi. Tagar #slankpenipu bahkan menjadi trending nomor 1 di twitter pada Kamis (13/5/2021).
"Dulu sebelum reformasi lagunya kritis setelah dekat dengan penguasa jadi miris", begitu kata nitizen.
Ini bukan yang pertama kali Presiden Jokowi "menghambur-hamburkan" jabatan komisaris BUMN. Kalau dihitung-hitung, ada lebih dari 20 relawan Jokowi yang mendapat hadiah komisaris BUMN.
Terlebih banyaknya pendukung dan relawan Jokowi yang kini duduk di kursi komisaris BUMN terlihat tanpa memperhatikan kesesuaian kompetensi dengan bisnis perusahaan.
Ada Lukman Edy yang menjadi komisaris PT Hutama Karya. Dia adalah anggota teras tim pemenangan Jokowi-Ma'ruf. Ada Viktor Sirait, Ketua Relawan Barisan Jokowi Presiden (Bara JP) didudukkan sebagai komisaris di PT Waskita Karya.
Ketua Umum PBNU Said Agil Shirad juga didudukkan di kursi empuk PT Kereta Api. Eko Sulistyo (relawan pemenangan Jokowi 2019) pun diangkat sebagai komisaris PLN. Dan banyak lagi. Sila cari saja di internet.
Yang menjadi pertanyaan apakah mereka, para pendukung dan relawan Jokowi itu, berjasa untuk negara atau untuk kepentingan pribadi Jokowi?
Apakah mereka bisa dianggap berjasa untuk kepentingan negara? Tidak kan? Itu, menurut saya, lebih kepada kepentingan pribadi Jokowi.
Jadi, kalau ingin membalas jasa, sejatinya ya pakai uang pribadi, bukan uang negara. Bayangkan saja, gaji komisaris BUMN ada di kisaran 200 jutaan perbulan. Bagi saya, angka itu sangat besar. Dan itu pakai uang rakyat.
Mungkin tidak akan jadi masalah, jika jabatan itu diberikan kepada orang yang memiliki kompetensi yang memperhatikan prinsip profesionalisme. Terlepas dia pendukung Jokowi atau bukan.
Apakah balas jasa seperti ini bisa disebut sebagai salah satu bentuk korupsi? Entahlah. Apakah KPK mampu mengungkapkannya di saat taringnya kian tumpul?
