Ketika Jokowi-Prabowo Ogah Diatur Blok Islam

Kongres ke-V PDIP 9 Agustus di Bali menjadi momen yang istimewa antara Prabowo dan Megawati. Saat kongres tersebut Ketum Gerindra imenjadi tamu spesial yang mendapat sambutan meriah dengan sorak sorai serta applause dari para peserta Kongres. 

Nama Prabowo pun disebut berkali-kali. Salah satunya oleh Ketum PDIP Megawati Soekarnoputeri. Ia menilai Pilpres 2019 melawan Prabowo merupakan pesta demokrasi yang melelahkan. Tetapi, Mega menantang Prabowo agar siap bertempur lagi di Pilpres 2024. 

"Iya lho, kan capek ya kalau disuruh namanya tempur terus. Ya sudahlah nanti tempur lagi di 2024. Siap?" kata Megawati. Apabila kita memperhatikan hanya sekilas, pesan ini seakan-akan menunjukkan bahwa Megawati akan berseberangan lagi dengan Prabowo di 2024. Akan tetapi ada pernyataan lanjutan darinya. 

"Sayang saya perempuan. Sudah gitu cantik lagi. Masa saya tinju-tinju. Tapi masa saya tinju sama Pak Prabowo?" lanjut Megawati. 

Pernyataan ini seakan mengindikasikan bahwa pertempuran di 2024 bukanlah antara PDIP dengan Gerindra melainkan PDIP-Gerindra bersama-sama berkoalisi melawan kubu yang akan muncul menjadi lawan mereka di Pilpres 2024. 

Artinya, hubungan antara Megawati dan Prabowo telah kembali seperti sedia kala seperti 2009 yang lalu. Hubungan yang sangat hangat. Kedekatan itu makin terlihat saat Megawati melihat-lihat pameran foto di sela-sela sidang Kongres. 

Megawati sangat tertarik melihat foto dirinya yang tersenyum melihat Prabowo memegang perut seakan kekenyangan setelah pertemuan nasi goreng di Teuku Umar. 

Kedekatan itu makin mengesankan bahwa selama 5 tahun ke depan Gerindra akan membantu Jokowi di kabinetnya nanti. Mereka akan membantu dengan menyodorkan calon menteri apabila konsep dari Gerindra disetujui oleh Presiden Jokowi. 

Pihak Gerindra sendiri lewat Wakil Ketua Umum Gerindra Sufmi Dasco Ahmad telah menyerahkan konsep dan program kerja sama dengan PDIP ke mantan Gubernur DKI itu. 

Tentunya, bergabungnya Gerindra ke dalam kabinet Jokowi akan mengubah susunan menteri yang akan membantunya nanti. 

Istilahnya adalah koalisi yang menjadi sangat gemuk. Hal inilah yang menimbulkan reaksi dari partai-partai yang sebelumnya tergabung dalam Koalisi Indonesia Kerja (KIK). 

Oleh karena itu, seperti kita ketahui sebelumnya muncul Poros Gondangdia (NasDem -- Anies Baswedan). Tak hanya sampai di situ, sepertinya MUI, NU dan PKB pun mulai memunculkan reaksi ketidaksukaan akan adanya Koalisi Teuku Umar (PDIP-Gerindra). 

Tetapi, Presiden Jokowi telah mengambil keputusan. Beliau pernah mengatakan bahwa proporsi kabinetnya nanti sebanyak 60 (parpol):40 (profesional) atau 50:50. Ia pun telah menunjukkan sikap di Kongres V PDIP bahwa ia tidak mau diatur oleh parpol koalisi dalam menentukan posisi menteri. 

"Dia bilang, ketika partai lain dapat dua, PDIP dapat empat. Kemudian dia melanjutkan, seandainya partai lain dapat 3, ketika massa yang hadir menjawab 6, Jokowi justru bilang belum tentu. U

ntuk menyusun kabinet, Jokowi ingin otonom. Itu dengan mudah dijawab, dia ini orang kuat, tapi dia ini orang Solo," ujar pengamat politik Ali Munhanif. Artinya, dengan PDIP yang merupakan parpol yang telah mengusung namanya sendiri dia bisa memberi kode seperti itu, tentunya dia bisa bersikap lebih tegas pada partai lain yang sedang berupaya membentuk poros lain, termasuk poros blok Islam.

Lantas apa tanda-tanda MUI, NU, dan PKB tidak menyukai kedekatan antara PDIP-Gerindra? Buntut dari pertemuan antara Prabowo dan Jokowi di MRT Lebak Bulus bulan lalu, diadakanlah Ijtima Ulama IV. 

Hasil dari Ijtima Ulama IV menawarkan konsep NKRI Syariah yang disandingkan dengan UUD 45 dan Pancasila. Konsep ini mendapatkan reaksi negatif dari berbagai kalangan seperti istana dan parpol. 

Akan tetapi, setelah konsep NKRI Bersyariah muncul, pihak MUI melalui Anggota Komisi Hukumnya Anton Tabah Digdoyo justru mengkritik pemerintah agar tidak alergi syariah dan khilafah. Ia menyampaikannya dalam keterangan tertulis pada Sabtu 10 Agustus lalu. 

Ada apa dengan MUI? Apakah pihak MUI tidak melihat bahwa konsep NKRI Syariah tidak sesuai dengan cita-cita luhur Pancasila karena tujuan akhir dari NKRI Syariah adalah khilafah? Apakah sikap mereka ada kaitannya dengan peran Jokowi sebagai penentu struktur kabinet pemerintahan Jokowi berikutnya? 

Apakah ini merupakan respon dari tidak diikutsertakannya Wapres terpilih Ma'ruf Amin dalam pemilihan menteri? Apakah Kelompok Islam seperti MUI, NU, dan PKB tidak suka dilibatkannya Prabowo dalam pemerintahan nanti? Bukankah Prabowo selama ini identik dengan Blok Islam? 

Sepertinya tak lagi begitu, karena sehari sebelumnya Waketum Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengakui bahwa ada penumpang gelap yang masuk dalam barisan pendukung Prabowo-Sandiaga. 

Penumpang gelap ini terlihat mati-matian membela Paslon 02 tetapi pada kenyataanya mereka hanya memanfaatkan Prabowo demi kepentingan sendiri. Apabila kita mengikuti perkembangan Pilpres yang lalu, maka penumpang gelap di sini merujuk pada Blok Islam kanan.

Sehingga kita bisa amati bahwa Koalisi Teuku Umar Jokowi -- Prabowo sangat solid dalam menghadapi tekanan dari Blok Islam, baik itu dari MUI, NU, dan PKB, maupun Blok Ijtima Ulama IV. Kita dapat ambil kesimpulan bahwa Jokowi -- Prabowo ogah diatur-atur Blok Islam.

Solidnya koalisi nasionalis antara Jokowi -- Prabowo yang kita sebut saja Kekuatan Nasionalis Merah Putih ini telah menjadi simbol kesaktian dari ideologi Pancasila. 

Kekuatan itulah yang akhirnya mendorong lembaga-lembaga yang ada di pemerintahan seperti BIN dan TNI untuk saling bekerjasama melawan ideologi lain yang mengancamnya. Apalagi kini ia muncul dalam formula yang baru yakni NKRI Bersyariah. Hal ini mengingatkan penulis akan kasus Enzo Zenz Allie yang baru-baru ini viral. 

Enzo Zenz Allie adalah anak muda blasteran keturunan Perancis yang telah lolos seleksi Taruna Akmil. Akan tetapi, rekam jejak Enzo di media sosial mengindikasikan bahwa ia telah terpapar radikalisme. 

Oleh karena itu ,Jubir BIN Wawan Hari Purwanto meminta TNI melakukan verifikasi atas Enzo, guna mengetahui apakah Enzo telah steril dari ideologi lain selain Pancasila. Kasus Enzo menyebabkan KSAD Andika Perkasa angkat bicara. 

Andika mengatakan pihak TNI akan melakukan pemeriksaan saintifik ke seluruh calon prajurit taruna akademi TNI, termasuk Enzo. "Jadi Angkatan Darat akan melakukan suatu pemeriksaan yang lebih saintifik, lebih ilmiah, menggunakan parameter yang sudah teruji untuk melihat dirinya, bukan orangtuanya, bukan siapa, karena kita ingin obyektif," jelas KSAD Andika Perkasa. 

Kasus Enzo telah menjadi jalan pembuka dimulainya keselarasan BIN dan TNI melawan bentuk baru makar pada Pancasila. Sinergi BIN - TNI menjadi selaras dengan pernyataan Menhan sebelumnya soal 3% Prajurit TNI terpapar radikalisme, sehingga penyatuan kekuatan Intelijen dan tentara sebagai kelanjutan dari penyatuan Kekuatan Merah Putih / Jokowi -- Prabowo adalah sebuah keharusan.

Karena apabila terjadi penyatuan antara Blok Islam 212 dan Blok Islam NU, maka makar Blok Islam tak lagi hanya sebatas energi potensi yang terpendam, namun menjadi bahaya laten yang nyata. 

Sumber:

1. Tirto [Prabowo Jadi Tamu Istimewa Kongres ke-V PDIP]

2. Beritagar [Jika masuk koalisi, Gerindra siapkan calon menteri]

3. Merdeka [Jokowi Dinilai Sudah Tunjukan Sikap Tak Mau Diatur Susun Kabinet]

4. Rmol [Komisi Hukum MUI: Aparat Jangan Alergi Dengan Istilah Syariah Dan Khilafah]

5. Tribunnews Wartakota [BIN TURUN Tangan Kasus Enzo Zenz Allie, Ungkap Fakta Ada Aparat Berpaham Radikalisme di Aceh]

6. Detik [Mahfud Sebut TNI Kecolongan Soal Enzo, Begini Jawaban KSAD]