Patungan Tak Adil, Koalisi Adil Makmur Retak

Koalisi Indonesia Adil dan Makmur, itulah nama koalisi partai politik (parpol) di Indonesia yang mendukung Prabowo-Sandi sebagai Capres dan Cawapres. Akan tetapi, agaknya slogan itu tidak tercermin dalam Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga.

Kali ini ketidak'adil'an koalisi timbul perihal dana kampanye. Adalah Paslon Nomor Urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno sendiri lah yang membeberkan mengenai masalah ini. Prabowo yang juga Ketua Umum (Ketum) Partai Gerindra sempat menyindir elit partai koalisi pendukungnya yang belum kunjung juga menyumbangkan dana kampanye saat berpidato di Konferensi Nasional Partai Gerindra 17 Desember yang lalu.

Sandiaga juga menyampaikan hal yang serupa. Senin, sehari sebelum tahun baru 2019, ia megungkapkan laporan dana kampanye BPN. Menurut Sandi, dana kampanye hanya berasal dari Prabowo dan Sandiaga dalam bentuk sendiri, perorangan, kelompok, dan partai. 

Dana kampanye yang telah terkumpul telah mencapai Rp 54 miliar. Bahkan per 31 Desember tersebut, Sandiaga memiliki kontribusi atas 73,1% penerimaan dana kampanye atau setara dengan Rp 39,5 miliar. Akan tetapi, tidak ada dana dari partai pendukung koalisinya seperti Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Demokrat, dan PAN. Sandiaga mengaku bahwa ia dan Prabowo saling mengeluh karena seretnya dana kampanye tersebut.

Partai koalisi memberi respon bantahan ihwal tidak berkontribusinya mereka dalam memenangkan Prabowo-Sandi. Deputi Komandan Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat Herzaky Putra berpendapat bahwa pembahasan dana kampanye di depan publik dan media massa dapat menurunkan semangat kader di tiap daerah. Hal tersebut dapat membuat seakan-akan apa yang mereka lakukan selama ini bukanlah bentuk dukungan dan sumbangan nyata bagi pemenangan Prabowo-Sandi. Padahal kader Demokrat telah melakukan pemasangan wajah Prabowo-Sandi di Alat Peraga Kampanye (APK) mereka.

Senada dengan Demokrat, Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera berdalih bahwa kontribusi yang diberikan PKS bukan dalam bentuk uang. Selama ini partainya telah melakukan dukungan dalam bentuk pemasangan APK serta biaya sosialisasi di sejumlah daerah. 

Mardani berujar bahwa baik PKS maupun partai koalisi lain telah berkontribusi nyata dalam memenangkan Prabowo-Sandiaga.Pernyataan partai koalisi tersebut tentulah beralasan karena pemakaian dana mereka tidak bisa sembarangan. Ada Pemilu legislatif yang turut berada di ambang mata.

Ternyata, konsep Adil dan Makmur tak sejalan antar partai yang berkoalisi. Koalisi dukungan BPN Prabowo-Sandi hanyalah di atas kertas tanpa bukti nyata yang bisa dirasakan baik oleh Prabowo maupun Sandi. Keluh kesah Prabowo dan Sandiaga perihal sebagian besar dana kampanye berasal dari mereka bisa saja menjadi anggapan bahwa partai koalisi lain hanya menumpang. Padahal, menurut Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid, sumbangan besar telah diberikan oleh partai koalisi yaitu merekomendasikan atau mencalonkan Prabowo-Sandi sebagai calon presiden dan wakil presiden.

Kemungkinan isu mahar politik Rp 500 miliar disalahartikan Sandiaga sebagai dukungan penuh dan sumbangan dana pada koalisi Adil dan Makmur. Pada akhirnya semua kembali ke kepentingan masing-masing partai. Konsep keadilan yang berseberangan ini bisa jadi menyebabkan keretakan di tubuh koalisi BPN Prabowo-Sandi. Bagaimana mungkin Paslon Prabowo-Sandi dapat adil dan makmur mengurus Indonesia apabila di lingkup internal koalisinya sendiri ada perbedaan sudut pandang dalam keadilan. Perbedaan sudut pandang ini pula yang dapat menyebabkan koalisi retak dan bubar.

Sumber

1. Kompas [Sindiran Berulang Prabowo-Sandiaga untuk Partai Koalisi yang Belum Sumbang Dana Kampanye...]

2. Kompas [PKS: Partai Koalisi Prabowo-Sandiaga Sudah Berikan Bantuan yang Sangat Dahsyat]

3. Tempo [Cerita Sandiaga Uno Bicara Dana Kampanye dengan Prabowo Subianto]