Namun front persatuan yang baru terbentuk, mendapat kritikan tandingan dari pihak yang menyebutkan diri tentara pembebasan pada hari Senin, bahwa itu "bukan bagian dari ULMWP atau Tentara Papua Barat." Pernyataan itu mengatakan klaim Wenda adalah "palsu dan bohong".
Dan para pengamat berasumsi, bahwa ULMWP dengan kepemimpinan politik atas angkatan bersenjata tidak akan membawa banyak pengaruh dalam perlawanan bersenjata yang sudah beroperasi selama ini dengan sedikit pengawasan, terutama di dalam Tentara Pembebasan Nasional, yang terlibat dalam perang situasi darurat dengan pasukan Indonesia di kabupaten Nduga.
"Apakah pengawasan dapat diterapkan dalam waktu dekat? mengingat sifat Tentara Pembebasan cukup terfragmentasi sejak 1960-an,"
Hipo Wangge, seorang peneliti di Akademi Marthinus di Jakarta, mengatakan klaim, bahwa Tentara Papua Barat akan mengakhiri penggunaan prajurit anak-anak.
Victor Mambor, editor situs berita Papua Tabloid Jubi , mengatakan pertemuan di Papua Nugini itu tahun lalu antara tiga kelompok bersenjata dan Gerakan Pembebasan ULMWP yang berakhir dengan beberapa anggota "tidak senang" atas hasilnya.
Sejak itu, Tentara Pembebasan mengklaim dirinya berada di pusat perang dengan Indonesia setelah para pejuangnya membantai sedikitnya 16 pekerja bangunan Indonesia di Nduga pada bulan Desember 2018, dalam pertarungan terburuk kekerasan untuk menyerang Papua selama bertahun-tahun. Ratusan militer dan polisi Indonesia dikerahkan untuk memburu kelompok perlawanan itu.
Kelompok-kelompok HAM telah mendokumentasikan perpindahan penduduk sipil yang luas dari Nduga, termasuk ratusan anak-anak yang terpaksa berlindung di kamp-kamp pengungsian di kota-kota terdekat. Pada bulan April, kelompok pembela HAM Irlandia Front Line mengatakan lebih dari 32.000 orang telah mengungsi dari kabupaten Nduga sejak Desember 2018.
Namun, pembentukan Angkatan Darat Papua Barat menunjukkan bagaimana kelompok perlawanan bersenjata Papua sedang mengungkit untuk memenangkan dukungan internasional bagi gerakan kemerdekaan.
Juru bicara Gerakan Pembebasan, Mr Rumbiak, mengatakan langkah itu dipicu oleh permintaan dari Vanuatu, yang dia menambahkan menginginkan sebuah front persatuan termasuk dari faksi-faksi militer untuk membuat lobi internasional lebih mudah.
Pemerintah Vanuatu telah menjadi pendukung setia kemerdekaan Papua Barat dan Utusan Khususnya untuk Papua Barat bulan lalu menyerahkan aplikasi untuk Gerakan Pembebasan untuk mendapatkan keanggotaan penuh dalam Melanesian Spearhead Group.
