'BERSATU' TENTARA PAPUA BARAT UNTUK MENGAKHIRI PENGGUNAAN TENTARA ANAK-ANAK, NAMUN GESEKAN TETAP ADA
MackSmithNZ mackenzie.smith@rnz.co.nz -- Rabu, 3 Juli 2019
Kelompok pejuang kemerdekaan terkemuka Papua Barat telah berkomitmen untuk mengakhiri penggunaan tentara anak-anak dalam perlawanan bersenjata berperang di bawah simbol bintang kejora, setelah wahyu bocah lelaki termuda 15 tahun bertarung dalam kontak senjata  dengan pasukan Indonesia.
Aturan baru, yang diharapkan mulai berlaku dalam enam bulan ke depan, adalah bagian dari upaya untuk menenangkan kekhawatiran para pejuang di bawah umur bergabung dengan barisan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, dan keterlibatan anak -- anak adalah bagian dari gerakan kemerdekaan ketika mereka terpanggil untuk berjuang mendapatkan kembali tanah air mereka dari pendudukan Indonesia dengan bantuan masyarakat internasional.
Bulan lalu, RNZ Pacific melaporkan Tentara Pembebasan telah melanggar konvensi internasional terhadap rekrutmen tentara anak-anak , suatu langkah yang menurut kelompok TPNPB sangat diperlukan di suatu wilayah konflik, apalagi dalam kondisi darurat.
Pada hari Senin 1/7/2019, Gerakan Persatuan Pembebasan untuk Papua Barat (ULMWP) mengklaim mengambil kepemimpinan politik Tentara Pembebasan dan dua kelompok perlawanan utama lainnya di Papua Barat. Menurut ULMWP, ketiganya akan membentuk kelompok baru yang disebut "Angkatan Darat Papua Barat" dan akan melakukan reformasi militer.
"Dan kami ingin mengikuti hukum internasional. Kami juga harus menjaga anak-anak lelaki dalam posisi yang sangat jelas," kata Jacob Rumbiak, juru bicara ULMWP yang berbasis di Australia.
Dia mengatakan perubahan akan membatasi operasi tempur aktif oleh Angkatan Darat Papua Barat untuk pejuang dewasa, meskipun dia menambahkan anak-anak masih akan dilatih untuk pertempuran.
Pada hari Senin, 1/7/2019 dari kantor ULMWP, Benny Wenda, mengatakan itu adalah pertama kalinya tiga faksi pemberontak besar berada di bawah satu komando.
"Secara politis dan militer kita bersatu sekarang. Masyarakat internasional sekarang dapat melihat tanpa ragu bahwa kita siap untuk mengambil alih negara kita," katanya.
Namun front persatuan yang baru terbentuk, mendapat kritikan tandingan dari pihak yang menyebutkan diri tentara pembebasan pada hari Senin, bahwa itu "bukan bagian dari ULMWP atau Tentara Papua Barat." Pernyataan itu mengatakan klaim Wenda adalah "palsu dan bohong".
Dan para pengamat berasumsi, bahwa ULMWP dengan kepemimpinan politik atas angkatan bersenjata tidak akan membawa banyak pengaruh dalam perlawanan bersenjata yang sudah beroperasi selama ini dengan sedikit pengawasan, terutama di dalam Tentara Pembebasan Nasional, yang terlibat dalam perang situasi darurat dengan pasukan Indonesia di kabupaten Nduga.
"Apakah pengawasan dapat diterapkan dalam waktu dekat? mengingat sifat Tentara Pembebasan cukup terfragmentasi sejak 1960-an,"
Hipo Wangge, seorang peneliti di Akademi Marthinus di Jakarta, mengatakan klaim, bahwa Tentara Papua Barat akan mengakhiri penggunaan prajurit anak-anak.
Victor Mambor, editor situs berita Papua Tabloid Jubi , mengatakan pertemuan di Papua Nugini itu tahun lalu antara tiga kelompok bersenjata dan Gerakan Pembebasan ULMWP yang berakhir dengan beberapa anggota "tidak senang" atas hasilnya.
Sejak itu, Tentara Pembebasan mengklaim dirinya berada di pusat perang dengan Indonesia setelah para pejuangnya membantai sedikitnya 16 pekerja bangunan Indonesia di Nduga pada bulan Desember 2018, dalam pertarungan terburuk kekerasan untuk menyerang Papua selama bertahun-tahun. Ratusan militer dan polisi Indonesia dikerahkan untuk memburu kelompok perlawanan itu.
Kelompok-kelompok HAM telah mendokumentasikan perpindahan penduduk sipil yang luas dari Nduga, termasuk ratusan anak-anak yang terpaksa berlindung di kamp-kamp pengungsian di kota-kota terdekat. Pada bulan April, kelompok pembela HAM Irlandia Front Line mengatakan lebih dari 32.000 orang telah mengungsi dari kabupaten Nduga sejak Desember 2018.
Namun, pembentukan Angkatan Darat Papua Barat menunjukkan bagaimana kelompok perlawanan bersenjata Papua sedang mengungkit untuk memenangkan dukungan internasional bagi gerakan kemerdekaan.
Juru bicara Gerakan Pembebasan, Mr Rumbiak, mengatakan langkah itu dipicu oleh permintaan dari Vanuatu, yang dia menambahkan menginginkan sebuah front persatuan termasuk dari faksi-faksi militer untuk membuat lobi internasional lebih mudah.
Pemerintah Vanuatu telah menjadi pendukung setia kemerdekaan Papua Barat dan Utusan Khususnya untuk Papua Barat bulan lalu menyerahkan aplikasi untuk Gerakan Pembebasan untuk mendapatkan keanggotaan penuh dalam Melanesian Spearhead Group.
