Rakyat Papua Cinta NKRI, Papua Merdeka Hanya Permainan Elit Separatis

Rabu (28/08/2019) kemarin, 500 orang kembali berunjuk rasa di depan Kantor Bupati Deiyai, Papua. Di tengah aksi, ditengarai Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) melepas tembakan dan memicu suasana chaos. 

Alhasil 4 personel Polri dan 2 personel TNI jadi korban, bahkan satu di antaranya meninggal dunia terkena senjata tajam. https://regional.kompas.com/read/2019/08/29/08030071/duduk-perkara-kontak-senjata-di-deiyai-papua-libatkan-kkb-hingga-2-warga?page=all

Mayoritas Rakyat Papua Cinta NKRI

Rangkaian aksi ricuh di Papua itu relatif mengagetkan, mengingat beberapa tahun terakhir hubungan Papua dan Jakarta relatif akrab. Ada beberapa kebijakan yang membuat Masyarakat Papua kian akrab dengan pemerintah pusat, di antaranya:

1) Proyek Infrastruktur Ambisius

Selama 5 tahun memerintah, Jokowi telah membangun  jalan trans papua, Jembatan Hamadi-Holtekam, Pembangkit Listrik di Papua Barat, Bandara Sentani hingga jalan perbatasan Indonesia-Papua Nugini.  https://www.merdeka.com/uang/5-proyek-pembangunan-jokowi-di-papua-demi-angkat-kesejahteraan-warga.html

2) Membuka Kawasan Terisolir

Pemerintahan Jokowi juga telah berhasil membangun kawasan Kabupaten Puncak, yang dulunya terisolir menjadi kawasan terbuka. Salah satu akibatnya, harga BBM yang dulu mencapai 50-100 ribu rupiah, bisa disamakan dengan harga BBM di daerah lain. Selain itu, harga satu sak semen yang dulu mencapai 2 juta, akhirnya juga bisa disetarakan dengan daerah lain. https://regional.kompas.com/read/2017/12/10/08415151/bupati-puncak-terima-kasih-kepada-presiden-jokowi-yang-selalu-perhatikan

3) Alokasi 10 Persen Saham Freeport

Setelah mengambil alih 51 persen saham Freeport, Pemerintah pun mengalokasikan 10 persen untuk masyarakat Papua. Alokasi itu sangatlah besar, mengingat selama 54 tahun beroperasi di Papua, pemerintah RI pun hanya memegang 9.36 persen saham freeport. https://www.suara.com/bisnis/2018/01/13/180000/papua-dapat-10-persen-saham-freeport-dprp-terima-kasih-ke-jokowi

Tak heran, berbagai kebijakan itu membuat masyarakat Papua jatuh hati dan menyalurkan suaranya pada Jokowi-Amin pada Pemilu Presiden 2019 lalu. Jokowi-Amin memenangkan 3.021.713 suara, atau sekitar 90 persen, dengan partisipasi pemilih yang juga tinggi, yaitu 94.23 persen. https://regional.kompas.com/read/2019/05/19/15405771/rekapitulasi-kpu-jokowi-maruf-menang-telak-di-seluruh-papua

Terpancing Kasus Pengepungan Asrama

Di tengah situasi yang harmonis itu, tiba-tiba masyarakat Papua ramai memprotes aksi rasis yang terjadi saat pengepungan asrama mahasiswa Papua. Disinyalir, ada lontaran tak pantas yang dilakukan beberapa oknum pengepung. Pemerintah tak menutup mata atas situasi itu. Setidaknya beberapa langkah cepat telah diambil:

1) Gubernur Jawa Timur Minta Maaf

Khofifah Indar Parawansa selaku Gubernur Jawa Timur langsung minta maaf atas insiden yang terjadi di asrama Papua. Tak berhenti di situ,khofifah pun mendatangi asrama bersama para tokoh adat Papua demi menjaga persaudaraan berbangsa. https://www.inews.id/daerah/jatim/gubernur-papua-dan-tokoh-adat-datang-ke-surabaya-khofifah-kembali-minta-maaf

2) Jokowi Menjaga Kehormatan Papua

Tak hanya khofifah, pasca insiden pengepungan asrama mahasiswa, Jokowipun menegaskan komitmen untuk menjaga kehormatan kehormatan masyarakat Papua. Dia juga memahami jika ada yang merasa emosi, namun mengajak untuk saling memaafkan. https://nasional.kompas.com/read/2019/08/19/18015991/jokowi-pemerintah-jaga-kehormatan-masyarakat-papua-dan-papua-barat?page=all

3) Tri Susanti Diperiksa

Bukan sekedar pernyataan, aparat kepolisian juga bertindak cepat memanggil Tri Susanti. Korlap aksi pengepungan asrama mahasiswa Papua di Surabaya ini diduga melakukan ucapan kebencian terkait dugaan aksi rasisme yang tengah dipermasalahkan. https://regional.kompas.com/read/2019/08/27/12542301/dugaan-ujaran-kebencian-tri-susanti-korlap-aksi-perusakan-bendera-diperiksa

4) Skorsing Lima Anggota TNI

Tak kalah tegasnya, TNI pun menindak anggotanya yang diduga terlibat aksi pengepungan asrama mahasiswa. Tak tanggung-tanggung, lima personel yang diduga mengikuti aksi pengepungan itu mendapat sanksi skorsing sementara oleh Kodam V Brawijaya. https://www.tribunnews.com/regional/2019/08/26/lima-anggota-tni-di-surabaya-diskors-terkait-kasus-papua-dua-jadi-terduga-tak-mau-disebut-rasis

Provokasi Elit Separatis

Dari uraian di atas, terlihat jelas kesungguhan Jokowi dan pemerintah RI menjaga kehormatan rakyat Papua. Sebelum peristiwa pengepungan asrama, Jokowi telah total melakukan pembangunan berbagai sektor kehidupan di Papua. Tak hanya itu, Jokowi dalam 5 tahun pemerintahannya juga telah mengunjungi Papua 12 kali demi menjaga kedekatan dengan Pace, Mace dan mama-mama Papua. Pasca insiden pengepungan asrama mahasiswa Papua pun, pemerintah tak kurang sigap menangani kasus. Gubernur, Presiden, Polri dan TNI bahkan kompak menggulung lengan, menangani insiden tersebut.

Jadi, ketika sampai hari ini masih terjadi aksi ricuh yang mempermasalahkan dugaan ujaran rasis di Surabaya, maka beberapa poin bisa disimpulkan:

1) Mayoritas Rakyat Papua cinta NKRI dan tidak menghendaki separatisme

2) Ada sekelompok kecil elit yang sengaja menunggangi insiden asrama mahasiswa di Surabaya untuk memprovokasi isu kemerdekaan Papua

3) Dalam menyikapi isu Papua, perlu ada pemisahan tegas antara rakyat Papua dengan segelintir elit separatis yang mengatasnamakan rakyat Papua.

Untuk para elit separatis ini, sudah sepantasnya pemerintah mengambil tindakan tegas. Dan kita, sebagai masyarakat juga harus mendukung langkah tegas terhadap kelompok separatis ini. Karena rakyat Papua sebenarnya membutuhkan pembangunan, bukan isu separatisme yang elitis itu.