APBN adalah bagian dari keuangan sebuah negara. Berdasarkan teori anggaran terdapat beberapa pendapat ahli mengenai definisi anggaram. Burkhead dan Winer menyebutkan anggaran adalah sebagai rencana pengeluaran dan penerimaan negara untuk tahun yang akan datang, dan dihubungkan dengan rencana-rencana dan juga proyek dalam jangka waktu lama. Dilain sisi Welsch mengatakan bahwa anggaran belanja sebuah negara merupakan pedoman dalam membiayai tugas-tugas negara dalam semua bidang. Nah tugas-tugas ini dilakukan demi kepentingan masyarakat negara itu sendiri, maka rakyat nantinya akan dibebani biaya penyelenggaraan tugas tersebut yang nantinya berupa pajak, bea dan cukai dan lain-lain. Agar bisa memperkirakan banyaknya iuran-iuran (pungutan) itu maka akan dibuat rencana anggaran pendapatan (LPEM,1993). Dari pendapat tersebut maka secara umum pengertian terhadap anggaran negara adalah sebagai berikut.
1. Mewujudkan rencana anggaran pendapatan negara
2. Mewujudkan rencana keuangan negara/pemerintah
3. Mewujudkan rencana anggaran belanja negara
4. Mewujudkan rencana pembangunan nasional
5. Berlaku selama tahun anggaran
Secara khusus pengertian dari APBN mengacu pada pasal 23 Ayat 1 UUD 1945 (Perubahan), yang menyatakan bahwa, ”Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pengertian pasal tersebut terdapat lima unsur dari APBN, yaitu sebagai berikut.
1. APBN sebagai pengeloaan keuangan negara
2. APBN ditetapkan dengan undang-undang
3. APBN ditetapkan setiap tahun, yang berarti APBN berlaku untuk satu tahun
4. APBN ditujukan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat
5. APBN dilaksanakan secara terbuka dan penuh tanggung jawab
Peran APBN dalam menahan dampak pandemi Covid-19
Setelah mengetahui definisi secara umum dan khusus tentang APBN coba kita kaitkan dengan masa sekarang, dimana pandemi melanda seluruh negara tidak terkecuali negara kita yang tercinta ini. Di lansir dari Kemenkeu.go.id peran APBN berhasil menjadi instrumen countercyclical dari adanya kontraksi ekonomi. Hal ini disampaikan langsung oleh analis bapak Budi Sucahyono pada saat melakukan kunjungan studi virtual kementrian keuangan (Kemenkeu) yang dihadiri oleh akademika Universitas Muria Kudus secara daring melalui zoom pada selasa (15/6).
Saat pandemi covid pertama kali melanda pada tahun 2020, pemerintah indonesia merespon dengan cepat melalui kebijakan fisikal dimasa pandemi yaitu dengan extraordinary policy dan reopening policy di tahun 2020, tetap fokus pada recovery dan reform policy di tahun 2021 dan 2022, dan tetap berkomitmen untuk melakukan fiscal consolidation pada tahun 2023. APBN bergerak sangat dinamis mengikuti situasi pandemi dan perkembangan ekonomi serta respon kebijakan. Pada tahun 2021 pemerintah indonesia secara konsisten melakukan pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) atau dengan nama lain game changer 2021 dengan beberapa kebijakan yaitu intervensi kesehatan, survival and recovery kit, dan reformasi struktural
Strategi pertama yang dilakukan Indonesia untuk menghadapi pandemi tentu saja dengan mengatasi permasalahan kesehatannya dengan berusaha mencari suplai vaksin melalui berbagai lembaga-lembaga riset baik di dalam maupun luar negeri. Kemudian intervensi kesehatan dilakukan melalui kegiatan vaksinasi gratis, himbauan 3M (Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak) 3T (testing, tracing, treatment) dan intervensi lainnya berupa fasilitas kesehatan dan Alat Pelindung Diri (APD), dan lain-lain Kemudian survival and recovery kit melalui program perlindungan sosial (perlinsos) dan menjaga kesinambungan bisnis dan untuk jangka panjangnya yaitu reformasi struktural dengan adanya Undang-Undang (UU) Cipta Kerja (Ciptaker) untuk mengatasi berbagai tantangan pembangunan nasional (penyediaan lapangan kerja, pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), serta reformasi regulasi, pengembangan Sovereign Wealth Fund (SWF) yaitu Indonesia Investment Authority (INA), Ease of Doing Business, dan lainnya.
“APBN ini didesain untuk memberi manfaat secara langsung sehingga bisa dirasakan langsung oleh masyarakat, memang ini tujuan utama dari APBN supaya mempercepat pemulihan dan bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” kata Indra. Sementara itu, di tahun 2022 konsolidasi fiskal akan diarahkan untuk menyehatkan makroekonomi dalam rangka akselerasi dan pemulihan beserta reformasi struktural. “Di tahun 2022, memang program kami fokus pada pemulihan ekonomi dan reformasi struktural. Pemulihan ekonomi ini yang menjadi fokus utama kami seperti yang saya sebutkan tadi bahwa program-program ditujukan untuk pemulihan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan aktivitas ekonomi,” ujar Indra.
Analis Kebijakan Muda BKF tersebut kemudian menambahkan bahwa pada tahun 2022, pemerintah juga akan melakukan reformasi struktural yaitu melalui peningkatan pendidikan, sistem kesehatan, dan perlindungan sosial, serta perubahan ekonomi dengan meningkatkan kapasitas produksi dan pertumbuhan berkelanjutan, serta reformasi institusional (birokrasi dan regulasi).
Bagaimana Pemulihan Ekonomi Indonesia di Tahun 2022?
Saat ini permasalahan yang dihadapi setiap negera terutama setelah terkena dampak dari pandemi Covid-19 adalah menstabilkan harga pasaran dengan menjaga momentum pemulihan agar tidak mengalami pelemahan dengan cepat.
Di tahun 2022 ini harga-harga pada tingkat produsen maupun konsumen sedang berada pada situasi yang sama seperti saat menghadapi ancaman keras di tahun 2020 dan 2021 akibat Covid-19. Oleh karena itu APBN bekerja dengan keras menangani hal-hal tersebut dengan melakukan berbagai langkah yang ternyata sudah cukup berhasil untuk memulihkan perekonomian Indonesia beberapa bulan ini.
Keberhasilan APBN dalam memulihkan perekonomian antara lain dengan sudah terciptanya lapangan kerja baru, seperti yag dikatakan oleh menteri keuangan Sri Mulyani pada Bulan Maret dalam konferensi pers APBN KITA edisi Maret 2022 “Selama pemulihan ini juga sudah tercipta lapangan kerja baru dan penurunan angka kemiskinan. 2,6 juta lapangan kerja baru telah tercapai” bersamaan dengan terciptanya lapangan kerja baru, tingkat pengangguran terbuka (TPT) mengalami penurunan sebanyak 0,58% atau mencapai 0,67 juta orang. Angka ini merupakan pencapaian yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2019 yang tingkat pengangguran terbukanya hanya di 5,23% sekarang sudah bisa diturunkan menjadi 6,49%.
Program APBN yang berupa perlindungan sosial dan pengentasan kemiskinan berhasil membuat penurunan tingkat kemiskinan pada level single digit menjadi 9,71% per September 2021,penurunan ini terjadi dalam kurun waktu kurang dari 2 tahun. Hal ini menjadi perbaikan kesejahteraan masyarakat setelah masa pandemi sekaligus menggambarkan bahwa pemulihan ekonomi kita dapat mengurangi masalah kemiskinan lebih baik dari tahun sebelumnya.
“Presiden Jokowi ingin pengurangan kemiskinan difokuskan pada 212 kabupaten yang mengalami kemiskinan ekstrem paling besar di Indonesia. Sekarang kita gunakan dalam 2 tahun kedepan semua program pemerintah dari segi ekonomi bantuan desa sampai kepada daerah yang ditujukan untuk bisa membantu mereka mengurangi kemiskinan” ujar Sri Mulyani.
Pada Februari 2022, keseimbangan primer APBN telah mencapai surplus sebesar Rp 61,7 triliun. Keadaan ini merupakan bukti bahwa pemasukan yang di dapat negara dapat sebanding dengan pengeluaran pemerintah. Di sisi lain, sampai dengan 28 Februari realisasi belanja barang mencapai Rp 14 triliun yang merupakan jumlah lebih sedikit dibandingkan pada tahun 2021 yang mencapai Rp 18 triliun akibat dari adanya pandemi.
Sumber 1 : berkas.dpr.go.id
Sumber 2 : kemenkeu. go. id
