5. APBN dilaksanakan secara terbuka dan penuh tanggung jawab
Peran APBN dalam menahan dampak pandemi Covid-19
Setelah mengetahui definisi secara umum dan khusus tentang APBN coba kita kaitkan dengan masa sekarang, dimana pandemi melanda seluruh negara tidak terkecuali negara kita yang tercinta ini. Di lansir dari Kemenkeu.go.id peran APBN berhasil menjadi instrumen countercyclical dari adanya kontraksi ekonomi. Hal ini disampaikan langsung oleh analis bapak Budi Sucahyono pada saat melakukan kunjungan studi virtual kementrian keuangan (Kemenkeu) yang dihadiri oleh akademika Universitas Muria Kudus secara daring melalui zoom pada selasa (15/6).
Saat pandemi covid pertama kali melanda pada tahun 2020, pemerintah indonesia merespon dengan cepat melalui kebijakan fisikal dimasa pandemi yaitu dengan extraordinary policy dan reopening policy di tahun 2020, tetap fokus pada recovery dan reform policy di tahun 2021 dan 2022, dan tetap berkomitmen untuk melakukan fiscal consolidation pada tahun 2023. APBN bergerak sangat dinamis mengikuti situasi pandemi dan perkembangan ekonomi serta respon kebijakan. Pada tahun 2021 pemerintah indonesia secara konsisten melakukan pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) atau dengan nama lain game changer 2021 dengan beberapa kebijakan yaitu intervensi kesehatan, survival and recovery kit, dan reformasi struktural
Strategi pertama yang dilakukan Indonesia untuk menghadapi pandemi tentu saja dengan mengatasi permasalahan kesehatannya dengan berusaha mencari suplai vaksin melalui berbagai lembaga-lembaga riset baik di dalam maupun luar negeri. Kemudian intervensi kesehatan dilakukan melalui kegiatan vaksinasi gratis, himbauan 3M (Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak) 3T (testing, tracing, treatment) dan intervensi lainnya berupa fasilitas kesehatan dan Alat Pelindung Diri (APD), dan lain-lain Kemudian survival and recovery kit melalui program perlindungan sosial (perlinsos) dan menjaga kesinambungan bisnis dan untuk jangka panjangnya yaitu reformasi struktural dengan adanya Undang-Undang (UU) Cipta Kerja (Ciptaker) untuk mengatasi berbagai tantangan pembangunan nasional (penyediaan lapangan kerja, pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), serta reformasi regulasi, pengembangan Sovereign Wealth Fund (SWF) yaitu Indonesia Investment Authority (INA), Ease of Doing Business, dan lainnya.
“APBN ini didesain untuk memberi manfaat secara langsung sehingga bisa dirasakan langsung oleh masyarakat, memang ini tujuan utama dari APBN supaya mempercepat pemulihan dan bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” kata Indra. Sementara itu, di tahun 2022 konsolidasi fiskal akan diarahkan untuk menyehatkan makroekonomi dalam rangka akselerasi dan pemulihan beserta reformasi struktural. “Di tahun 2022, memang program kami fokus pada pemulihan ekonomi dan reformasi struktural. Pemulihan ekonomi ini yang menjadi fokus utama kami seperti yang saya sebutkan tadi bahwa program-program ditujukan untuk pemulihan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan aktivitas ekonomi,” ujar Indra.
Analis Kebijakan Muda BKF tersebut kemudian menambahkan bahwa pada tahun 2022, pemerintah juga akan melakukan reformasi struktural yaitu melalui peningkatan pendidikan, sistem kesehatan, dan perlindungan sosial, serta perubahan ekonomi dengan meningkatkan kapasitas produksi dan pertumbuhan berkelanjutan, serta reformasi institusional (birokrasi dan regulasi).
Bagaimana Pemulihan Ekonomi Indonesia di Tahun 2022?
Saat ini permasalahan yang dihadapi setiap negera terutama setelah terkena dampak dari pandemi Covid-19 adalah menstabilkan harga pasaran dengan menjaga momentum pemulihan agar tidak mengalami pelemahan dengan cepat.
