Kebanksentralan | Kredibilitas Bank Sentral

Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh. Hallo, teman-teman! Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi sedikit materi seputar kebanksentralan Indonesia. Selamat membaca :)

Bank Sentral merupakan instrumen penting dalam kaitannya sebagai lembaga yang mempunyai otoritas moneter. Di hampir setiap negara di dunia pasti memiliiki Bank Sentral masing-masing, dengan tugas dan wewenang yang berbeda-beda. 

Salah satu contoh bank sentral yaitu Bank Indonesia yang di mana merupakan lembaga yang berperan penting dalam perekonomian Indonesia. Dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya, Bank Sentral harus memiliki kredibilitas yang tinggi yang dimana harus ditunjang dengan adanya independensi, akuntabilitas, dan transparansi tersendiri.

Di Indonesia, masalah kredibilitas, independensi, serta akuntabilitas telah menjadi permasalahan yang cukup alot dan panjang, baik dari segi perencanaan, pengesahan, maupun dalam praktiknya dikarenakan setiap kebijakan yang dibuat pasti memiliki kekurangan dan kelebihan.

Berkaitan dengan hal-hal tersebut, permasalah kredibilitas, independensi, serta akuntabilitas bank sentral ini selalu mengalami distorsi dari pihak-pihak yang berkepentingan, baik itu dari pemerintah maupun dari kelompok tertentu. 

Sehingga jika menilik sejarah Bank Sentral di Indonesia, permasalahan tentang ketiga aspek tersebut selalu berubah yang disebabkan adanya konflik kepentingan yang dilakukan oleh-oleh orang yang ingin memanfaatkan Bank Indonesia sebagai alat atau mesin uang.

Di sini saya tidak akan membahas terlalu jauh, yaa... mungkin cukup seputar kredibilitas Bank Sentral. Hal-hal lain terkait independensi dan akuntabilitas akan kita bahas pada kesempatan selanjutnya.

KREDIBILITAS BANK SENTRAL

Dalam kamus ekonomi kredibilitas merupakan suatu kondisi yang dapat dipercaya dan bisa dipertanggung jawabkan sebagaimana mestinya atau dapat disederhanakan menjadi perbuatan yang sesuai dengan perkataan. 

Sedangkan kredibilitas bank sentral dapat didefinisikan sebagai komitmen bank sentral untuk mengikuti aturan dan tujuan kebijakan yang telah diartikulasikan dan transparan. 

Kredibilitas bank sentral juga dapat diartikan sebagai ukuran mengenai bagaimana pembuat kebijakan bisa mempengaruhi kejadian-kejadian di masa mendatang dengan memberikan pengunguman mengenai kebijakan  yang akan dilakukan saat ini.

Kredibilitas bank sentral dapat dilihat dari dua aspek yaitu pada tatanan kredibilitas  kebijakan dan kredibilitas target. Kredibilitas kebijakan adalah yang berkaitan dengan bagaiamn ekspetasi masyarakat atau pelaku ekonomi dari kesesuaian atau konsistensi antara rencana kebijakan dengan pelaksanaannya. 

Sedangkan kredibilitas target merupakan yang berkaitan dengan ekspetasi atau anggapan masyarakat terhadap kemungkinan tercapainya target kebijakan di masa depan akan konsisten dengan pengunguman yang dibuat mengenai pencapaian target yang ditentukan sebelumnya. 

Sebagai contoh yakni kebijakan moneter yang kredibel tercermin dalam hubungan dekat antara target inflasi dengan ekspetasi pelaku ekonomi.

Terkait dengan ekspetasi masyarakat tentang kebijakan moneter yang dibuat bank sentral, perubahan ekspetasi masyarakat terhadap perkembanngan moneter dapat mempengaruhi kinerja perekonomian. Perubahan ekspetasi terhadap kebijakan moneter yang dibuat dapat melalui perubahan ekspetasi harga atau inflasi dan ekspetasi nilai tukar.

Ekspetasi yang berlebihan mengenai kenaikan laju inflasi dapat mendorong terjadinya peningkatan harga-harga di atas perkiraan semula. Peningkatan harga di dalam negeri tersebut dapat mengurangi daya beli masyarakat dan mengurangi daya saing barang-barang ekspor di luar negeri.

1. Penyebab Permasalahan Kredibilitas Bank Sentral

• Ketidakkonsistenan antar waktu (time inconsistency)

Time Inconsistency merupakan permasalahan yang terjadi ketika otoritas kebijakan mengalami dilema dalam penetapan preferensi kebijakan yang berkaitan dengan dimensi waktu. 

Misalnya, otoritas kebijakan berjanji hendak menekan inflasi pada periode tertentu. Setelah mendapat respons dari pelaku ekonomi terkait hal tersebut, otoritas kebijakan bisa saja tergoda untuk mentolelir laju inflasi yang tinggi pada periode berikutnya untuk dapat meningkatkan output dan mengatasi masalah pengangguran dengan menarik lebih banyak tenaga kerja. 

Pada kondisi dimana otoritas kebijakan dihadapi oleh dua pilihan, yakni menekan inflasi atau mengatasi pengangguran. Ketika otoritas kebijakan menetapkan kebijakan yang tidak sesuai dengan rencana awal, maka di saat itulah kredibilitas otoritas kebijakan menjadi hilang. 

Sehingga ketika otoritas kebijakan hendak membuat kebijakan seperti pada periode sebelumnya, para pelaku ekonomi tidak lagi percaya disebabkan pengalaman yang terjadi sebelumnya.

• Ketidakkonsistenan antar sektor (internal inconsistency)

Internal Inconsistency merupakan permasalahan yang timbul ketika otoritas kebijakan dilema dalam membuat sebuah penetapan preferensi kebijakan yang berkaitan dengan sektoral, seperti kurangnya koordinasi kebijakan, baik kebijakan-kebijakan dalam domain otoritas kebijakan tertentu, maupun antar otoritas kebijakan. 

Hal inilah yang dapat menimbulkan credibility problem. Misalnya, kebijakan deflasi bersamaan dengan peningkatan defisit. Hal ini terjadi ketika pengambilan kebijakan uang ketat bersamaan dengan kebijakan anggaran defisit yang berlebihan. Contoh lainnya adalah pelaksanaan program reformasi ekonomi yang tidak konsisten dan sistematis.

• Informasi yang asimetris (asymmetric information)

Informasi yang asimetris di sini maksudnya ialah kurangnya informasi pelaku ekonomi terkait otoritas kebijakan. Hal ini biasanya terjadi pada negara-negara berkembang, yang dimana otoritas kebijakannya tidak konsisten terhadap keputusan-keputusannya sehingga membingungkan pelaku ekonomi. 

Pelaku ekonomi menjadi tidak yakin terhadap kebijakan tersebut. Karena kurangnya informasi yang didapat oleh pelaku ekonomi, menyebabkan mereka sulit untuk memonitor dan memahami apa yang sebenarnya ingin dicapai oleh otoritas kebijakan. Kondisi inilah yang dapat menimbulkan reputasi bahwa otoritas kebijakan tidak serius dalam melaksanakan kebijakan ekonomi.

• Gejolak ekonomi (stochastic shock)

Gejolak ekonomi yang tidak dapat diperkirakan menyebabkan sulitnya program kebijakan ekonomi yang telah dibuat mencapai sasaran yang diinginkan meskipun program tersebut telah dirancang sedemikian rupa dan konsisten. 

Hal ini dikarenakan gejolak tersebut dapat menyebabkan ekspektasi masyarakat atas indikator ekonomi tersebut di luar dari target yang telah ditetapkan oleh otoritas kebijakan.

• Ketidakpastian politik (political uncertainty)

Kurangnya dukungan politik di dalam negeri juga dapat menimbulkan credibility problem. Hal ini dapat terjadi jika pemerintahan merupakan koalisi beberapa partai atau memiliki legitimasi yang rendah di hadapan masyarakat. 

Sehingga ketika pemerintah semacam ini mengeluarkan kebijakan, maka akan kurang mendapatkan dukungan poitik walaupun kebijakan yang dibuat bagus. Inilah yang dapat menimbulkan credibility problem.

2. Upaya Untuk Meningkatkan Kredibilitas Bank Sentral

Peningkatan kredibilitas bank sentral memerlukan upaya yang sungguh-sungguh dalam pencapaiannya dan otoritas kebijakan. Ada beberapa faktor penyebab permasalahan kredibilitas perlu diperhatikan, baik itu faktor time inconsistency, internal incosistency, asymmetric information, stochastic shock dan atau faktor political uncertainty. Beberapa upaya yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kredibilitas kebijakan antara lain sebagai berikut :

• Pengunaan suatu kaidah (rule)

Penggunaan rule tertentu dapat dapat mengurangi ketidakpastian mengenai kebijakan ke depan guna dapat menstabilkan ekspetasi maupun perkembangan variabel-variabel ekonomi atau juga dapat mencegah otoritas kebijakan dari upaya untuk memberdayai pelaku pasar. Contoh seperti melalui komitmen penerapan nilai tukar tetap.

• Pembangunan reputasi

Dalam pembangunan reputasi otoritas kebijakan harus mengirim pesan kepada pelaku ekonomi bahwa mereka benar-benar serius dalam melaksanakan kebijakan ekonomi. 

Keseriusan ini ditunjukan dalam beberapa langkah kebijakan yang cukup berani (bold) sebagai terapi kejutan yang berimplikasi signifikan pada bekerjanya perekonomian dan juga perlu adanya pentahapan yang tepat. Contohnya, diperlukannya penyesuain di bidang mikroekonomi dan perubahan kelembagaan sebelum kebijakan makroekonomi dilaksanakan.

• Pendelegasian wewenang

Pimpinan bank sentral sebaiknya didelegasikan pada individu yang cenderung  mempunyai sifat inflation averse atau inflation consevative dibandingkan dengan pelaku ekonomi lainnya. 

Sebagai contoh jika bank sentral diberi independensi yang tinggi maka diharapan bank sentral dapat melindungi proses penetapan  kebijakan moneter dari proses politik. Selain cara tersebut bank sentral dapat bergabung dengan monetary union  yang menggunakan sistem nilai tukar tetap dan menyerahkan penetapan kebijakan moneter kepada  monetary union tadi.

• Penetapan kontrak

Perancangan kontrak yang optimal bagi bank sentral dapat memecahkan dan mengurangi inflation bias. Dalam hal ini, besarnya gaji pejabat bank sentral tergantung pada kinerjanya, yang dimana mendapatkan reward atau penghargaan apabila mampu mencapai target seperti mengandalikan laju inflasi dengan baik, dan mendapatkan hukuman apabila tidak dapat melakukan tugas dengan baik atau tidak dapat mempertanggungjawabkan hasil kinerjanya.

• Dukungan politik dan tata hukum

Pada akhirnya, kebijakan ekonomi yang dibuat oleh bank sentral harus dapat didistribusikan kepada masyarakat. Dengan demikian, dukungan dari masyarakat luas sangat diperlukan demi berjalannya kebijakan ekonomi dengan baik. 

Suatu kredibilitas biasanya diperoleh dari dukungan partai dan legitimasi dari masyarakat yang dimana berasal dari pemerintahan yang terpilih pada saat itu. 

Sebab masyarakat cenderung akan menerima segala kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah meski menimbulkan tekanan dalam jangka pendek. Sebaliknya, dukungan tersebut bisa saja menjadi hujatan ketika terjadi resesi atau kemerosotan yang berkepanjangan, yang memaksa otoritas kebijakan mengubah isi kebijakan ekonomi.

3. Konsistensi dan Kredibilitas Kebijakan Moneter Bank Sentral Indonesia

Konsistensi dan kredibilitas Bank Indonesia ditandai dengan diterapkannya Inflation Targeting Framework (ITF). Reformasi ini memperkuat dimensi kelembagaan dalam praktik kebijakan bank sentral dan sekaligus merupakan bagian penting dari kebijakan pemulihan perekonomian makro untuk keluar dari krisis. 

Dalam ITF ini kebijakan moneter yang bersifat forward looking terhadap inflasi ke depan berimplikasi bahwa inflasi yang akan terjadi harus tetap dijaga agar sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Hal ini tentu harus ada kredibilitas yang tinggi sehingga tercapainya target inflasi yang rendah dan stabil. 

Di Indonesia hal ini ditandai dengan inflas inti mengalami penurunan signifikan dari rata-rata 8.1% (pada periode sebelum ITF) menjadi rata-rata 5.2% (pada periode setelah penerapan ITF), ini terjadi karena kredibelnya kebijakan Bank Indonesia dalam pengendalian inlflasi  yang bekerja sama dengan pemerintah sejak tahun 2005.

Dimensi kredibiltas kebijakan moneter dapat dilihat pada implementasi strategi pengendalian inflasi (disinflasi). Di Indonesia proses disinflasi yang dilakukan di era ITF, baik selama masa transisi maupun penerapan secara resmi, cenderung dilakukan secara gradual.  Dalam hal ini kecepatan disinflasi kuran lebih sebesar -0.5% per tahun, sedikit lebih rendah dibandingkan rata-rata diinflation rate negara berkembang yang sebesar -0.7% per tahun.

Nah, itu dia sedikit pemaparan seputar kredibilitas Bank Sentral. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan untuk materi lanjutannya in syaa Allah akan saya paparkan pada kesempatan selanjutnya. Terimakasih, wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh :)