Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membuat 5 butir program afirmasi untuk kemajuan pendidikan pada daerah-daerah pinggiran. Berdasarkan penjelasan program, hanya 2 rencana program yang menyentuh Papua dan Papua Barat.
Diantaranya Sarjana Mendidik di Daerah 3T (SM3T) dan Guru Garis Depan (GGD). SM3T merupakan wadah pengabdian sarjana dari universitas berbasis keguruan (LPTK) untuk mewujudkan partisipasi pembangunan pendidikan di daerah 3T. Jangka waktunya singkat, setahun.
Sementara program GGD merupakan lanjutan dengan jangka yang lebih panjang (minimal 10 tahun) di daerah sasaran. Program ini (semoga berlangsung dengan baik) sudah berjalan selama dua tahun.Â
Tahun pertama, 2016, sebanyak 798 guru dikirim ke 28 pemerintah kabupaten di empat provinsi. Periode berikutnya pada 2017, meningkat sejumlah kali lipat, tapi target bertambah. Sejumlah 6.296 guru GGD dikirim untuk 93 kabupaten di 28 provinsi.
Dari sini, nampak kita lihat bahwa fokus pemerintah terdistraksi. Tidak lagi concern sepenuhnya pada daerah timur, khususnya Papua dengan mempertimbangkan kekhasannya. Tahun pertama rata-rata sebaran guru GGD 200 per kabupaten, kemudian menurun drastis 70 pendidik tiap kabupaten.
Poin ini kita buar simplifikasi awal bahwa "belum ada" niat serius pemerintah untuk terjun berbasah-basah mengangkat dan mendidik generasi Papua secara khusus, utama pembenahan pendidikan dasar.
Padahal ketimpangan sangat jelas. Kita paham daerah lain pun memiliki kebutuhan yang sama terhadap guru. Tapi tidak kalah jauh seriusnya pada daerah Papua, utamanya di daerah pedalaman dan dataran tinggi Papua.
Ketimpangan Nyata di Depan Mata
Data Neraca Pendidikkan Daerah (NPD) Tahun 2017 yang disarikan dari data PDPSK, bahwa kualifikasi guru SD di Papua Barat dengan tingkat pendidikan setara S1 masih 63,9 persen. Tahun berikutnya jumlah tersebut meningkat sebanyak 70,2 persen. Sisanya yang 29,8 persen kualifikasinya di setara D2, SMA, atau bahkan di bawahnya. Itu menjadi pekerjaan sangat berat untuk membuat semua guru mendapatkan pendidikan yang layak.
Data NPD tersebut juga menunjukkan rasio guru PNS dan siswa itu 30 berbanding 1. Ini masih jauh kalau kita bandingkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru dalam Pasal 17 yang menetapkan aturan di jenjang SD, rasio guru dan murid maksimal 20 berbanding 1. Papua kekurangan guru, itu jelas. Tapi Papua sangat kekurangan guru mau hadir memfungsikan kelas-kelas dan sekolah-sekolah yang dibangun.
Dalam ikhtisarnya, World Bank menjelaskan dengan gamblang daerah dataran tinggi Papua sangat membutuhkan pendidikan untuk menghadapi banyak tantangan ke depan. Tapi, sebagaimana banyak bukti yang nampak, begitu banyak sekolah yang tidak berfungsi dengan guru-guru yang hampir tidak pernah hadir di kelas.
