Mohon tunggu...
Muh Zadit
Muh Zadit Mohon Tunggu... Penulis - Blogger SEO Copywriting
Akun Diblokir

Akun ini diblokir karena melanggar Syarat dan Ketentuan Kompasiana.
Untuk informasi lebih lanjut Anda dapat menghubungi kami melalui fitur bantuan.

Penyiar kreatif dalam pemasaran online, menjangkau audiens luas secara organik, dengan konten sosial media, jurnalistik & SEO blogging, untuk mendominasi pencarian Google, membangun brand awareness, memikat pembaca potensial.

Selanjutnya

Tutup

Hukum

Sah! Ini Kata Kemenkumham Kenapa RKUHP Ditolak? Berikut 7 Dampak Pasal Kontroversial

7 Desember 2022   17:15 Diperbarui: 8 Desember 2022   18:15 428
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Penjelasan Disahkannya RKUHP oleh Menteri Hukum dan HAM - kemenkumham.go.id

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) sah, menjadi KUHP, masyarakat demo, sejumlah negara heboh. Tahu apa saja pasal kontroversialnya?

Rapat Paripurna DPR RI pada Selasa (6/12/2022) menghasilkan pengesahan RKUHP menjadi KUHP. Semua anggota yang hadir menyetujui RUU KUHP untuk disahkan menjadi UU (undang-undang).

Penjelasan Dari Kemenkumham Terkait Pengesahan RUU KUHP

Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly mengatakan pengesahan tersebut merupakan momen bersejarah dalam penegakan hukum pidana di Indonesia. Setelah bertahun-tahun menggunakan KUHP Belanda, kini Indonesia memiliki KUHP sendiri.

Menurut Yasonna, produk Belanda ini dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan kebutuhan hukum pidana Indonesia. Hal itu menjadi salah satu prioritas pengesahan RUU KUHP. Meski begitu, Yasonna mengakui proses penyusunan RUU KUHP tidak selalu mudah. Pemerintah dan DPR menghadapi pasal-pasal yang dianggap kontroversial, antara lain pasal menghina presiden, kumpul kebo, santet, perusakan, dan menyebarkan doktrin komunis. Namun, Yasonna meyakinkan publik bahwa pasal-pasal yang disebutkan telah diteliti secara menyeluruh dan berulang kali.

Yasonna berpendapat, pasal-pasal yang dianggap kontroversial bisa menimbulkan ketidakpuasan di antara kelompok tertentu di masyarakat. Yasonna mengimbau mereka yang tidak setuju atau menentang RUU KUHP agar mengacu pada mekanisme yang tepat. Masyarakat diperbolehkan mengajukan banding ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Menurut Wakil Presiden DPR Lodewijk, DPR akan tunduk pada apapun keputusan Mahkamah Konstitusi. Beberapa undang-undang yang sudah disepakati DPR dan pemerintah harus diubah, kalau itu perintah MK. Lodewijk berharap masyarakat bisa memanfaatkan jalur hukum.

Dampak RKUHP Sah; Kebebasan Pers Hingga Akses Alat Pencegah Kehamilan

Di samping itu, RUU KUHP dianggap sebagai bentuk pembatasan partisipasi masyarakat-publik dalam penyusunan undang-undang yang sangat penting.

Banyak kritikan dari berbagai pihak terhadap RKUHP ini. Terlahir Aliansi Nasional Reformasi KUHP, menolak pengesahannya. Menurut mereka, prosesnya tidak transparan dan tidak partisipasif.

Disahkannya RKUHP - BBC News Indonesia
Disahkannya RKUHP - BBC News Indonesia

Begitulah masyarakat menilai. Diantara yang menolak RUU KUHP ialah Aliansi Jurnal Independen (AJI). Wakil Koor. Advokasi AJI tanah Papua, Safwan Ashari, mengatakan : ada sekitar 627 pasal RKUHP, hingga puluhan pasal diduga bermasalah, dan jika sah tentunya akan merugikan rakyat serta membungkam kebebasan pers sebagai alat kontrol kekuasaan.

Pers juga berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Peranan media pers di masa pergerkan nasional diantaranya : menyadarkan masyarakat bahwa kemerdekaan adalah hak yang wajib diperjuangkan, serta menumbuhkan rasa persatuan pada sesama.

Dikutip Antara News, "Hasil kajian AJI, ditemukan 19 pasal dari puluhan pasal RKUHP bermasalah yang sangat jelas membungkam kebebasan Pers dan merugikan rakyat kecil dalam berdemokrasi," ujar Safwan Ashari dalam orasi di jalan Trikora Wosi Manokwari Papua Barat.

Jika kita perinci kesimpulannya dari situs Tirto, ada beberapa hal kontroversial dari isi RKUHP ini, berikut adalah analisa-penilaian dari para Jurnalis terhadap wujud dan potensi setelah disahkannya RKUHP oleh DPR :

  • Merampas hak rakyat untuk membela kepentingan elit birokrasi dari sistem oligarki.
  • Mengatur kebebasan berekspresi di depan umum, seperti demonstrasi.
  • Membuka jalan bagi perusahaan beritikad buruk untuk menghindari tuntutan hukum lingkungan.
  • Berbeda dengan Pancasila, pasal korupsi dan pelanggaran HAM berat justru mengembalikan koherensi negara demokrasi dengan rezim Orde Baru.
  • Pasal 410 dan 412 berpotensi memusatkan akses ke layanan kesehatan seksual dan reproduksi,
  • Menghambat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sipil, dan membatasi akses informal ke pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi yang komprehensif.
  • Pasal 278 memberikan hukuman kelas II maksimum bagi siapa saja yang berperilaku tidak hormat terhadap hakim atau jalannya persidangan, meskipun telah diperingatkan oleh hakim, atau yang menggugat integritas hakim selama pemeriksaan di pengadilan.

Tahukah Kompasian, bahwa KUHP yang baru memuat beberapa pasal yang dapat memengaruhi penulisan, produksi konten, dan aktivitas media sosial kita? Anda juga bisa berbagi pendapat, ulasan, dan tips tentang bagaimana menghadapi fenomena ini di kolom komentar, atau dan membagikan artikel ini untuk mengetahui tanggapan teman atau keluarga Anda

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Hukum Selengkapnya
Lihat Hukum Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun