Dari Trauma Menuju Keadilan, Melawan Kekerasan Kawin Tangkap di Sumba

Edukasi sejak dini tentang kesetaraan gender dan hak-hak individu juga krusial. Kurikulum sekolah harus memasukkan materi yang membentuk pemahaman kritis terhadap tradisi dan norma sosial. Media massa memiliki peran penting dalam membentuk opini publik. Pemberitaan yang objektif dan mendalam tentang kasus-kasus seperti kawin tangkap bisa meningkatkan kesadaran dan mendorong tindakan nyata.

Kita juga perlu mendorong pemerintah untuk lebih tegas dalam menindak pelaku dan memberikan perlindungan maksimal kepada korban. Penegakan hukum yang konsisten akan memberikan efek jera dan mencegah terulangnya kasus serupa. Sebagai individu, kita bisa mulai dengan tidak mentolerir candaan atau komentar yang meremehkan perempuan. Perubahan besar dimulai dari sikap dan tindakan kecil sehari-hari.

Kita memerlukan lembaga pemantau berbasis lokal yang mampu mendeteksi dini potensi praktik kawin tangkap dan memberikan perlindungan cepat kepada korban. Di era teknologi, kolaborasi dengan komunitas digital dan media sosial juga bisa menjadi senjata ampuh untuk mempermalukan dan menghapus praktik ini. Para penegak hukum tentu diharapkan untuk tidak ragu menerapkan UU TPKS dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap para pelaku kawin tangkap. Aparat kepolisian dan kejaksaan perlu mendapatkan pelatihan khusus untuk mengenali bentuk-bentuk kekerasan seksual berbasis adat, dan memberikan perlindungan hukum maksimal kepada korban.

Kawin tangkap bukan lagi tradisi, melainkan bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan yang terstruktur, sistemik, dan melukai generasi perempuan. Jika negara tidak bertindak tegas, maka kita sedang membiarkan peradaban kita mundur ke zaman barbar. Karena menghormati tradisi bukan berarti membiarkan kekerasan terjadi. Dan mencintai budaya tidak berarti membenarkan kejahatan.