Mohon tunggu...
muhammad irvan
muhammad irvan Mohon Tunggu... mahasiswa s1 Sosiologi Universitas Brawijaya

bangga bicara, namun harus bangga bertanggung jawab karenanya

Selanjutnya

Tutup

Pemerintahan

Polemik Permenristekdikti yang Tak Kunjung Usai

19 Mei 2019   15:40 Diperbarui: 19 Mei 2019   15:43 0 0 0 Mohon Tunggu...

Pada tanggal 06 Desember 2017 Kemenristekdikti membuat draft peraturan Menteri (permen) yang fenomenal, yakni permen menegenai pengaturan organisasi mahasiswa ekstra kampus (OMEK). Peraturan tersebut dibentuk bukan tanpa alasan. Permen ormawa diperlukan karena Kemenristekdikti menganggap bahwa butuh peraturan baru yang mengatur aktivitas Ormawa di tiap-tiap kampus agar tetap sesuai dengan koridor-koridor tujuan Pendidikan tinggi dibentuk.

Dalam Naskah Akademik, Kemenristekdikti menjelaskan bahwa Pedoman Umum Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi nomor 155/U/1998 sudah usang dan perlu diperbarui, hal ini karena peraturan yang sudah berusia 20 tahun ini sudah tidak relevan dengan dinamika kemahasiswaan saat ini. Dalam perjalanannya lebih dari sepuluh tahun terakhir peraturan ini sudah tidak lagi menjadi pedoman yang di realisasikan oleh para mahasiswa dalam berorganisasi atau sudah jelas dapat dikatakan tidak efektif.

Selain itu beberapa peraturan lama sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman yang semakin maju dan semakin kompleks permasalahannya. Belmawa Dikti dinilai tidak melakukan upaya apapun dalam 10 tahun terakhir untuk membuat permen yang baru meskipun telah mengetahu tentang pergeseran pedoman yang sudah tidak diakui lagi oleh kebanyakan Ormawa. Dalam persiapan uji publik draft Permen Ormawa, Kemenritekdikti melampirkan Isi dan permasalahan dari Kepmendikbud 155/U/1998 adalah sebagai berikut :

Tentang Pedoman Organisasi Kemahasiswaan Perguruan Tinggi

Pasal 2

Organisasi kemahasiswaan di perguruan tinggi diselelenggarakan dari, oleh, dan untuk mahasiswa dengan memberikan peranan dan keleluasan lebih besar kepada mahasiswa.

(Ketentuan ini dapat membuat lemahnya kontrol dari Pimpinan Bidang Kemahasiswaan)

Pasal 3

Di setiap perguruan tinggi terdapat satu organisasi kemahasiswaan yang menaungi semua aktivitas kemahasiswaan.

(Saat ini BEM, DPM, UKM posisinya adalah sejajar)

Pasal 7

Pengurus organisasi kemahasiswaan intra perguruan tinggi pada masing-masing tingkat sekurang-kurangnya terdiri atas ketua umum, sekretaris dan anggota pengurus. 

(Kepmen ini  sebenarnya juga tidak mengenal, istilah Presiden, Menteri, Gurbernur dalam Pengurus Ormawa)

Menurut Kemenristekdikti Kepmendikbud 155/U/1998 jelas perlu untuk dicabut agar jelas mengenai status peraturan ini berlaku atau tidak, karena pada prakteknya peraturan ini tidak memiliki kejelasan diberlakukan atau tidak. Hadirnya Permen baru tentang Ormawa perlu hadir untuk meluruskan arah gerak dari Ormawa yang dinilai sudah tidak sesuai jalur niat luhur dan amanah Pendidikan Tinggi. Selain itu menurut Kemenristekdikti adanya lompatan hirarki pada peraturan di bidang Kemahasiswaan sehingga pengaturan hanya bersifat umum saja, contoh dalam UU Dikti, PP-Perpu, hingga Permenristek tidak ada pengaturan yang jelas pada aktivitas Ormawa bahkan tidak semua Perguruan Tinggi mengatur aktivitas Ormawa di Kampusnya.  Isi dari draft Permen Ormawa yang dibentuk adalah sebagai berikut :

Pasal 2

Organisasi Kemahasiswaan berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

(Membentengi Ormawa dari Ideologi lain yang tidak sejalan dengan Pancasila dan UUD 1945)

Pasal 7

(3) Ormawa PT dapat berbentuk DPM, BEM, dan atau UKM atau penamaan lainnya sesuai dengan peraturan PT

(4) Kepengurusan inti Ormawa PT terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan dapat ditambah sesuai kebutuhan.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3