Peran Strategis Pemerintah Terhadap UMKM dalam Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Di dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008, UMKM atau Usaha Mikro, Kecil dan Menengah memiliki arti sebagai Usaha Mikro, yaitu usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi ciri-ciri usaha mikro sebagaimana yang diatur dan ditetapkan didalam undang-undang. 

Usaha mikro atau usaha kecil disini maksudnya adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dengan modal sendiri, yang dilakukan oleh perorangan saja atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung ataupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang. 

Sedangkan usaha menengah yang dimaksud adalah jenis usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh individu atau badan usaha yang bukan anak atau cabang dari usaha kecil atau besar. 

Usaha Menengah memiliki ciri-ciri tertentu, seperti jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan, yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam undang-undang atau regulasi yang berlaku di suatu negara. 

Usaha Menengah memiliki peran penting dalam perekonomian indonesia, hal ini karena mampu menciptakan lapangan kerja serta berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi negara.

UMKM yang ada di Indonesia, sebagian besar itu merupakan kegiatan usaha rumah tangga yang dapat mengambil banyak tenaga kerja dan penyedia tambahan lapangan pekerjaan. 

Berdasarkan data yang diambil dari Kementerian Koperasi dan UKM,pada tahun 2019 di Indonesia, terdapat 65,4 juta UMKM. Dengan jumlah usaha yang sampai 65,4 juta dapat menyerap tenaga kerja sekitar 123 ribu tenaga kerja yang ada. Hal ini membuktikan bahwa dampak dan kontribusi dari UMKM sangat besar terhadap pengurangan tingkat pengangguran di Indonesia saat ini. Dengan demikian, semakin banyak keterlibatan tenaga kerja pada UMKM itu artinya akan membantu mengurangi jumlah pengangguran yang ada di negara ini.

Pemerintah juga sudah memberikan banyak dukungan dan bantuan kepada UMKM supaya UMKM di dalam negeri ini semakin berkembang dan membantu pertumbuhan perekonomian negara. Nah salah satu program dukungan atau bantuan dari pemerintah terhadap UMKM ini berupa memberikan Kredit Usaha Rakyat (KUR). 

Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM, pertumbuhan KUR ini dapat mencapai sebesar Rp 178,07 triliun atau kurang lebih 16,25% pada tahun 2020 dan sebesar Rp192,59 triliun atau kurang lebih 8,16% pada tahun 2021. Hal ini juga membuktikan bahwa para UMKM juga sangat membutuhkan bantuan suntikan dana dari pemerintah dalam mengembangkan usaha miliknya.

Pemerintah juga memberikan kebijakan baik terhadap UMKM ini, diambil dari situs laporan Kementrian Keuangan RI disebutkan beberapa kebijakan pemerintah yang sudah dilakukan dalam rangka pemberdayaan UMKM di Indonesia. 

Pertama yaitu pembangunan infrastruktur, Infrastruktur yang memadai akan membantu UMKM dalam meningkatkan efisiensi operasionalnya dan memperluas jangkauan pasar mereka semua. 

Pembangunan infrastruktur konektivitas digital, seperti Satelit Palapa Ring dan Base Transceiver Station, sehingga para pelaku usaha yang ada di daerah terpencil akan terhubung secara digital. 

Kemudian yang kedua adalah berupa bentuk program pembiayaan tambahan, sekitar 18 juta UMKM belum mempunyai akses yang memadai untuk pembiayaan formal dan juga sekitar 46 juta UMKM masih memerlukan tambahan biaya untuk modal kerjanya dan investasinya. Disini pemerintah memberikan dukungan berupa program KUR dan pembiayaan Ultra Mikro sepertia yang sudah disebutkan diatas. 

Kemudia yang ketiga adalah Digitalisasi UMKM, Digitalisasi dapat juga memberikan cukup banyak manfaat bagi UMKM, termasuk efisiensi operasionalnya, peningkatan produktivitas, memperluas jangkauan pasar, dan meningkatkan persaingan. Hingga Januari 2022, sebanyak 17 juta UMKM telah terdigitalisasi. Targetnya itu sekitar 40 juta UMKM akan terdigitalisasi pada tahun ini. 

Dan kebijakan yang terakhir adalah peningkatan sinergi dan koordinasi, peningkatan sinergi dan koordinasi dengan sektor publik, akademi, dan juga sektor swasta, termasuk juga bagaimana mengembangkan skema keuangan syariah untuk UMKM juga sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan pemberdayaan pada UMKM. 

Dengan peneraan kebijakan tersebut, yang diharapkan pemerintah adalah UMKM di Indonesia dapat lebih berdaya, dapat meningkatkan pendapatan, menciptakan lapangan pekerjaan yang banyak, dan berkontribusi secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi negara.

Nah kita sebagai warga negara seharusnya mendukung secara penuh juga UMKM ini, dengan cara membeli dagangan-dagangan atau jajanan-jajanan UMKM. Hal ini merupakan bentuk kita membantu pemerintah dalam mengatasi permasalahan perekonomian di Indonesia. Kebetulan dibulan Ramadhan ini, maka banyak sekali UMKM yang muncul, di bulan Ramadhan ini tidak hanya membantu UMKM saja, akan tetapi kita juga bisa membantu orang lain dengan cara membeli makanan atau minuman dari UMKM kemudian kita bagikan takjil-takjil secara gratis kepada khalayak yang membutuhkan.