Revisi UU TNI: Transparansi, Akuntabilitas, dan Tantangan yang Masih Menghantui
Pemerintah Indonesia telah melakukan revisi Undang-Undang TNI sebagai langkah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di tubuh militer. Namun, di balik upaya reformasi ini, muncul kekhawatiran besar terkait potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh pimpinan TNI yang merangkap jabatan. Isu ini menjadi sorotan utama karena berisiko mengganggu keseimbangan politik dan supremasi sipil di Indonesia. RUU TNI Sah Jadi Undang-Undang, Ini Poin-poin Perubahannya
Risiko Kekuasaan Ganda di Tubuh TNI
Pimpinan TNI yang merangkap jabatan memiliki kekuasaan ganda yang bisa berpengaruh besar terhadap dinamika politik nasional. Sejarah telah mencatat berbagai kasus penyalahgunaan kekuasaan oleh elite militer, yang menimbulkan keresahan di masyarakat. Kekhawatiran ini bukan tanpa alasan, mengingat struktur militer yang hierarkis sering kali sulit untuk diawasi secara efektif.
Selain itu, kurangnya transparansi dalam penunjukan dan mekanisme pengawasan terhadap pimpinan TNI yang merangkap jabatan semakin memperkuat potensi penyalahgunaan wewenang. Jika tidak diantisipasi dengan baik, hal ini bisa berdampak negatif terhadap stabilitas demokrasi di Indonesia.
Peran Pengawasan yang Harus Diperkuat
Untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, diperlukan sistem pengawasan yang ketat dan independen. Salah satu solusi yang bisa diterapkan adalah pembentukan Komisi Pengawas Kedaulatan Militer, yang memiliki kewenangan penuh dalam mengawasi, menyelidiki, dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran etika dan disiplin militer. Dengan adanya lembaga ini, tindakan penyalahgunaan kekuasaan dapat lebih cepat terdeteksi dan dicegah.
Di samping itu, peran masyarakat sipil dan media dalam mengawasi kinerja pimpinan TNI harus diperkuat. Transparansi informasi dan kebebasan pers menjadi elemen penting dalam memastikan bahwa kebijakan militer tetap berada dalam jalur yang benar. Perlindungan bagi whistleblower yang berani mengungkap penyimpangan di tubuh TNI juga harus diperkuat agar mereka tidak menghadapi intimidasi atau tekanan.
Sinergi Menuju Supremasi Hukum dan Demokrasi
Kesadaran dan kepedulian semua pihak dalam menjaga supremasi hukum atas militer tidak boleh diabaikan. Sinergi antara pemerintah, lembaga pengawas, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam menegakkan prinsip-prinsip demokrasi serta menghindari intervensi militer dalam urusan politik. Tanpa komitmen bersama, reformasi militer hanya akan menjadi wacana tanpa implementasi yang nyata.
Dengan memperkuat pengawasan terhadap pimpinan TNI yang merangkap jabatan, diharapkan potensi penyalahgunaan kekuasaan dapat diminimalkan. Reformasi militer harus terus berjalan untuk memastikan bahwa TNI tetap menjadi alat pertahanan negara yang profesional, netral, dan tunduk pada supremasi hukum.
