Perlu diakui, perang Gaza dan gerakan pro-Palestina yang menyertainya memang telah menjadi isu sentral di kampus-kampus elite AS. Banyak mahasiswa dan anggota fakultas yang mendukung gerakan tersebut, tetapi pihak lainnya (termasuk donatur kampus) menentangnya. Saking memecah belahnya, Kongres (parlemen Amerika Serikat) sampai-sampai harus ikut turun tangan dan pada gilirannya melatarbelakangi pengunduran diri beberapa presiden kampus elite AS, termasuk Harvard.
Pada Desember 2023, Claudine Gay, rektor Harvard saat itu, kesulitan menjawab pertanyaan Kongres terkait apakah seruan "genosida terhadap Yahudi" melanggar kode etik mahasiswa tentang perundungan dan pelecehan. Dr. Gay menjawab bahwa hal itu tergantung konteksnya, yang kemudian memicu badai kritik dan tuntutan untuk mundur. Pada akhirnya, Dr. Gay benar-benar mengundurkan diri.
Selain tuduhan anti-semitisme, pemerintahan Trump juga menuduh Harvard telah menerima terlalu banyak mahasiswa asing, memiliki keterkaitan keuangan dengan Tiongkok, dan yang paling frontal, bertanggung jawab atas kebangkitan politik sayap kiri di Amerika Serikat, salah satunya dapat dilihat dari kurangnya kaum konservatif di antara jajaran profesor Harvard.
"Harvard sudah mempekerjakan hampir semua orang gila, Radikal Kiri, idiot, dan 'otak burung' yang hanya mampu mengajarkan KEGAGALAN kepada para mahasiswa," tulis Trump, seraya menambahkan bahwa "Harvard adalah lelucon, mengajarkan kebencian dan kebodohan, dan tidak boleh lagi menerima dana Federal". (Jika Anda terkejut tentang betapa toxic-nya kata-kata Trump, Anda jelas belum mengenalnya.)
Pada akhirnya, dana riset Harvard yang berasal dari pemerintah federal benar-benar dibekukan.
Mari kita mundur sejenak ke 11 April 2025. Saat itu, Satgas Pemberantasan Anti-Semitisme yang dibentuk oleh pemerintahan Trump mengirimkan surat kepada Harvard yang berisi daftar 10 tuntutan, di antaranya larangan menerima mahasiswa yang "bermusuhan dengan nilai-nilai Amerika" serta audit ideologi politik mahasiswa dan staf pengajar untuk memastikan "keragaman pandangan".
Harvard mengumumkan tiga hari kemudian bahwa mereka tidak akan mematuhi tuntutan pemerintah. Meskipun beberapa anggota pemerintahan mengklaim surat 11 April dikirim karena kesalahan, tindakan mereka menunjukkan hal sebaliknya. Alih-alih menarik kembali suratnya, pemerintah malah menuntut Harvard dengan lebih keras.
Kurang dari tujuh jam setelah pernyataan resmi Harvard, pemerintah federal mengumumkan pembekuan lebih dari 2,2 miliar dolar AS atau lebih dari 35 triliun rupiah berupa hibah untuk dan kontrak dengan Harvard, yang sebagian besar mendanai penelitian ilmiah dan medis. Jumlah ini kemudian meningkat menjadi total 3 miliar dolar AS, termasuk pembekuan sekitar 500 hibah untuk lembaga-lembaga yang berafiliasi dengan Harvard dan pembatalan kontrak yang tersisa antara lembaga federal dan Harvard.
Gedung Putih bahkan mendiskualifikasi Harvard dari hibah federal di masa depan.
Seolah belum cukup, Trump juga mengancam akan mencabut status bebas pajak Harvard, yang berisiko merugikan Harvard ratusan juta dolar setiap tahunnya. Hal ini diperparah dengan rancangan undang-undang terbaru usulan pemerintahan Trump yang didesain untuk secara drastis meningkatkan pajak Harvard dan perguruan tinggi elite lainnya atas keuntungan dari dana abadi (endowment) mereka yang sangat besar.
Berikutnya, pada 22 Mei 2025, pemerintahan Trump mencabut sertifikasi Harvard untuk menerima mahasiswa internasional, yang seketika membahayakan visa lebih dari 6.500 mahasiswa luar negeri atau sekitar seperempat dari populasi Harvard. Mereka sangat penting bagi Harvard, baik secara akademik maupun keuangan.
