Pertumbuhan ekonomi merupakan keberhasilan suatu negara. Berbicara mengenai pertumbuhan ekonomi disuatu negara, ada banyak faktor yang mempengaruhi baik itu faktor eksternal atau pengaruh dari luar nagara tersebut atapun faktor internal yakni pengaruh dari dalam negara itu sendiri. Salah satu pendukung agar terjadi pertumbuhan ekonomi suatu negara adalah pembangunan infrastruktur yang mempunyai atau saling bersinggungan dengan kegiatan ekonomi seperti pembangunan jalan, pembangunan pelabuhan baru atau peningkatan kapasitas pelabuhan, pembangunan bandara dan masih banyak lagi. Pembangunan infrastruktur tersebut memerlukan dana yang relatif besar. Langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi yang tinggi adalah turut berupaya mencari sumber-sumber pembiayaan.
Kemampuan negara dalam membiayai semua pembangunan infrastruktur sangatlah terbatas, oleh karena itu perlu adanya sumber pembiayaan lain. Ada banyak sumber pembiayaan baik itu dari dalam negeri ataupun luar negeri. Upaya penghimpunan dana dari dalam negeri bagi negara-negara yang sedang berkembang cenderung lebih sulit diandalkan. Pada umumnya Negara berkembang banyak yang tergantung pada utang luar negeri sebagai modal dalam pembangunannya. Pasti banyak diantara kita mendengar atapun bahkan membaca berita tentang hutang Indonesia untuk pembangunan infrastruktur ke luar negeri. Lalu, bagaimana maksud sebenarnya berutang ke luar negeri itu, dan apa dampak negatif yang bisa ditimbulkan dan terjadi jika Indonesia berhutang keluar negeri?
Di Indonesia penjelasan terkait Utang Luar Negeri tercakup dalam Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2006 yang menjelaskan bahwa Utang Luar Negeri merupakan penerimaan negara baik dalam bentuk valuta asing atau rupiah, maupun dalam bentuk barang atau jasa yang diperoleh dari pemberi pinjaman luar negeri yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu. Pemberi pinjaman utang dari luar negeri adalah negara asing (bilateral), lembaga multilateral, lembaga keuangan dan lembaga non keuangan yang berdomisili diluar wilayah negara Indonesia.
Ada banyak perdebatan diantara kita semua dan berita yang muncul beberapa bulan lalu yang santer berbicara tentang utang luar negeri Indonesia. Seakan-akan biaya untuk pembangunan yang tengah gencar dilakukan ini semuanya berhutang. Berhutang, pastinya yang dibayangkan adalah ketakutan apabila tidak bisa membayar atau sebagainya. Banyak yang beranggapan bahwa dengan Indonesia terus berhutang pastinya nanti uang yang dihasilkan dari pajak masyarakat dan lainnya hanya untuk membiayai pelunasan hutang, mekanisme pelunasan hutang semestinya tidak seperti itu, ada perjanjian yang dilakukan baik itu uang dari hasil pengoperasian infrastruktur dan lainnya.
Perlu diketahui bahwa tidak hanya negara berkembang seperti di Indonesia saja yang melakukan kebijakan berhutang keluar negeri, negara maju seperti Amerika Serikat dan Jepang melakukan hal yang sama yakni berhutang ke luar negeri. Kementerian Keuangan Amerika (2019) merilis data jumlah utang luar negerinya pada tahun 2018 mencapai US$ 25.357 miliar atau sebesar 78% dari total produk domestik bruto. Jepang melalui Kementerian Keuangannya (2019) merilis data jumlah utang pemerintah sebesar US$ 11.813 miliar di tahun 2018 atau 280% dari total produk domestik bruto.
Pada tahun 2018 jumlah utang luar negeri Indonesia mencapai US$ 376 miliar atau 30% dari total produk domestik bruto (Bank Indonesia, 2019). Utang merupakan kebutuhan normal bagi tiap negara. Saat stok utang telah melebihi limit tersebut, penambahan utang mulai membawa dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Meskipun rasio utang masih dalam keadaan yang wajar dan masih on the track, pemerintah juga harus berhati-hati dan mempunyai strategi jika nantinya terjadi hal yang tidak diinginkan, seperti peningakatan suku bunga yang dilakukan negara luar yang berpengaruh kepada hutang negara. Suku bunga luar negeri berpengaruh tidak signifikan negatif dalam jangka panjang terhadap utang luar negeri. Sedangkan dalam jangka pendek suku bunga luar negeri berpengaruh negatif terhadap utang luar negeri. Sementara itu, dampak negatif lainnya dalam jangka panjang utang luar negeri dapat menimbulkan berbagai macam persoalan ekonomi negara Indonesia, salah satunya adalah menyebabkan nilai tukar rupiah jatuh (inflasi).
Jika beban utang luar negeri yang terus membesar bisa jadi pemerintah mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk mampu membayar utang tersebut seperti
peningkatan pajak yang akan menghambat produktivitas barang dan jasa. Selain dampak negaif yang bisa terjadi, karena adanya ketidakhati-hatian serta pengaruh global, berhutang keluar negeri mempunyai dampak positif bagi suatu negara.
Dalam bidang ekonomi dikenal konsep debt led growth yakni utang pemerintah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dengan adanya pembangunan infrastruktur publik. Tidak hanya itu, masa tenggang yang diberikan jangka panjang. Masa tenggang adalah kelonggaran waktu yang diberikan untuk mulai mencicil utang pokok dan tingkat bunga. Utang memang diperlukan pada tingkat yang wajar dan penambahan utang akan memberikan dampak positif pada suatu titik atau limit tertentu.
Isu utang pemerintah tidak perlu dikhawatirkan oleh masyarakat. Karena ada banyak ahli yang berperan dalam mengurusi dan strategi dalam hutang keluar negeri. Baik itu tata cara hutang serta pembayaran pelunasan hutang. Jika utang tersebut dikelola dengan baik, kebocoran dapat ditekan seminimal mungkin, maka dampak positif atau manfaat utang pemerintah terhadap perekonomian akan lebih optimal.
Peningkatan utang luar negeri Indonesia bisa saja terjadi setiap tahunnnya melihat pembangunan inrastruktur yang terus gencar dilakukan pada masa pemerintahan jokowi ini. Menurut BI menjelaskan bahwa struktur utang luar negeri Indonesia tetap sehat. Untuk itu, harus didukung prinsip pemerintah yakni  kehati-hatian serta masyarakat yang tidak terus khawatir dengan utang Indonesia ke luar negeri.
