Jakarta, 20 September 2025 -- Korupsi hingga kini masih menjadi tantangan besar bagi bangsa Indonesia. Meski aparat penegak hukum terus melakukan berbagai langkah pencegahan dan penindakan, praktik penyalahgunaan wewenang tetap muncul di berbagai lini pemerintahan. Salah satu contoh yang paling banyak disorot adalah kasus penyalahgunaan dana bantuan sosial (bansos) COVID-19 oleh mantan Menteri Sosial, Juliari P. Batubara.
Dalam perkara tersebut, Juliari terbukti menerima suap sebesar Rp32,48 miliar dari pihak rekanan penyedia bansos. Uang tersebut diperoleh dengan cara memotong nilai bantuan yang seharusnya utuh diterima masyarakat terdampak pandemi. Perbuatannya dinilai sangat merugikan rakyat karena bantuan yang seharusnya meringankan beban justru dijadikan ajang keuntungan pribadi. Atas tindakannya, pengadilan menjatuhkan hukuman 12 tahun penjara serta denda miliaran rupiah.
Kasus ini menjadi bukti nyata bahwa korupsi bukan hanya soal kerugian negara, melainkan juga menyangkut penderitaan masyarakat, terutama kelompok yang paling membutuhkan.
Nilai yang Bisa Dipetik
Dari peristiwa tersebut, ada sejumlah nilai penting yang bisa dijadikan dasar pendidikan anti korupsi, yaitu:
Kejujuran -- Mengelola dana publik harus dilakukan sesuai aturan tanpa rekayasa.
Tanggung Jawab -- Setiap jabatan adalah amanah yang harus dijaga, bukan disalahgunakan.
Keadilan -- Korupsi mencederai prinsip keadilan karena merampas hak rakyat.
Kepedulian -- Dalam kondisi sulit, pejabat seharusnya menolong, bukan memperkaya diri.
Keteladanan -- Pemimpin seharusnya memberi contoh baik agar masyarakat percaya pada pemerintah.
Langkah Pencegahan
- Agar praktik serupa tidak terulang, ada beberapa upaya yang bisa dilakukan, antara lain:
- Memanfaatkan sistem digital untuk meningkatkan transparansi anggaran.
- Memperkuat pengawasan publik melalui media, lembaga masyarakat, dan hukum.
- Menanamkan nilai-nilai antikorupsi sejak
