Warga yang mencoba berdemonstrasi, dilaporkan dan ditangkap petugas. Tercatat 3 orang yang telah ditangkap. Saya mulai ragu dengan niat mitigasi bencana oleh pemprov ini. Mungkin saja kota Makassar akan aman dari terjangan tsunami, namun mereka bagaimana? Untuk sekelas ombak laut yang normal saja mereka perlu berjuang keras untuk melawannya.
Sebenarnya reklamasi ini untuk siapa? Proyek ini belum selesai, namun sudah ditentang oleh masyarakat. Pemerintah beralasan bahwa ini upaya untuk melindungi masyarakat. Tetapi, melihat data dan fakta yang ada, justru lebih merugikan masyarakat. Jauh seperti Singapura, Belanda dan negara maju lainnya, mereka mengorbankan sesuatu untuk manfaat yang berkali-kali lipat.
Masuk ke persoalan inti, yang membuat emosi masyarakat melonjak adalah, proyek atas nama pemprov Sulawesi Selatan ini bisa dikatakan hanya sekadar nama. Lahan yang digarap adalah 157 hektare, sedangkan pemerintah hanya mendapatkan jatah 30% atau sekitar 50 hektare, yang akan dijadikan Wisma Negara, Museum, RTH, dan Coral Center. Lalu selebihnya? Bisa ditebak. Dikuasai oleh pihak PT. Ciputra Grup sebanyak 70% atau sekitar 107 hektare, yang akan dibangun CitraLand City Losari Makassar. What a sad fact! Nelayan dikorbankan, uang dihamburkan, rakyat tak dihiraukan, hanya untuk membangun sebuah kawasan mewah? Urgensinya apa?
Apakah manusia-manusia elit menengah ke atas tidak bisa hidup di tengah kota? Apakah mereka akan sakit jika jalan masuk ke perumahannya tidak melalui jalur yang amat panjang, yang dari jalan masuknya saja bisa dibangun puluhan bahkan ratusan rumah? Lobby seperti apa yang mereka gunakan untuk meluluhkan hati pemerintah agar mengizinkan mereka?
Mengingat janji pemerintah yang akan membangun kawasan olahraga, seperti baseball dan golf sangat membuat jijik semua orang. Orang miskin macam apa yang memiliki hobi bermain baseball dan golf? Semakin memperjelas bahwa fasilitas ini bukan untuk seluruh kalangan. Lagipula, untuk bermain golf dan baseball apakah sangat harus di atas laut? Sangat memiriskan. Kemudian, yang masih menjadi perbincangan adalah apakah fasilitas yang dibangun di tanah reklamasi itu dapat dinikmati tanpa biaya? Jika berbayar, silahkan nikmati sendiri. Jangan memanggil dan mempedulikan kami.
Sudah menjadi rahasia umum bahwa CitraLand melanggar aturan UU No.10 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Dengan Hunian Berimbang. Perumahan yang dibangun tidak boleh dengan rumah mewah saja. Harus seimbang atau diseimbangkan dengan rumah sederhana.
Dalam konteks reklamasi, ini juga melanggar Surat Edaran Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertahanan Nasional (Menag/KBPN) No: 410-1293, yaitu tanah reklamasi adalah tanah yang dikuasai Negara, bukan kepemilikan pribadi dengan sertifikat. Harus diingatkan kembali, bahwa itu adalah laut yang dijadikan daratan. Tentunya segala yang dibangun di atasnya adalah milik negara.
Beberapa problem di atas mestinya menjadi bahan evaluasi pemerintah, mengingat sudah terlalu banyak yang dikorbankan. (Pemerintah) harus dikembalikan pada tujuan sejati pembangunan Center Point of Indonesia ini. Rakyat pasti akan terima jika tidak ada "permainan" di dalamnya. Bukankah semua orang berkeinginan untuk maju?
Jangan mengorbankan alam dan rakyat untuk memuluskan jalan kaum kapitalis. Jangan memaksakan kebijakan demi hawa nafsu aneh mereka yang tak pernah habis. Kita memajukan Makassar dan juga Sulawesi Selatan bersama-sama. Pahlawan rela mempertaruhkan harta dan nyawanya untuk rakyat dan alam. Mengapa kita begitu rela melepaskan segalanya?
Untuk pembaca, semoga membuka pikiran kita semua. Kadang kita tidak merasakakan dampak dari reklamasi sehingga kita apatis dengan semuanya. Berhubung kawasan CPI sudah hampir rampung, maka tugas kita adalah menagih solusi dari pemerintah kepada pihak yang dirugikan, mengawasi dengan sebaik mungkin fasilitas umum dan fasilitas sosial yang dijanjikan pemerintah agar tetap dapat dinikmati secara gratis, serta sama-sama menghambat pengembang-pengembang tak jujur yang ingin menguasai segalanya dengan kekuatan rupiah. Kita memiliki tanggungjawab yang sama dalam hal ini.
Salam.
