Ditulis Oleh Mufarihan Maarif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) & Dr. Ira Alia Maerani, S.H., M.H. (Dosen Fakultas Hukum Unissula.
Fenomena masalah pengangguran dan kemiskinan akan menjadi isu sentral hingga tahun 2023 bahkan tahun ini. Hal ini ditandai dengan adanya kepekaan atau elastisitas terhadap pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi. Akibat krisis ekonomi global, Pemerintah Indonesia memperkirakan jika tahun ini jumlah tambahan pengangguran atau pemutusan hubungan kerja (PHK) mencapai 200 ribu orang. Tingginya angka PHK ini dipengaruhi oleh menurunnya pertumbuhan ekonomi dari prakiraan semula sebesar 5.5% menjadi 4.5% saja.
Pelambatan pertumbuhan ekonomi ini salah satunya disebabkan menurunnya pertumbuhan ekspor yang diproyeksikan tumbuh 5%, namun hanya diprakirakan mencapai 2.5%.
Demikian pula produktifitas nasional pun mengalami penurunan. Sedangkan untuk proyeksi pertumbuhan ekonomi sebesar 5.5% saja, jumlah penduduk miskin akan mencapai 28 juta atau 12,68% dari total penduduk. Namun jika mencapai 4.5%,akan menyebabkan pengangguran baru yang juga diikuti dengan meningkatnya penduduk miskin hingga menjadi 30,24 juta jiwa atau 13,34% dari total penduduk.
Kejadian ini bermula dari mashab pemikiran para perencana pembangunan yang terlalu berorientasi pada propasar semata. Ketika pertumbuhan ekonomi terlalu mengandalkan pada industri-industri atau perusahaan besar saja, maka lambat laun usaha ekonomi rakyat akan tergilas. Sebaliknya ketika terjadi krisis global maka runtuhnya produktifitas raksasa- raksasa tersebut akan berakibat pada penderitaan rakyat. Ketika itu barulah pemerintah menengok pentingnya pertumbuhan ekonomi usaha kecil dan menengah.
Ketenagakerjaan-pengangguran dan kemiskinan merupakan masalah yang menjadi isu sentral di setiap negara tak terkecuali di Indonesia. Kedua hal ini saling berhubungan satu sama lainnya. Masalah ketenagakerjaan dapat menyebabkan pengangguran dan penganggguran dapat menyebabkan kemiskinan.Di Indonesia, potret kemiskinan dapat dijumpai di desa maupun diperkotaan. Namun secara empiris, kasus kemiskinan banyak dijumpai di desa dibanding di perkotaan.
Dalam sejarah perjalanan perekonomian Indonesia, telah terjadi beberapa kali resesi ekonomi yang cukup besar. Diantaranya krisis tahun 1965 dan yang terakhir masa krisis ekonomi tahun 1997. Pada kasus yang terakhir ini, masalah kemiskinan mengalami peningkatan yang signifikan. Pada saat itu, jumlah orang miskin meningkat drastis hingga 100% dari sekitar 25 juta jiwa membengkak menjadi 50 juta jiwa. Suatu angka yang sangat fantastis. Padahal penduduk Indonesia saat itu berjumlah sekitar 200 juta jiwa. Artinya jumlah orang miskin telah mencapai 25% dari jumlah penduduk Indonesia.
فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ وَٱبْتَغُوا۟ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ وَٱذْكُرُوا۟ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
Artinya: “Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.” (Surat Al-Jumu’ah ayat 10)
Simpulan
Berdasarkan pembahasan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan: Pertama, penanganan masalah ketenagakerjaan dan pengangguran di Indonesia dilakukan dengan pendekatan sinkronisasi kebijakan fiskal dan moneter dan pengembangan usaha mikro dan usaha kecil yang mandiri dan sinergisitas kebijakan Pemerintah Pusat dengan kebijakan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Kedua, Sedangkan penangangan masalah kemiskinan dilakukan melalui pengembangan strategi dan program penanggulangan kemiskinan.
Saran dan Rekomendasi
