Drama Kompasiana: Pemanggungan Wajah Sosial Kita

Tapi tanpa disadari, langkah eksploitasi K-Rewards sebagai sumber pendapatan ternyata telah menimbulkan kesenjangan sosial-ekonomi.  Sejumlah kecil K'ner yang kreatif mengkapitalisasi jaringan komunikasi 4.0 kemudian berhasil meraih views sangat tinggi, sehingga mendapatkan K-Rewards yang sangat tinggi.  Tentu jika dibanding pada rerata K-Rewards.  Kelompok kecil ini kemudian nangkring di puncak piramida peraih K-Rewards.

Kesenjangan itu kemudian menumbuhkan benih kecemburuan sosial.  Muncullah dugaaan dari sekolompok K'ner, yang perolehan K-Rewardsnya gurem atau bahkan nol,  bahwa penghuni puncak piramida K-Rewards itu telah menggunakan cara-cara ilegal untuk menggelembungkan jumlah views. Menurut mereka capaian views sampai belasan dan puluhan ribu itu tidak wajar. 

Situasi itu sebangun dengan kecemburuan sosial sejumlah warga biasa pada seseorang yang mendadak kaya-raya dalam suatu komunitas atau masyarakat. Muncul tuduhan miring.  Orang itu bisa kaya karena korupsi, memelihara tuyul, atau pakai pesugihan. Pokoknya orang kaya itu dituduh menggunakan cara-cara ilegal dan amoral untuk meraih kekayaaan.

Pada titik ini, program K-Rewards telah menjadi sumber ketimpangan sosial-ekonomi di khalayak K'ner.  Dan sebuah ketimpangan yang tak teratasi akan memicu konflik, atau sekurangnya perlawanan sosial.  Suatu gerakan menuntut keadilan.

Perlawanan Kelompok "Kompasianer Tersisih"

Ketimpangan sosial-ekonomi dalam khalayak K'ner itu telah menimbulkan perasan senasib pada sejumlah K'ner yang berada di lapis bahwa piramida K-Rewards.  Atau lebih parah, berada di dasar piramida dengan perolehan K-Rewards nol rupiah. 

Mereka menilai program K-Rewards tidak adil.  Program itu memihak pada K'ner yang menguasai modal sosial besar, yaitu penguasaan jaringan komunikasi 4.0.  Dengan kata lain, program K-Rewards lebih melayani kepentingan para K'ner jago konten yang menguasai teknik SEO dan jaringan komunikasi 4.0. Sementara K'ner "reguler", konvensional, yang hanya mengandalkan jejaring K tersisihkan.  

Muncul pula dugaan bahwa para pemuncak di piramida K-Rewards itu, dengan kemampuan teknologi komunikasi 4.0 telah menggelembungkan perolehan views artikelnya dengan cara-cara tak sah.  Itu sebenarnya opini, karena tak bisa dibuktikan. Kecuali dikatakan views sampai puluhan ribu tak mungkin dicapai dengan cara-cara yang sejauh ini diketahui.  Berarti ada cara yang tak diketahui, dan itu dianggap ilegal.

Persoalannya juga, Admin K tidak tanggap pada keresahan sosial kelompok "K'ner Tersisih" itu.  Dengan arogansi khas oligarki, Admin K selalu bilang segala sesuatunya berlangsung wajar.  Tentu karena Admin K melihat manfaat juga pada perolehan views artikel-artikel "minoritas elite" K-Rewards itu. Hal itu meningkatkan jumlah kunjungan ke K, sehingga ratingnya di Alexa misalnya bisa diperbaiki.

Tapi kemudian, ini dugaan saya, Admin K menilai bahwa perolehan K-Rewards mulai "abnormal".  Ada K'ner "elite K-Rewards" yang meraih pendapatan sampai Rp 5 juta ke atas.  Ini jauh di atas UMR Jakarta, misalnya.  Prinsip bisnis "biaya sekecil-kecilnya demi keuntungan sebesar-besarnya" telah dilanggar di sini.  Sebab semakin besar K-Rewards yang dibayarkan Admin K kepada K'ner, semakin kecil pula pendapatan "perusahaaan K".  Dan itu kinerja bisnis buruk yang akan mengundang teguran dari direksi Grup KG.

Begitulah.  Pengeluaran K-Rewards mulai dinilai mengganggu neraca laba-rugi K.  Pada saat bersamaan ada perlawanan dari "K'ner Tersisih" yang menuntut keadilan dalam sistem distribusi K-Rewards.  Sinergi dua kondisi itu kemudian mendorong Admin K untuk melakukan "revisi" sepihak pada sistem perhitungan K-Rewards September 2021.

Dalam kasus ini, sekali lagi, Admin K tetap konsisten dengan tindakan oligarkisnya.  Menetapkan secara sepihak "revisi" perhitungan K-Rewards, dan menetapkan artikel Topil sebagai prioritas K-Rewards ke depan.  Itu artinya K hanya perduli pada kepentingannya sebagai entitas bisnis di bawah Grup KG.  Dia tak pernah sungguh-sungguh perduli pada kepentingan K'ner yang "bhinneka tunggal ika" itu.

Ini Bukan Kesimpulan