Pak Anies, Terima Kasih atas Banjir Jakarta

Hanya jika Anies telah menuntaskan program normalisasi/naturalisasi sungai, vertikalisasi drainase kota, dan tanggulisasi garis pantai, setidaknya 50 persen dalam dua tahun terakhir, dan ternyata banjir masih melanda, barulah dia boleh mengaitkan masalah banjir Jakarta ke program mitigasi di hulu.  

Kasus Kampung Pulo yang masih banjir walau sungainya sudah dinormalisasi, bukan bukti sahih untuk menimpakan kesalahan ke kondisi hulu, atau bahkan kepada curah hujan ekstrim.  

Sebagaimana diungkap Basuki, percuma jika program normalisasi sungai tidak menyeluruh.  Karena ruas yang belum normal akan berdampak pada ruas yang sudah dinormalisasi. Apalagi jika ruas sungai yang sudah dinormalisasi tidak dikelola dan diawasi dengan baik.  Seorang saintis mestinya sudah tahu logika ini.

Itu logika ketuntasan program mitigasi, baik di hulu maupun di hilir, atau dari hulu sampai hilir.  Seperti digaris bawahi Presiden Jokowi, saat ditanya wartawan di BEJ (2/1/2020), banjir itu disebabkan kerusakkan ekosistem, selain juga karena kesalahan manusia, antara lain membuang sampah sembarangan.

Inti ujaran  Presiden Jokowi adalah kerusakan ekosistem sebagai penyebab banjir.  Itu artinya masalah kerusakan ekosistem sungai dan daerah tangkapan/resapan air dari hulu sampai hilir.  Jadi tidak ada logikanya ketika Anies bilang Halim banjir walau tidak ada yang buang sampah di sana.  

Respon Anies sungguh tak mencerminkan kapasitasnya sebagai saintis. Disamping juga tidak etis karena terkesan "meledek" Presiden Jokowi.  Hanya demi berkelit dari tanggungjawab.

Respon Anies memang selalu terkesan menghindari tanggungjawab, atau melempar kesalahan pada pihak lain, jika terjadi banjir di Jakarta.  Tapi responnya pada kejadian banjir di hari pertama 2020 ini gagal menyelamatkan dirinya dari keharusan bertanggungjawab. 

Responnya justru membuka tabir bahwa dia tidak melakukan program mitigasi banjir Jajarta secara signifikan dalam dua tahun terakhir.

***

Bukan maksud tulisan ini menyudutkan atau menyalahkan Anies Baswedan.  Tapi sekadar menunjukkan harus ada pihak yang bertanggungjawab pada kejadian banjir besar pada 1-2 Januari 2020.  Anies Baswedan, sebagai representasi negara di Jakarta, adalah pihak yang mesti mengemban tanggungjawab itu.

Maka saatnya kini rakyat Jakarta, juga entitas bisnis Jakarta, mendukung Anies Baswedan selaku gubernur untuk menuntaskan 100 persen tiga program utama anti-banjirnya yaitu naturalisasi/normalisasi sungai, vertikalisasi drainase kota, dan tanggulisasi garis pantai.