Pak Anies, JPO Itu Bukan "Jembatan Pemotretan Orang"

"Penggundulan" Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di Jalan Sudirman oleh Pemerintah Jakarta mengundang pro dan kontra dari warga, pengamat, ahli tata kota, dan politisi.

Juga ada"nyinyiran" bahwa itu cuma taktik Pak Anies Baswedan, Gubernur Jakarta, mengalihkan isu pos anggaran lem aibon Rp 82.2 miliar dalam Rancangan APBD DKI 2020.

Sejatinya JPO "gundul" (tanpa atap) atau "gondrong" (beratap) tak penting-penting amat. Bukan hal yang substantif. Toh sebelum era JPO berbahan baja di Jakarta, sudah ada JPO berbahan beton tanpa atap. 

Jadi tidak ada yang aneh, bukan? Hanya karena warga Jakarta terbiasa dengan JPO beratap, lalu tiba-tiba ada JPO "digunduli", orang langsung heboh bereaksi. 

JPO beratap atau tak beratap itu bukan masalah. Yang jadi masalah adalah alasan penggundulan atap JPO dan soal yang disembunyikan di balik penggundulan atap itu.

Alasan yang Tak Masuk Akal
Ada dua alasan yang diutarakan untuk pembenaran penggundulan atap JPO. Pertama, JPO tanpa atap adalah kelanjutan dari trotoar yang juga tanpa atap.

Kedua, penggundulan atap memungkinkan pemandangan terbuka dan bagus untuk warga berselfie-ria dengan latar belakang lanskap jalan mulus, trotoar jembar, dan gedung-gedung pencakar langit.

Benar sekali bahwa JPO tanpa atap adalah kelanjutan dari trotoar tanpa atap. Alasan yang terdengar logis, tapi sebenarnya tidak tepat.

Perhatikan bahwa di trotoar ada pohon peneduh dan juga halte yang memungkinkan pejalan kaki berteduh dari hujan dan sengatan panas matahari. Fasilitas itu jelas tidak ada di JPO gundul.

Lalu trotoar juga terbuat dari batu, keramik, atau beton yang kesat sehingga orang terhindar dari risiko terpeleset saat basah oleh hujan.

Sedangkan JPO itu kebanyakan terbuat dari bahan plat baja yang menjadi licin saat terkena air hujan. Artinya risiko penyeberang terpeleset menjadi lebih besar.

Hal terpenting, JPO itu terbuat dari bahan baja yang tidak tahan pada air. JPO besi tanpa atap karena itu rentan terhadap risiko korosi akibat hujan.

Akibatnya JPO akan cepat rusak dan, lebih dari itu, berisiko bolong atau patah sehingga justru akan mencelakakan pengguna.

Itu bukan pikiran mengada-ada. Sudah ada kasus JPO di Pasar Minggu yang ambruk gara-gara besinya rusak dimakan karat. Kejadian itu bahkan memakan korban jiwa.

Jadi fungsi atap JPO itu sejatinya adalah untuk melindungi jembatan dari kerusakan akibat air hujan. Bukan untuk melindungi penggunanya dari hujan dan panas. 

Menyeberang cuma beberapa menit, sehingga orang tidak akan mati kepanasan atau kehujanan. Jadi warga itu jangan terlalu manjalah.

Lalu, alasan untuk selfie karena lanskap kota yang katanya instagramable itu genit banget. Aneh bahwa Pak Gubernur sampai peduli pada kegiatan selfie warganya yang sejatinya bukan hal yang produktif.

Aneh juga bahwa ada argumen bahwa JPO bisa menjadi spot untuk selfie, karena memberi pengalaman lain menyeberang jalan. JPO itu bukan "Jembatan Pemotretan Orang", Pak Gubernur, tapi "Jembatan Penyeberangan Orang".

Jelas, fungsi JPO adalah untuk "penyeberangan", bukan "pemotretan". Saya tidak tahu seberapa banyak penyeberang JPO gundul di Sudirman itu yang sedemikian genitnya sehingga setiap lewat akan berselfie-ria di situ. 

Orang menyeberang itu cuma mikir bagaimana caranya tiba dengan cepat dan aman di seberang jalan. Bukannya memikirkan "alangkah indahnya pemandangan kota".

Orang yang menyeberang di JPO umumnya adalah orang yang sama, yang bekerja di sekitar situ. Mereka sudah bosan dengan pemandangan kota yang sama setiap hari. Jadi mau selfie apaan lagi?

Lagi pula kalau semua JPO yang tak menghubungkan ruang tertutup di Jakarta akan digunduli, apakah alasan untuk selfie masih relevan? Pasti tidak. Karena di banyak JPO pemandangan sekitar bukanlah hal yang menarik hati.

Indikasi Kemandegan Inisiatif Strategis Pembangunan
Saya sangat mendukung proyek revitalisasi trotoar dan penataan fasilitas penyeberangan jalan (JPO dan Pelican Cross) di Jakarta. Walaupun ada segi yang saya tak setuju dalam revitalisasi trotoar yaitu devitalisasi (penebangan) pohon-pohon peneduh.

Tapi saya menangkap kesan bahwa fokus yang agak berlebihan pada revitalisasi trotoar dan fasilitas penyeberangan itu sejatinya adalah indikasi kemandegan gagasan asli pembangunan Jakarta di bawah pemerintahan Gubernur Anies Baswedan.

Kemandegan gagasan asli itulah yang disembunyikan di balik langkah-langkah "tak lazim" semacam penggundulan atap JPO itu. Sekurangnya dugaan saya begitulah. Istilahnya, kamuflase ketidakmampuan.

Selama ini Pak Gubernur terlihat terlalu banyak memberikan perhatian pada penataan jalur utara-selatan, mulai dari Stasiun Kota sampai Stasiun MRT Lebak Bulus. Seolah-olah Jakarta hanyalah jalur itu dan masalah hanya ada di jalur itu.

Padahal banyak yang lebih penting kembang penataan dan beautifikasi trotoar jalan-jalan utama Jakarta yaitu, antara lain, janji Pak Anies untuk "naturalisasi sungai" dan "perumahan (DP 0%) untuk warga lapisan bawah".

Mestinya itu dua program yang sangat penting dan saling berkait. Naturalisasi sungai mempersyaratkan perumahan murah untuk warga lapisan bawah yang dipindah (bukan digusur) dari bantaran sungai.

Jika ada langkah-langkah strategis yang sudah dijalankan Pak Anies, maka umumnya itu adalah kelanjutan program-program pemerintahan sebelumnya yang sempat dikritiknya habis-habisan. 

Jika ada yang tak beres dalam implementasinya, maka kesalahannya dicari pada kebijakan pemerintah sebelumnya.

Indikasi kemandegan inisiatif strategis pembangunan Jakarta itu sejatinya tercermin pula dalam Rancangan APBD DKI 2020. 

Masuknya mata anggaran yang aneh dan tidak penting, bahkan seharusnya tidak ada, semisal lem aibon, penghapus, ballpoin, tip-ex, dan pasir jelas mencerminkan tidak adanya prioritas yang jelas dalam perencanaan pembangunan Jakarta kini.

Jika APBD sampai memasukkan mata anggaran yang "aneh-aneh", yang jelas-jelas tidak ada gunanya untuk kemaslahatan warga, berarti pemerintah memang tidak punya gagasan yang kuat tentang pembangunan.

Struktur APBD adalah cermin kekuatan atau kelemahan gagasan pembangunan di suatu daerah.

Ada kecenderungan bahwa Pak Anies impulsif dalam menata kota atau membangun Jakarta. Tiba-tiba ada ide menjadikan jalan Kalibaru Tanah Abang untuk lokasi PKL, misalnya. 

Atau tiba-tiba ada ide untuk menggambar dan mewarnai pilar-pilar dan tembok kota. Atau mendadak ada ide menggunduli JPO demi membahagiakan pecinta selfie. Atau menggusur pohon yang tumbuh di tengah trotoar akibat pelebaran trotoar.

Memang tindakan-tindakan impulsif itu cenderung kontroversial, dibungkus dengan narasi indah, sehingga cepat memancing reaksi luas yang selalu menempatkan Pak Anies di pusaran pemberitaan.

Tapi saya pikir bukan tugas gubernur untuk selalu diberitakan untuk hal-hal yang kontroversial. Itu kebiasaan selebritas terutama selebritas yang minus prestasi. Kecuali obsesi Pak Gubernur memang cuma untuk menjadi "pusat pemberitaan". 

Jadi Pak Anies, tolonglah dalam sisa periode lima tahun pemerintahan Jakarta ini lebih fokus pada peningkatan kesejahteraan sosial-ekonomi warga Jakarta. Cukuplah sudah memoles-moles fisik kota. Mulailah masuk pada isu-isu sosial-ekonomi, isu manusia Jakarta.

Bukankah dulu Pak Anies getol mengkritik pembangunan Jakarta yang mengedepankan fisik dan melupakan manusia?

Demikian catatan dari saya, Felix Tani, petani mardijker, sudah mulai penat menunggu gagasan dan implementasi pembangunan manusia Jakarta seutuhnya dari Pak Anies.(*)