Kerja Praktik Mahasiswa Universitas Pamulang : Implementasi SIPREKEBO (Sistem Presensi Online )

Kerja Praktik Mahasiswa Universitas Pamulang: Implementasi SIPREKEBO: Sistem Presensi Online Honorer Berbasis Lokasi dan Selfie Menggunakan PHP Native dengan Metode Rapid Application Development (RAD)

(STUDI KASUS: KECAMATAN BOJONGSARI)

Oleh:

Syauqi Alfayyadh& Ghufron Malik Azizi

Program Studi Teknik Informatika

Universitas Pamulang

Dalam upaya mendukung digitalisasi sistem administrasi pemerintahan di tingkat kecamatan, tiga mahasiswa Program Studi Teknik Informatika Universitas Pamulang nama M. Syauqi Alfayyadh,Ghufron Malik  Azizi melaksanakan kegiatan Kerja Praktik (KP) di Kantor Kecamatan Bojongsari, Kota Depok. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk kontribusi mahasiswa terhadap peningkatan efisiensi pelayanan publik, khususnya dalam hal pencatatan kehadiran tenaga honorer.

Selama pelaksanaan kerja praktik, tim mahasiswa ditugaskan untuk merancang dan membangun Sistem Presensi Online Honorer Berbasis Lokasi dan Selfie. Sistem ini dikembangkan sebagai solusi atas permasalahan yang ada, yaitu masih digunakannya Google Form sebagai media absensi yang dinilai kurang efektif dan rentan terhadap manipulasi data kehadiran. Dengan menggunakan pendekatan Rapid Application Development (RAD) dan teknologi berbasis PHP Native, sistem ini dirancang agar mampu mencatat kehadiran secara real-time, valid, serta dilengkapi fitur verifikasi lokasi GPS dan swafoto (selfie) untuk memastikan kehadiran fisik pegawai honorer.

Melalui pengembangan sistem ini, diharapkan pelayanan administrasi di Kecamatan Bojongsari dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan berbasis teknologi yang relevan dengan era digital saat ini.

Latar Belakang Kegiatan

Di era digital, kebutuhan akan sistem administrasi yang efisien, akurat, dan berbasis teknologi semakin mendesak, termasuk dalam hal pencatatan kehadiran pegawai. Sebelumnya, proses presensi bagi tenaga honorer di Kecamatan Bojongsari masih dilakukan menggunakan Google Form. Metode tersebut dinilai kurang efektif oleh pihak kecamatan karena tidak mampu memverifikasi kehadiran secara valid, serta rawan terhadap penyalahgunaan, seperti pengisian presensi tanpa kehadiran fisik.