Menanggapi permasalahan tersebut, tim kerja praktik merancang sebuah Sistem Presensi Online Honorer Berbasis Lokasi dan Selfie menggunakan PHP Native dengan pendekatan metode Rapid Application Development (RAD). Sistem ini tidak hanya bertujuan untuk menggantikan metode lama, tetapi juga menjadi inovasi digital yang memungkinkan proses presensi dilakukan secara real-time dengan verifikasi lokasi GPS dan dokumentasi swafoto (selfie) sebagai bukti kehadiran.
Melalui sistem ini, Kecamatan Bojongsari diharapkan dapat meningkatkan efisiensi operasional, transparansi administrasi, serta meminimalkan potensi kecurangan dalam pelaporan kehadiran tenaga honorer. Inisiatif ini juga menjadi bagian dari upaya mendorong transformasi digital di lingkungan pemerintahan tingkat kecamatan.
Tujuan dan Hasil Sistem
Tujuan utama dari pengembangan sistem ini adalah untuk meningkatkan efisiensi dan validitas proses kehadiran tenaga honorer di lingkungan Kecamatan Bojongsari. Sistem ini juga diharapkan dapat menjadi solusi digital yang mendukung transparansi serta meminimalisir potensi kecurangan dalam pelaporan presensi. Beberapa hasil konkret dari proyek kerja praktik ini antara lain:
Fitur presensi berbasis lokasi (GPS)Â yang secara otomatis memverifikasi keberadaan pengguna saat melakukan absensi.
Verifikasi kehadiran melalui swafoto (selfie), yang disimpan sebagai bukti pendukung absensi harian.
Halaman dashboard admin untuk melihat rekapitulasi data kehadiran, laporan bulanan, serta pengelolaan akun pengguna honorer.
Pengembangan sistem menggunakan PHP Native, HTML, CSS, dan MySQLÂ sebagai basis teknologi, serta perancangan struktur sistem melalui Entity Relationship Diagram (ERD), Use Case Diagram, Sequence Diagram, dan Activity Diagram.
Tantangan dan Solusi
Salah satu tantangan utama dalam pelaksanaan proyek ini adalah minimnya sistem presensi digital yang memadai di Kecamatan Bojongsari. Proses presensi sebelumnya yang masih menggunakan Google Form tidak menyediakan fitur validasi kehadiran, seperti pelacakan lokasi atau bukti visual, sehingga memungkinkan terjadinya ketidaksesuaian data kehadiran. Selain itu, belum adanya sistem terdokumentasi sebelumnya membuat tim harus merancang sistem dari awal tanpa referensi teknis yang jelas.
Koordinasi dengan pihak kecamatan juga menjadi tantangan tersendiri, karena kegiatan pelayanan masyarakat tetap berlangsung selama proses kerja praktik. Oleh karena itu, komunikasi harus dilakukan secara fleksibel dan menyesuaikan waktu luang para pegawai.
