Tidak ada undang undang yang dilabrak  jika kemudian masyarakat mengatakan bahwa dibalik semua ini ada  "kepentingan politik" disitu. Pilkada Jabar misalnya, masyarakat sudah  tahu bahwa Anton Charliyan yang masih Pati Polri aktif, sebagaimana  diakui sendiri oleh Anton Charliyan dalam acara ILC beberapa waktu lalu,  tampilnya Anton Charliyan langsung diminta oleh Megawati Sukarnoputri  untuk menjadi Calon Wakil Gubernur mendambingi Tb.Hasanudin sebagai  Calon Gubernur Jabar yang diusung PDIP agar bendera Pancasila berkibar  di Jawa Barat.
Pertanyaannya adalah, apakah tampilnya  Anton Charliyan sebagai  Calon Wakil Gubernur Jabar bukan kepentingan  politik partai?. Maka wajar saja kemudian masyarakat mengkaitkan atau  menghubungkan tampilnya Anton Charlian  yang juga Pati Polri dan  diusung oleh PDI-P dengan penunjukan Pati Polri menjadi Pj Gubernur   oleh Mendagri yang berlatar belakang Partai mempunyai kepentingan yang  sama yakni Kepentingan Politik di Jabar.
Sebagai catatan ahir, polemik seperti  ini wajar wajar saja dalam konteks politik, toh ujungnya nanti ada  ditangan Presiden. Namun jika Presiden tetap meloloskan usulan Mendagri,  akan muncul pro kontra babak kedua.
Masyarakat jaman now ini sudah cerdas,  jika alasannya persoalan adanya kerawanan soal keamanan, kenapa tidak  ditingkatkan saja fungsi polri sebagai institusi yang bertanggung jawab  terhadap keamanan melalui peningkatan institusi yang ada yakni kemampuan  anggota dan perwira yang ada di Mapolda Jabar.
Bisa jadi juga, dengan diloloskannya Pj.  Gubernur dari Pati Polri ini lantas menjadi polemic yang  berkepanjangan, akan menimbulkan pandangan negatif dari masyarakat bukan  hanya kepada institusi Polri, tetapi juga  terhadap Calon  Gubernur/wakil Gubernur yang diusung oleh partai yang punya benang merah  dengan kekuasaan, dan itu saya yakini akan merugikan.
