Pejabat Publik seringkali dianggap sebagai pilar utama dalam menjalankan tugas-tugas negara dan masyarakat. Dalam konteks pejabat publik, etika berfungsi sebagai panduan untuk memastikan bahwa mereka menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan integritas, kejujuran, dan transparansi.
Namun, sayangnya tidak jarang kita juga menemui kasus-kasus di mana pejabat tersebut terlibat dalam perilaku yang tidak etis, bahkan melanggar hukum. Hal ini menimbulkan banyak pertanyaan tentang bagaimana seorang pejabat seharusnya bertindak dan bagaimana kita sebagai masyarakat seharusnya menanggapi perilaku tersebut. Â
Sebagai wakil rakyat, seorang pejabat seharusnya menjadi contoh yang baik dalam menjalankan tugasnya. Etika menjadi pondasi yang sangat penting dalam kepemimpinan publik, karena dengan etika yang baik, seorang pejabat dapat membangun kepercayaan masyarakat dan memberikan pelayanan yang adil serta bertanggung jawab. Namun, ketika seorang pejabat kehilangan etika, hal ini dapat menimbulkan konsekuensi yang serius bagi negara dan masyarakat.
Perilaku tanpa etika dari seorang pejabat dapat mencakup berbagai hal, mulai dari korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, hingga pelanggaran hak asasi manusia. Kasus-kasus seperti ini tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga dan sistem yang seharusnya melindungi kepentingan bersama demi negara yang sejahtera.
Pertama-tama, penting bagi kita untuk terus memantau dan menuntut pertanggungjawaban dari para pejabat. Melalui pengawasan yang ketat, kita dapat meminimalisir kesempatan bagi pejabat untuk melakukan tindakan yang merugikan. Selain itu, pendidikan tentang etika dan tata kepemerintahan yang baik juga sangat penting dalam membentuk mindset yang lebih kritis dan bertanggung jawab bagi generasi mendatang.
Sebagai masyarakat, kita perlu merespons secara kritis, bukan toleran, terhadap tindakan pejabat yang tidak etis. Hal ini penting karena perilaku tidak etis yang dilakukan pejabat publik dapat berdampak negatif pada masyarakat dan merusak kepercayaan terhadap pemerintah.
Bakhtiar Ali menekankan, masyarakat harus bersikap keras dan tidak membiarkan begitu saja perilaku tidak etis yang dilakukan aparatur sipil negara. Selain itu, penting untuk dipahami bahwa pejabat publik yang membuat pernyataan di luar kompetensinya dapat menyesatkan masyarakat. Oleh karena itu, sebagai masyarakat, kita perlu menyikapi informasi yang diberikan oleh pejabat publik dengan selektif.
Dalam konteks kepemimpinan pemerintahan dan publik, etika seharusnya menjadi landasan terpenting dalam perilaku seorang pejabat. Etika mencakup norma moral, rasa tanggung jawab, dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi. Pejabat harus memiliki rasa etika yang kuat, bertindak sesuai dengan tugas utamanya, memimpin dengan memberikan contoh yang baik dan mendorong serta menyemangati masyarakat.
Penerapan etika pada pejabat juga tercermin dalam regulasi yang mengatur perilaku pegawai negeri sipil. Sebagai contoh, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2018 tentang Kode Etik Dan Kode Perilaku Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Keuangan secara luas mengatur etika dan perilaku pegawai, serta sanksi apabila melanggar, dengan tujuan akhirnya yaitu menjaga martabat dan kehormatan pegawai, bangsa, dan negara.
