Jember -"Propaganda Bupati Faids yang menggambarkan dirinya sebagai penyelamat uang negara dengan stigma menolak kompromi DPRD adalah sikap absurd dan paradoks.
Sebab, kenyataannya Bupati Faida bersama segerombolan kroni-kroninya justru lebih banyak menikmati uang negara berupa 'honor-honor bernilai ratusan juta rupiah disamping gaji, fasilitas dari negara dan juga biaya operasional tiap tahun yang dibebankan kepada uang rakyat"
Sejumlah masa yang mengatasnakan Gerakan Reformasi Jember  menggelar aksi unjuk rasa di depan Pendopo Wahya Wibawa Graha Kabupaten Jember. Selasa (21/01/20).Â
Aksi itu menuntut agar Faida mundur dari jabatannya sebagai Bupati Jember, karena dinilai telah merugikan rakyat Kabupaten Jember.Â
Dalam siaran pers yang ditanda tangani Koordinator Lapangan (Korlap) Kustiono Musri, menyatakan Faida telah memanfaatkan kekuasaannya untuk memperkaya diri sendiri.Â
"Uang rakyat senilai 570 juta telah dialirkan ke yayasan Rumah Sakit Bina Sehat adalah bukti nyata," kata Kustiono.
Faida juga dinilai telah dengan sengaja mempraktekkan kekuasaan  absolut yang hanya terpusat pada dirinya, tanpa mau dikontrol publik dengan memaksakan kehendak serta kemauannya, karena merasa paling benar sendiri.
Dalam pembahasan APBD yang dilangsung setiap tahun, acapkali Faida mengembangkan opini bahwa DPRD Jember yang membuat rumit pembahasan.Â
"Konstitusi mengamanatkan APBD tidak bisa diputuskan sendiri oleh Bupati  namun harus dibahas bersama dengan DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat," kata Kustiono.
Sikap Faida mengabaikan peranan DPRD Jember sebagai mitra kerjanya dalam menjalankan roda pemerintahan, semakin tampak saat DPRD Jember harus menggunakan hak konstitusinya dengan menggelar hak angket.
Faida tetap bersikukuh menolak  keabsahan hak angket, yang sebenarnya tidak punya kewenangan melalukan penilaian.
