Lebih dari itu, makanan lokal bisa disesuaikan dengan ritme sekolah dan komunitas. Distribusi bisa dilakukan langsung oleh dapur gizi desa atau sekolah, bukan melalui jalur sentralistik yang panjang dan lambat.
Capaian dan Catatan Luka
Hingga September 2025, MBG telah menjangkau 22,7 juta penerima manfaat di 7.644 SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi). Perputaran beras mencapai 5 ton per bulan per SPPG, membuka lapangan kerja baru dan menggerakkan koperasi desa.
Namun, di balik angka itu, tersimpan luka:
- 6.452 kasus keracunan makanan terjadi di 18 provinsi.
- Hanya 45% menu yang memenuhi standar gizi layak.
- Distribusi tidak merata, terutama di wilayah 3T.
- Belum ada regulasi formal seperti UU atau Perpres yang mengatur MBG secara nasional.
Program ini berjalan, tapi belum berlari. Ia memberi makan, tapi belum sepenuhnya memberi gizi.
Ancaman Korupsi: Ketika Dapur Tak Punya Jendela
Tanpa regulasi formal, MBG berisiko menjadi bancakan elite. Penunjukan mitra pelaksana dilakukan tanpa mekanisme terbuka.Â
Beberapa yayasan pengelola MBG terindikasi memiliki afiliasi politik, yang menurut Ombudsman RI berisiko menimbulkan konflik kepentingan dan penyalahgunaan wewenang.
Sementara itu, di beberapa daerah, personel kepolisian termasuk satuan lalu lintas turut mengantar langsung makanan MBG ke sekolah-sekolah, melampaui fungsi institusional mereka sebagai pengatur lalu lintas.
Menurut Celios, skema sentralistik berisiko kebocoran anggaran hingga Rp8,52 triliun. Padahal, transfer langsung ke sekolah bisa menurunkan risiko korupsi hingga 2,5%.
Gratis bukan berarti tanpa biaya. Kadang, rakyat membayar dengan kepercayaan yang hilang.
Rekomendasi Strategis
