Rp200 Triliun dan Masa Depan Ekonomi Rakyat; Janji yang Harus Dijaga dan Suara Kritis dari Para Ahli

Di sebuah sore yang tenang di Bintaro Jaya Smart City, kawasan urban yang melintasi batas administratif Tangerang Selatan dan Jakarta Selatan, saya duduk di teras rumah sambil menyimak berita ekonomi yang tak biasa: pemerintah memindahkan Rp200 triliun dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) ke bank-bank milik negara, HIMBARA. Bagi sebagian orang, ini mungkin hanya angka besar yang lewat begitu saja. 

Tapi bagi saya, dan mungkin bagi Anda yang hidup dari denyut ekonomi rakyat, angka itu adalah janji. Janji bahwa negara masih hadir, dan bahwa pertumbuhan bukan sekadar statistik, melainkan harapan yang bisa dirasakan.

Apa Itu SAL dan Mengapa Rp200 Triliun Penting?

SAL adalah sisa anggaran pemerintah yang belum digunakan, semacam "tabungan negara" dari tahun-tahun sebelumnya. Biasanya, SAL disimpan di Bank Indonesia, aman tapi pasif. 

Baca juga: Mengambil Pelajaran dari Krisis Ekonomi 1998: Menghindari Kesalahan Masa Lalu

Kini, pemerintah memindahkannya ke bank-bank HIMBARA agar bisa dipakai langsung untuk mendorong kredit, investasi, dan pertumbuhan ekonomi.

Rp200 triliun bukan angka kecil. Ia setara dengan:

• 10 kali anggaran subsidi pupuk nasional 
• Lebih dari 2 kali anggaran perlindungan sosial tahun 2024  
• Modal awal untuk membangun ribuan rumah sakit, sekolah, atau koperasi rakyat  

Sisa anggaran lebih Rp200 triliun,  Sumber: Dokumentasi pribadi Merza Gamal diolah dengan Copilot.Microsoft.AI 

Namun uang sebesar itu, jika hanya diparkir tanpa arah, bisa menguap dalam likuiditas tanpa dampak nyata. Di sinilah Rp200 triliun strategi yang disebut "debottlenecking."

Baca juga: Dana Pemerintah Bukan Lagi untuk Membeli SBN; Koreksi Fiskal atau Sekadar Simbolik?

Debottlenecking: Membuka Sumbatan Pertumbuhan

Baca juga: Menkeu Purbaya Suntik Rp200T ke 6 Bank: Koreksi Fiskal yang Tak Lagi Sekadar Pidato

Bayangkan ekonomi kita seperti sungai besar yang ingin mengalir deras. Tapi di sepanjang alirannya, ada batu-batu besar yang menyumbat: regulasi yang rumit, akses keuangan yang timpang, infrastruktur yang belum merata, kualitas SDM yang belum siap, dan ekspor yang belum canggih.

Debottlenecking adalah upaya membuka sumbatan-sumbatan itu. Bukan hanya menggelontorkan uang, tapi memastikan uang itu mengalir ke tempat yang benar:

• Untuk UMKM yang butuh modal tapi terhalang birokrasi  
• Untuk pelatihan tenaga kerja agar siap masuk industri strategis  
• Untuk logistik di daerah yang selama ini tertinggal  
• Untuk petani dan nelayan yang butuh teknologi dan pasar