Paradoks Indonesia; Saat Rakyat Susah Membeli Beras, Petinggi Bergelimang Fasilitas Kemewahan

Di tengah hiruk-pikuk politik dan jargon pembangunan, dapur rakyat kembali menjadi barometer paling jujur. Bau gas melon yang kian langka, beras yang hilang dari pasar, hingga rekening rakyat kecil yang diblokir mendadak. 

Semua itu bukan sekadar berita harian, melainkan wajah nyata dari sebuah paradoks: ketika janji politik berubah menjadi jerat, dan rakyat kembali menjadi korban.

Ironisnya, paradoks ini bukan sekadar konsep dalam buku Paradoks Indonesia. Kini, di bawah kepemimpinan Sang Penulis Buku, rakyat justru seakan dipaksa hidup dalam babak paling pahit dari narasi yang dulu ia tulis.

Rakyat Terhimpit: Data yang Tak Bisa Dibantah

Baca juga: Hari Ini Beras di Rumah Habis, di Pasar Hilang

PHK massif: Kemenaker mencatat korban PHK Januari--Juni 2025 mencapai 42.385 orang, naik 32% dibanding tahun lalu. Jumlah pengangguran menyentuh 7,28 juta orang per Februari 2025.

Krisis pangan & energi: Survei Indikator (Agustus 2025) menunjukkan 27,3% responden menyebut gas melon sebagai barang paling langka, disusul beras (20,2%). Fakta di pasar lebih getir: beras medium rakyat biasa pun hilang, bukan hanya beras premium.

Surplus semu: Pemerintah mengklaim stok beras surplus 3,6 juta ton, namun pasar tradisional kosong dan harga menembus HET. Apa arti angka jika dapur rakyat tak bisa menanak nasi?

Rekening terblokir: PPATK memblokir 122 juta rekening tanpa notifikasi, membuat rakyat kecil panik karena transaksi harian terganggu.

Baca juga: Paradoks Indonesia Membuat #IndonesiaGelap dan Rakyat Ingin #KaburAjaDulu

Kenaikan PBB mencekik: Di sejumlah daerah, Pajak Bumi Bangunan naik 400--1000%, memicu aksi protes dan tuntutan mundur pejabat daerah.

Baca juga: Semangat Perjuangan Kemerdekaan RI dalam Poster 'Boeng, Ajo Boeng

Rakyat kini bukan hanya lapar, tetapi juga terjebak dalam kebijakan yang melucuti daya hidup mereka sedikit demi sedikit.

Elite Makin Kaya: Janji Kesederhanaan yang Luruh

Di sisi lain, para pejabat dan legislator hidup dalam dunia berbeda:

• Gaji DPR: tembus Rp154 juta/bulan, lengkap dengan tunjangan rumah Rp50 juta.
• Fasilitas elite meningkat: dari bensin, beras, hingga perjalanan dinas, seolah tak ada krisis.
• Korupsi tetap subur: Pertamina dengan skandal Rp968 triliun, iklan fiktif Bank BJB Rp222 miliar, hingga kasus pemerasan oleh Wamenaker.