Mohon tunggu...
Merza Gamal
Merza Gamal Mohon Tunggu... Pensiunan Gaul Banyak Acara

Penulis Buku: - "Spiritual Great Leader" - "Merancang Change Management and Cultural Transformation" - "Penguatan Share Value and Corporate Culture" - "Corporate Culture - Master Key of Competitive Advantage" - "Aktivitas Ekonomi Syariah" - "Model Dinamika Sosial Ekonomi Islam" Menulis untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman agar menjadi manfaat bagi orang banyak dan negeri tercinta Indonesia.

Selanjutnya

Tutup

Money Pilihan

Keadilan dalam Sistem Penggajian UMKM; Jangan Samakan Mikro, Kecil, dan Menengah

29 Juni 2025   10:19 Diperbarui: 29 Juni 2025   10:19 216
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Keadilan dalam Sistem Penggajian,  Sumber: Dokumentasi pribadi Merza Gamal diolah dengan Copilot.Microsoft.AI 

Tak ada slip gaji, apalagi sistem THR atau BPJS. Semua serba informal dan berdasarkan rasa kekeluargaan.

Kemudian ada Mas Anton, pelaku usaha kecil pengolahan kopi di Wonosobo. Ia telah mempekerjakan lima orang tetap, memberikan gaji bulanan dan THR, meskipun belum punya sistem penggajian digital.

"Kami bikin manual, Pak, pakai Excel. Paling nggak ada arsipnya," ujarnya bangga.
Pembukuan sederhana, tapi ada upaya menuju tata kelola yang lebih formal.

Sementara itu, di Solo, saya berdiskusi dengan Pak Jefri, pemilik perusahaan menengah di bidang konveksi. Perusahaannya telah berbadan hukum PT, memiliki struktur HRD lengkap, penggajian terintegrasi dalam sistem software, THR, bonus kinerja, hingga fasilitas asuransi swasta untuk staf senior.

"Kami sedang proses audit untuk sertifikasi ISO, Pak," katanya sambil menunjukkan dashboard sistem ERP-nya.

Perbedaan ini sangat mencolok. Ketika pemerintah atau LSM membuat program kesejahteraan pekerja UMKM tanpa membedakan jenis usahanya, dampaknya bisa kontraproduktif. 

Usaha mikro belum tentu bisa menerapkan sistem formal, sementara usaha menengah justru membutuhkan kebijakan yang lebih canggih dan akomodatif.

Bayangkan Jika Semuanya Disamakan

Ketika pemerintah, LSM, atau lembaga pembinaan membuat program peningkatan kesejahteraan pekerja "UMKM" tanpa membedakan mikro, kecil, dan menengah, risiko ketidaktepatan intervensi sangat besar.

  • Usaha mikro mungkin belum sanggup menerapkan sistem formal.
  • Usaha menengah justru memerlukan panduan yang lebih canggih---bukan pelatihan dasar.

Begitu pula dengan regulasi ketenagakerjaan dan insentif fiskal. Apa yang cocok untuk usaha menengah---dengan 100 karyawan dan kantor dua lantai---tentu tidak bisa serta-merta diterapkan untuk pelaku mikro yang hanya punya satu kompor dan dua pegawai lepas.

Menuju Kebijakan yang Lebih Adil dan Inklusif

Ke depan, semoga program-program seperti GadePreneur dan inisiatif pembinaan UMKM lainnya lebih mempertimbangkan perbedaan karakteristik ini.

Jangan sampai kita menjejak tanah untuk menjangkau awan---membahas sistem penggajian usaha mikro dengan standar perusahaan menengah.

Sumber gambar: Dokumentasi pribadi Merza Gamal 
Sumber gambar: Dokumentasi pribadi Merza Gamal 

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Money Selengkapnya
Lihat Money Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun