Rumitnya Persoalan Usulan Pemindahan Ibu Kota oleh Presiden Republik Indonesia

Usulan Presiden RI Joko Widodo yang diumumkan beberapa hari kemarin memunculkan banyak pendapat tentang betapa rumitnya rencana tersebut bila benar-benar direalisasikan. 

Persoalan di Indonesia sendiri bukan hanya tentang Ibu Kota ataupun tentang pemerintahan, tetapi banyak juga hal yang yang perlu dibahas ketika dilakukan keputusan yang cukup krusial tersebut, bagaimana tentang nasib rakyat, tentang ekonomi, sosial maupun budaya. 

Pemindahan ibu Kota yang sekarang adalah DKI Jakarta ke wilayah lain tidak bisa dilakukan tanpa perhitungan yang matang dan faktual, karena jika menilik sistem pemerimtahan di Indonesia yang berlandaskan pemerintahan terpusat membuat keadaan DKI Jakarta yang merupakan ibu kota menjadi padat karena efek penyelengaraan aktivitas penting dalam pemerintahan di wilayah tsb. 

Hal ini dibuktikan dengan data Badan Pusat Statisik, kepadatan penduduk DKI Jakarta mencapai Rp 15.663 jiwa. Angka ini meningkat 0,93% dari tahun sebelumnya sebesar 15.518 jiwa. Karena kepadatan penduduk inilah yang mendesak Presiden untuk memindahkan Ibukota.

Adanya usulan oleh Presiden mengenai pemindahan ibukota, dimana hal tersebut dilakukan karena untuk mengurangi beban kepadatan di wilayah DKI Jakarta khusunya Jabodetabek. Jabodetabek sendiri adalah akronim dari Jakarta Bogor Depok Tangerang Bekasi, yang sudah sejak tahun 1997 dijadikan kawasan megapolitan yang menjadi pusat utama kegiatan pemerintahan di DKI Jakarta. 

Rencananya nantinya pusat pemerintahan akan dipindahkan ke pulau lain seperti Sumatra, Sulawesi, ataupun Kalimantan yang nantinya juga dapat membuat kepadatan pada daerah Jabodetabek berkurang karena kegiatan penting dalam pemerintahan tidak lagi dilakukan di daerah tersebut. 

Rencana pemindahan itu sendiri sebenarnya sudah ada pada jaman Presiden Soekarno yang sudah berkali-kali direncanakan namun urung dilaksanakan hingga keadaan Ibukota yang sangat padat seperti sekarang ini. Batalnya rencana pemindahan Ibukota sendiri tak lepas dari banyaknya aspek yang perlu diperhatikan mulai dari geografi, geopolitik hingga kesiapan infrastruktur yang membutuhkan pembiayaan yang tidak sedikit.

Pemindahan ibu kota juga dilakukan untuk mendorong pemerataan pembangunan ke wilayah Indonesia bagian Timur, mengubah mindset pembangunan dari Jawa centris menjadi Indonesia centris. Kemudian memiliki Ibukota yang menerapkan konsep smart, green, and beautiful city agar meningkatkan kemampuan daya saing secara Regional maupun Internasional. 

Untuk mewujudkan hal - hal tersebut maka perlu pengelolaan lingkungan serta wilayah ibukota yang lebih matang dan tertata, sedangkan hal itu sulit dilakukan karena mengingat daerah yang menjadi calon Ibukota sendiri merupakan daerah pertambangan dan perkebunan yang kurang cocok dijadikan tempat untuk pusat pemerintahan suatu negara, dan juga memerlukan adaptasi lebih lanjut dalam hal infrastruktur dan lingkungan yang akan menjadi target Ibukota pengganti DKI Jakarta. 

DKI Jakarta sendiri yang sekarang merupakan daerah Ibukota sebenarnya dapat diperbaiki keadaanya karena sudah banyak peraturan daerah yang mengaturnya, bahkan banyak juga UU yang mengatur wilayah DKI Jakarta agar tetap dapat menjadi daerah Ibukota yang diharapkan. Yang perlu dilakukan hanya terus mengatur dan mengawasi setial kegiatan pemerintahan maupun masyarakat di Ibukota agar sesuai dengan rencana dan aturan-aturan yang sudah ditetapkan agar tidak memakan banyak waktu dan biaya dibandingkan memulai mengatur semuanya dari nol lagi.

Hal lain yang menabah kerumitan pemindahan Ibukota salah satunya dari pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang secara spesifik mengusulkan Ibukota dipindahkan ke Kalimantan, lebih tepatnya di Kota Palangkaraya karena kota ini dinilai relatif lebih aman dari gempa bumi karena bukan bagian jalur pertemuan tiga lempeng tektonik dan tidak memiliki gunung berapi.