Transparansi Perkara: Wajibkan seluruh lembaga penegak hukum untuk mempublikasikan status penanganan perkara (SP3, putusan, dll) secara online agar bisa diawasi oleh publik.
Akuntabilitas Aparat: Terapkan mekanisme zero tolerance bagi aparat yang terbukti melakukan pelanggaran, disertai pembuktian terbalik atas harta kekayaan.
Reformasi Pelayanan Publik:
-
Digitalisasi End-to-End: Akselerasi transformasi digital yang sesungguhnya, di mana seluruh proses layanan dari hulu ke hilir dilakukan secara daring, meminimalkan interaksi tatap muka yang membuka celah pungli.
Integrasi Sistem: Bangun satu portal layanan nasional yang terintegrasi (single sign-on) untuk semua kebutuhan warga, menghilangkan tumpang tindih dan kerumitan.
Pengawasan Publik Real-time: Ciptakan sistem pengaduan daring yang efektif dengan jaminan respons cepat dan perlindungan bagi pelapor.
Reformasi Rekrutmen Aparatur:
Audit dan Seleksi Independen: Bentuk sebuah komite nasional independen yang bertugas mengaudit dan mengawasi seluruh proses rekrutmen di instansi strategis, dari sipil hingga militer.
-
Transparansi Total: Publikasikan seluruh tahapan dan hasil seleksi secara real-time dan terperinci untuk menutup celah manipulasi.
Perlindungan Whistleblower: Buat payung hukum yang kuat untuk melindungi siapa pun yang melaporkan praktik transaksional dalam proses rekrutmen.
Sebuah Pertaruhan Sejarah
Indonesia tidak kekurangan orang pintar, sumber daya alam, atau gagasan hebat. Yang menjadi kelangkaan kronis adalah kemauan politik (political will) untuk membongkar sistem korup yang sudah dianggap lumrah dan menguntungkan segelintir elite. Negara-negara lain melesat maju bukan karena mereka lebih beruntung, tetapi karena mereka lebih berani dalam mengambil keputusan pahit demi masa depan bangsanya.
