Inkonsistensi dan Paradoks Pemerintah terhadap Aturan Mudik Tahun Ini

Mudik lebaran tahun 2021 resmi dilarang oleh pemerintah demi mencegah penyebaran virus COVID-19. Baik kendaraan umum maupun pribadi semuaya dilarang untuk beroperasi ke luar kota (mudik) sejak tanggal 6-17 Mei 2021. 

Bahkan pemerintah pun menegaskan akan memberikan sanksi melalui Permenhub bagi masyarakat yang tetap melakukan mudik. "Kami tetap konsisten untuk melaksanakan kebijakan larangan mudik. 

Kami tengah melakukan finalisasi Permenhub tersebut yang akan segera kami terbitkan dalam waktu dekat," kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di laman Kemenhub, Ahad (4/4). 

Hal ini tentu saja menimbulkan berbagai respon di masyarakat, karena kebijakan ini dianggap tidak sesuai dengan aturan pemerintah yang tetap membuka akses wisata di berbagai tempat. 

Selain itu sebelumnya pemerintah juga tidak melarang masyarakat untuk melakukan mudik atau diperbolehkan. Kebijakan yang bisa dikatakan plin-plan dan juga paradoks seperti ini membuat beberapa sektor industri yang sempat optimis untuk menghadapi pandemi kembali pesimis. 

Dengan tidak adanya kejelasan seperti ini menimbulkan persepsi di masyarakat bahwasannya kebijakan larangan mudik tidak akan efektif. Dengan dalih untuk mencegah penyebaran COVID-19 akan tetapi sektor wisata masih dibuka sama aja penyebaran COVID-19 tidak akan bisa dibendung.

Walaupun memang pemerintah menjamin bahwasannya pembukaan sektor wisata tidak bertolak belakang dengan kebijakan larangan mudik, dan juga memang pemerintah menyiapkan beberapa opsi ketat agar sektor wisata yang dibuka ini tetap aman dan tidak menimbulkan cluster baru. 

Langkah pemerintah yang seperti ini tidak hanya sekali dua kali, beberapa kali pemerintah kerap membuat kebijakan yang memang menimbulkan kebingungan di masyarakat. 

Bagi masyarakat awam hal seperti ini membuat mereka resah, momen lebaran yang memang hanya sekali setiap tahun dan memang digunakan khusus untuk menjalin silaturahmi antar keluarga dapat terputus dengan adanya kebijakan seperti ini.

Memang yang ditakutkan oleh pemerintah adalah dengan adanya kerumunan yang ditimbulkan jika mudik lebaran ini tetap diadakan. Akan tetapi, acap kali beberapa tokoh dari pemerintah justru melanggar hal tersebut. 

Seperti yang kita tahu bahwasannya belum lama ini Presiden dan salah satu jajaran Menteri menghadiri pesta pernikahan salah satu publik figur. Yang mana tentu saja ini sebuah blunder yang sering kali tidak difikirkan oleh pemerintah, sehingga menimbulkan kritik terhadap pemerintah.

Salah satu musisi ternama Indonesia juga membuat cuitan di media sosialnya yang menggambarkan bagaimana kekesalannya terhadap regulasi pemerintah. 

"Banyak paradoks di negeri ini. Mudik dilarang, tapi destinasi wisata buka serempak. Penutupan jalan raya, tapi malah macet di sana-sini. Izin resepsi masyarakat dipersulit, tapi pernikahan seleb dihadiri langsung oleh pemimpin negara. 

Ah, tapi saya tahu apa. Cuma rakyat jelata," tulis Fiersa Besari lewat akun Twitter-nya @FiersaBesari pada Minggu (4/4). Regulasi yang memang kerap kali menyusahkan rakyat jelata membuat tingkat trust masyarakat kepada pemerintah tentu saja menurun. Aturan yang selalu timpang dan hanya menguntungkan para oligark, yang mana tentu saja rakyat kecil semakin terbelenggu.

Keadaan rakyat semakin hari semakin tertindas, sebagai rakyat jelata kita selalu mempertanyakan kebijakan seperti ini apakah tetap berlaku bagi pejabat-pejabat publik? Karena berdasarkan bukti empiris sering kali kebijakan seperti ini nantinya justru dimanfaatkan bagi beberapa pejabat publik untuk melakukan kegiatan mereka. 

Sebagai pejabat tentu saja mereka dapat melakukan segala hal, karena semua bagian mulai dari ekonomi, media, kebijakan, dll, semuanya mereka miliki. Dengan banyaknya sumber daya yang mereka miliki tentu saja membuat pejabat mudah untuk melanggar sebuah kebijakan ini.

Sebuah kebijakan yang memang nantinya berdampak luas terhadap masyarakat, seharusnya memang ada transparansi yang jelas. Mulai dari segi sosial dan masyarakat, ekonomi, politik, budaya, dll, semuanya harus diperhatikan dengan baik dan juga difikirkan matang-matang agar sebuah kebijakan ini dapat seimbang, bukan justru menimbulkan suatu kontraproduktif terhadap kebijakan itu sendiri. Transparansi sangatlah penting agar kita tahu bagaimana sebuah kebijakan ini dampaknya kedepan, karena dengan tidak adanya transparansi membuat masyarakat curiga akan suatu kebijakan.

Paradoks yang dibuat oleh pemerintah menjadi suatu bahan lelucon dan menggambarkan bahwasannya pemerintah tidak konsisten dalam membuat kebijakan. Walaupun memang dengan dalih melarang mudik untuk menghentikan penyebaran COVID-19 tanpa merugikan faktor ekonomi dan kreatif, tetapi tetap saja bagaimana sebuah peraturan yang dibuat kerap kali bertolak belakang? Hal seperti ini menimbulkan beberapa kecurigaan, dimana memang kebijakan ini difokuskan untuk membantu pemerintah menaikkan pundi-pundi rupiahnya melalui wahana-wahana wisata yang dikelola oleh pemerintah.

Jika memang terbukti seperti itu, maka tidak bisa dipungkiri pemerintah menjadi suatu pemerintahan yang kleptokrasi. Atau sebuah pemerintahan yang memang hanya ingin memperkaya pihak-pihak tertentu atau justru memperkaya diri mereka sendiri. Tentu saja pemerintah sebagai pengayom rakyat tidak bisa melakukan hal seperti ini. Yang mana nantinya justru membuat pemerintahan tidak bisa berjalan sesuai dengan tugasnya. Mereka justru akan terfokus untuk memperkaya diri mereka sendiri.

Jika sebuah pemerintahan menerapkan sistem seperti ini. Tentu saja kemaslahatan rakyat menjadi terdegdradasi. Padahal sebenarnya di sistem demokrasi seperti yang ada di Indonesia, kemaslahatan rakyat adalah hukum atau tataran tertinggi yang dipegang oleh sistem demokrasi. Jika rakyat saja dipersusah oleh aturan pemerintah justru membuat kapabilitas pemerintah semakin dipertanyakan.

Pernyataan pemerintah diawal yang mana mengizinkan mudik bagi masyarakat, walaupun kemudian memang dilarang dengan berbagai alasan. Sikap pemerintah diawal menandakan tidak ada keseriusan pemerintah dalam menangani kesehatan. Hal ini tentu saja menimbulkan efek yang berkelanjutan jika terus menerus seperti ini. Sebuah kebijakan dibuat tidak konsisten dan harus menunggu untuk dikritik terlebih dahulu. Dengan demikian menandakan bahwasannya sikap pemerintah yang tidak bisa menentukan sikap dengan baik. Sikap seperti itu tentu saja menjadi hal yang konyol jika sebuah pemerintah selalu merubah-rubah kebijakan dan tidak bisa menjamin kemaslahatan rakyat.

Bagaimana bisa sebuah aturan dibuat selalu berganti-ganti dengan range waktu yang sangat singkat? Hal itu menandakan tidak adanya persiapan yang matang sebelum aturan tersebut dikeluarkan kepada publik. Semestinya sebelum aturan/pernyataan dari pemerintah itu dikeluarkan terdapat cross check yang rinci agar tidak terjadi miskonsepsi baik di jajaran pemerintah ataupun di masyarakat. Sebagai pihak yang memang membuat aturan di masyarakat hal tersebut tidak bisa dijadikan kebiasaan. Kebiasaan-kebiasaan buruk mengenai inkonsistensi pemerintah harus segera dihilangkan. Akan tetapi faktanya hingga saat ini kesalahan-kesalahan seperti itu masih sering terjadi. Probabilitas untuk mengurangi kesalahan seperti itu masih sangatlah kecil. Sumber daya manusia yang dimiliki oleh pemerintah seharusnya adalah orang-orang terpilih yang memang memiliki kualitas yang bermutu. Bukan justru sering melakukan inkonsistensi terhadap setiap kebijakan yang ada.

Terkadang aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pun tidak saling bersinergis antara satu dengan lainnya. Akan selalu timbul paradoks dalam setiap aturan baru yang dikeluarkan. Dengan demikian menimbulkan kebingungan di masyarakat. Aturan yang saling bertabrakan dan juga tentu saja tidak jelas arah aturan ini dijalankan, membuat masyarakat semakin kesal dengan pemerintah. Rakyat seakan-akan hanya dipermainkan dengan aturan-aturan yang dikeluarkan. Akan tetapi, tidak ada solusi yang diberikan oleh pemerintah agar masyarakat bisa lebih baik lagi.

Bahkan dengan adanya sanksi yang diberikan kepada masyarakat yang tetap melakukan mudik, tentu saja hal ini menimbulkan pertanyaan. Apakah masyarakat yang tetap berwisata juga akan dikenakan sanksi? Padahal jika kita melihat dari kacamata orang awam kedua hal ini baik mudik ataupun berwisata, sama-sama berpotensi menyebarkan virus. Ketegasan pemerintah disini diuji, apakah mereka akan tetap memberikan sanksi atau justru tidak memberikan sanksi dengan dalih tidak ingin memberhentikan sektor ekonomi dan kreatif. Keadilan yang digaung-gaungkan oleh pemerintah, tidak tampak jika peraturan dan sanksi yang dikeluarkan berat sebelah. Tidak ada keadilan bagi masyarakat jika semua aturan hanya menguntungkan beberapa sektor.

Jika memang sektor pariwisata tetap dibuka dengan potensi penyebaran virus yang masih tinggi, apakah fasilitas kesehatan yang ada saat ini sudah mampu untuk mengatasi virus ini? Fakta yang ada di lapangan justru berkata sebaliknya, fasilitas kesehatan yang diberikan oleh pemerintah bisa dibilang masih belum cukup mumpuni untuk mengatasi pandemi saat ini. Pemerintah seakan-akan tidak serius untuk mengatasi masalah kesehatan kepada masyarakat. Ketika sektor wisata masih dibuka, seolah-olah membiarkan masyarakat tertular virus ini tanpa adanya tindak lanjut (pengobatan) yang lebih serius lagi kedepannya. Jika terus menerus seperti ini maka pandemi yang ada di Indonesia pun tidak bisa segera diakhiri, setiap harinya akan terus menerus bertambah jumlah kasus yang positif terkena covid. Walaupun masyarakat sudah menganggap pandemi seperti hal biasanya, akan tetapi pemerintah tetap harus melakukan langkah preventif. Agar pandemi ini tidak semakin lama dan cepat diselesaikan. Dengan kebijakan-kebijakan yang efektif diharapkan pemerintah mampu untuk menekan angka laju penyebaran virus ini.

Aturan-aturan yang ada saat ini terkait pelarangan mudik sering kali tumpang tindih dengan aturan daerah. Sering kali aturan dari pusat berbeda dengan aturan di daerah, dan itu menyebabkan tidak adanya koherensi antara pusat dengan daerah. Seperti aturan mudik saat ini dimana terdapat pengecualian di daerah-daerah tertentu yang mana masih dibolehkan untuk melakukan pergerakan atau perpindahan antara satu daerah dengan daerah lainnya yang saling terhubung. Hal ini tentu saja membuat penyebaran virus juga akan semakin tinggi. Selain itu tidak adanya keadilan bagi daerah-daerah lainnya yang memang transportasi semuanya dihentikan. Tentu saja hal ini akan berdampak secara psikologis kepada masyarakat, yang mana masyarakat pada akhirnya akan mencari cara lain (memaksakan) untuk melakukan mudik atau pulang kampung ke daerah asal. Masyarakat yang sejak tahun kemarin tidak melakukan mudik tentu saja pada tahun ini ingin sekali mudik.

 Masyarakat perkotaan yang memang sejak tahun lalu berada di perkotaan untuk menunjang ekonominya. Tentu saja membutuhkan mudik sebagai healing bagi dirinya sendiri, dengan mereka melakukan mudik tentu saja mereka dapat rehat sejenak sebelum mereka kembali lagi ke perkotaan. Sehingga jika mereka bisa melakukan mudik pada tahun ini mereka secara psikologis akan lebih terbantu dan juga dapat lebih produktif lagi dalam melakukan pekerjaan di kota nanti kedepannya. Dengan banyaknya faktor-faktor yang memang dirasa tumpang tindih dan juga banyak menyusahkan masyarakat. Alhasil, pengendalian mudik pada tahun ini dirasa akan lebih sulit diterapkan.