Inkonsistensi dan Paradoks Pemerintah terhadap Aturan Mudik Tahun Ini

Terkadang aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pun tidak saling bersinergis antara satu dengan lainnya. Akan selalu timbul paradoks dalam setiap aturan baru yang dikeluarkan. Dengan demikian menimbulkan kebingungan di masyarakat. Aturan yang saling bertabrakan dan juga tentu saja tidak jelas arah aturan ini dijalankan, membuat masyarakat semakin kesal dengan pemerintah. Rakyat seakan-akan hanya dipermainkan dengan aturan-aturan yang dikeluarkan. Akan tetapi, tidak ada solusi yang diberikan oleh pemerintah agar masyarakat bisa lebih baik lagi.

Bahkan dengan adanya sanksi yang diberikan kepada masyarakat yang tetap melakukan mudik, tentu saja hal ini menimbulkan pertanyaan. Apakah masyarakat yang tetap berwisata juga akan dikenakan sanksi? Padahal jika kita melihat dari kacamata orang awam kedua hal ini baik mudik ataupun berwisata, sama-sama berpotensi menyebarkan virus. Ketegasan pemerintah disini diuji, apakah mereka akan tetap memberikan sanksi atau justru tidak memberikan sanksi dengan dalih tidak ingin memberhentikan sektor ekonomi dan kreatif. Keadilan yang digaung-gaungkan oleh pemerintah, tidak tampak jika peraturan dan sanksi yang dikeluarkan berat sebelah. Tidak ada keadilan bagi masyarakat jika semua aturan hanya menguntungkan beberapa sektor.

Jika memang sektor pariwisata tetap dibuka dengan potensi penyebaran virus yang masih tinggi, apakah fasilitas kesehatan yang ada saat ini sudah mampu untuk mengatasi virus ini? Fakta yang ada di lapangan justru berkata sebaliknya, fasilitas kesehatan yang diberikan oleh pemerintah bisa dibilang masih belum cukup mumpuni untuk mengatasi pandemi saat ini. Pemerintah seakan-akan tidak serius untuk mengatasi masalah kesehatan kepada masyarakat. Ketika sektor wisata masih dibuka, seolah-olah membiarkan masyarakat tertular virus ini tanpa adanya tindak lanjut (pengobatan) yang lebih serius lagi kedepannya. Jika terus menerus seperti ini maka pandemi yang ada di Indonesia pun tidak bisa segera diakhiri, setiap harinya akan terus menerus bertambah jumlah kasus yang positif terkena covid. Walaupun masyarakat sudah menganggap pandemi seperti hal biasanya, akan tetapi pemerintah tetap harus melakukan langkah preventif. Agar pandemi ini tidak semakin lama dan cepat diselesaikan. Dengan kebijakan-kebijakan yang efektif diharapkan pemerintah mampu untuk menekan angka laju penyebaran virus ini.

Aturan-aturan yang ada saat ini terkait pelarangan mudik sering kali tumpang tindih dengan aturan daerah. Sering kali aturan dari pusat berbeda dengan aturan di daerah, dan itu menyebabkan tidak adanya koherensi antara pusat dengan daerah. Seperti aturan mudik saat ini dimana terdapat pengecualian di daerah-daerah tertentu yang mana masih dibolehkan untuk melakukan pergerakan atau perpindahan antara satu daerah dengan daerah lainnya yang saling terhubung. Hal ini tentu saja membuat penyebaran virus juga akan semakin tinggi. Selain itu tidak adanya keadilan bagi daerah-daerah lainnya yang memang transportasi semuanya dihentikan. Tentu saja hal ini akan berdampak secara psikologis kepada masyarakat, yang mana masyarakat pada akhirnya akan mencari cara lain (memaksakan) untuk melakukan mudik atau pulang kampung ke daerah asal. Masyarakat yang sejak tahun kemarin tidak melakukan mudik tentu saja pada tahun ini ingin sekali mudik.

 Masyarakat perkotaan yang memang sejak tahun lalu berada di perkotaan untuk menunjang ekonominya. Tentu saja membutuhkan mudik sebagai healing bagi dirinya sendiri, dengan mereka melakukan mudik tentu saja mereka dapat rehat sejenak sebelum mereka kembali lagi ke perkotaan. Sehingga jika mereka bisa melakukan mudik pada tahun ini mereka secara psikologis akan lebih terbantu dan juga dapat lebih produktif lagi dalam melakukan pekerjaan di kota nanti kedepannya. Dengan banyaknya faktor-faktor yang memang dirasa tumpang tindih dan juga banyak menyusahkan masyarakat. Alhasil, pengendalian mudik pada tahun ini dirasa akan lebih sulit diterapkan.