Haruskah Bersikap Keterlaluan Hadapi Pilpres?

Terlintas di lini masa facebook, sebuah foto ibu-ibu dan remaja putri terduga pendukung Prabowo - Sandi berpose dengan riang gembira. Entah apa yang ada di benaknya, tapi seakan-akan mereka bangga karena membentangkan banner bertuliskan "Jangankan ganti presiden, suami kalo pilih Jo**wi, saya ganti"

Lalu dalam kesempatan lain, ada seorang simpatisan ulung paslon 02 yang juga seorang pejabat di MUI Pusat yang mengepos cerita bahwa nantinya pemerintah akan menyediakan alat kontrasepsi bagi remaja jika Rancangan Undang Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) disetujui. 

Untungnya si pembuat berita akhirnya meminta maaf karena sadar telah keliru berat, namun apa lacur, entah sudah berapa kali twit-nya itu dibagikan orang.

Di waktu yang lebih lampau, ada juga para militan pendukung 02 yang menyebarkan berita bohong bahwa pemerintah tidak lagi memandang komunisme sebagai paham terlarang di Indonesia, menanggapi pidato Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo tentang Perpu Ormas pertengahan tahun lalu. 

Padahal jika mau baca isinya, pasal mengenai dilarangnya komunisme, ateisme, leninisme tidaklah dihapus. Hanya ada penambahan paham baru yakni paham yang bertujuan merubah dasar negara Pancasila karena hal itu belum dicantumkan di UU ormas sebelumnya. Inilah yang dimaksud Mendagri dengan perkataan,"..tidak termasuk paham komunisme.. " yang diselewengkan oleh para oposan itu.

Dan yang tak kalah provokatipnya adalah kampanye yang dihembuskan dengan masif bahwa rezim yang berkuasa saat ini telah berlaku dhalim terhadap umat Islam. 

Jika benar rezim berbuat dhalim, kenapa pengajian bebas diselenggarakan, majelis-majelis ilmu semarak digelar dan kajian-kajian di kantor bebas diselenggarakan? Kalau fakta itu belum cukup, sorongkan saja video ceramah Kyai Abdul Somad ini...hehe.

Kenapa saya ambil contoh hanya dari para pendukung paslon 02?

Karena merekalah yang gemar mengeklaim akal sehat namun pada kenyataannya justru membatasi fungsi dari akal sehat.

Daya nalar mereka dibatasi oleh garis demarkasi bernama orientasi politik. Setiap hal yang mereka nilai sebagai hal yang negatip meskipun dengan sumber informasi yang terbatas atau dari hasil penafsiran prematur, langsung digembar-gemborkan tanpa pikir panjang. 

Jika mau berpikir normal dan tanpa perlu berpihak pada rezim penguasa, apakah mungkin pemerintah melegalkan perzinaan, menindas kaum mayoritas tanpa menimbulkan respon balik dari kaum mayoritas ataupun melakukan tindakan-tindakan lain yang mereka tuduhkan itu?