Mohon tunggu...
Mas Gagah
Mas Gagah Mohon Tunggu... (Lelaki Penunggu Subuh)

Anak Buruh Tani "Karena Lelaki Harus Membaca dan Menulis"

Selanjutnya

Tutup

Edukasi Artikel Utama

Sekolah, Revolusi Industri 4.0, dan Kemiskinan

3 Juli 2019   19:01 Diperbarui: 4 Juli 2019   09:14 0 8 3 Mohon Tunggu...
Sekolah, Revolusi Industri 4.0, dan Kemiskinan
Ilustrasi anak belajar | Gambar oleh Sasin Tipchai dari Pixabay

Tanpa pendidikan sebuah bangsa tidak dapat bersaing dengan bangsa lain khususnya penciptaan teknologi informasi terbarukan. Karena pendidikan rendah, masalah kemiskinan masih sulit diselesaikan. Jika pendidikan rendah, mungkinkah sebuah bangsa dapat menyongsong era revolusi industri 4.0?

"Berdasarkan laporan PISA (Programme for International Student Assessment) peringkat pendidikan Indonesia di dunia bertengger di urutan 62 dunia di bidang sains, 63 dunia di bidang matematika, dan 64 dunia di membaca." (https://news.detik.com)

Artikel singkat ini merupakan catatan perjalanan penulis saat pulang kampung ke desa bagian dari Kabupaten Muara Enim Sumatra Selatan. Tulisan ini juga merupakan hasil perenungan panjang setelah melihat realitas sosial yang terjadi pada masyarakat. Realitas sosial yang pernah lihat ini sepertinya hanya sebagian kecil realitas sosial bangsa Indonesia yang sangat luas.

Kemiskinan, kata inilah yang menyentak hati penulis melihat kondisi masyarakat. Kemiskinan seolah tidak pernah lepas dari jantung masyarakat Indonesia. Meskipun sudah lebih dari 70 tahun Indonesia merdeka. Zaman sudah masuk di pintu revolusi industri 4.0, kemiskinan masih menjadi realitas sosial masyarakat Indonesia.

Lantas siapa yang menikmati kekayaan alam Indonesia? Silakan pembaca mencari sendiri jawabannya. Pembaca tentu lebih memahami kondisi Indonesia, jauh lebih paham dibandingkan dengan penulis.

Beberapa hari ini, isu tentang pendidikan yang masih hangat adalah pembagian zonasi pendidikan. Kebijakan yang sebenarnya masih menjadi perdebatan dalam masyarakat. Setiap pergantian pemimpin, berganti juga kebijakan pendidikan Indonesia. Kebijakan zonasi inipun terbilang keputusan baru dalam bidang pendidikan.

Jika ditanyakan 'Untuk apa kebijakan zonasi?' Jawabannya pasti untuk perbaikan pendidikan bangsa Indonesia. jawaban yang tidak perlu memerlukan jawaban panjang lebar. Mau tidak mau, masyarakat wajib mengikuti kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemangku kebijakan pendidikan.

Lebaran kemarin, saat pulang kampung ke Sumatra Selatan, ada saudara yang minta bantuan pendaftaran sekolah dasar untuk anaknya. Sistem pendaftaran menggunakan sistem zonasi yang ditentukan oleh pemerintah pusat. Pendaftaran harus melalui sistem online dan tidak menerima pendaftaran manual. Tujuannya untuk mempermudah pendataan pada tingkat daerah hingga tingkat pusat.

Masalahnya, ada beberapa orang tua yang masuk pada imigrant digital (orang tua yang baru belajar tekonologi internet). Mereka tidak memahami bagaimana cara mendaftar secara online. Waktu itu ada petunjuk, orang tua harus mendownload aplikasi melalui playstore. Melalui aplikasi ini lalu orang tua bisa mendaftar online.

Sepintas sistem ini sangat cepat dan memudahkan sistem pendataan. Tetapi masalah kembali muncul, saat orang tua tersebut tidak memiliki hp android. Di kampung ini juga tidak ada penyewaan warnet dan tidak mudah menemukan orang yang memiliki laptop atau personal komputer.

Di kampung ini, jaringan internet juga masih belum memadai. Operator yang masuk yang loadingnya lancar adalah Telkomsel. Operator seluler lainnya benar-benar mati total dan tidak bisa diakses.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
KONTEN MENARIK LAINNYA
x