Mewaspadai Semut-semut Pilkada di Indonesia

Beberapa daerah di Indonesia 3 bulan lagi akan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah. Pilkada serentak yang sejatinya dilaksanakan pada bulan September, terpaksa diundur menjadi bulan Desember karena kondisi pandemi Covid-19 yang tak memungkinkan untuk melakukan kampanye serta mengumpulkan massa. Hal ini sesuai dengan Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tentang aturan teknis KPU.

Sejumlah partai juga sudah menyiapkan kader-kader terbaiknya untuk meramaikan kontestasi politik 5 tahunan tersebut. Sebut saja Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden Joko Widodo yang telah mendapatkan mandat dari DPP PDIP untuk maju dalam pemilihan walikota Solo.

Begitu pula dengan Saraswati Djojohadikusumo, keponakan Prabowo Subianto yang telah mendapatkan restu dari DPP Gerindra untuk ikut dalam pilkada di Tangerang Selatan.

Perebutan jabatan publik ini tentu mendapatkan sorotan dari berbagai kalangan. Kekuasaan serta akses yang didapat ketika berhasil menjadi pemenang akan menjadi alat untuk memuluskan agenda-agenda kepentingan, baik kepentingan rakyat maupun kepentingan oligarki. Sehingga tak heran, ketika pasangan calon telah ditetapkan, banyak semut-semut berdatangan untuk mendukung paslon tersebut. 

Seperti pepatah dimana ada gula disitu ada semut. Pasangan yang menang, memungkinkan untuk memberikan keuntungan ekonomi serta sosial jangka pendek maupun jangka panjang. Situasi politik kita masih terbelenggu dengan politik transaksional yang menjadi pekerjaan rumah tersendiri untuk membangun bangsa yang demokratis. Setidaknya ada dua jenis semut yang akan ikut memanaskan situasi pilkada:

Pertama, semut hitam. Jenis ini adalah golongan orang-orang yang secara sukarela menyatakan dukungan terhadap salah satu pasangan tanpa meminta timbal balik apapun.

Sebagaimana semut hitam pada umumnya yang tidak menggigit dan meninggalkan memar, mereka memberikan support dilatarbelakangi kesamaan visi yang dibawa, atau mungkin melihat kecocokan karakter pasangan tersebut untuk memimpin sebuah daerah.

Mereka tanpa dibayar sepeser pun mau untuk melakukan kampanye-kampanye politik demi mensukseskan pasangan yang didukung. Bukan jadi halangan bagi mereka ketika kondisi finansial pasangan kurang mumpuni, karena yang menjadi daya tawar mereka adalah visi misi serta harapan demi kemajuan daerah.

Dalam beberapa contoh, mereka menyatukan diri dalam gerakan "relawan" yang bergerak di tataran grassroot. Oleh karena itu kehadiran mereka sangat penting dalam menyampaikan propaganda-propaganda politik kepada masyarakat, terutama di daerah-daerah yang akses informasinya masih terbatas.

Kedua, semut merah. Golongan ini adalah kebalikan dari semut hitam diatas. Seperti yang diketahui, bahwa semut merah pada umumnya suka menggigit dan meninggalkan rasa sakit. Analogi inilah yang cocok diberikan kepada mereka yang mendukung paslon demi mendapatkan keuntungan pribadi.

Banyak pasangan yang terpaksa harus menampung semut-semut merah ini karena ongkos politik yang mahal serta krisis ketokohan. Semakin banyak semut merah yang datang, semakin besar kemungkinan kemenangan diperoleh. Karena ketika mereka berkumpul, maka sumber daya keuangan dan informasi bagi calon pasangan akan semakin besar sehingga kampanye-kampanye yang dilaksanakan untuk meyakinkan konstituen semakin mudah.

Disisi lain, mereka tidak bisa dijamin konsistensinya. Karena tujuan pragmatis mereka,  bisa jadi mereka berpaling dari pasangan satu menuju pasangan lainnya yang menyedikan gula lebih manis. Kondisi yang dinamis seperti inilah yang harus diperhatikan oleh tim sukses masing-masing calon.

Ibarat judi, pilkada merupakan arena pertaruhan yang seksi. Hanya saja memasang taruhan tinggi tak menjamin mereka untuk menang. Tapi jika mereka bertaruh dengan harga tinggi dan menang, maka bersiap-siaplah untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Keuntungan tersebut tak selalu dalam bentuk uang, bisa jadi dalam bentuk jabatan strategis, proyek-proyek daerah, kemitraan dan kerja sama, serta jaminan keamanan dalam melakukan bisnis.

Dan ketika terlanjur mengeluarkan dana banyak dan ternyata pasangan yang didukungnya kalah, hal ini bisa menjadi bumerang bagi pasangan tersebut. Bisa jadi mereka memanfaatkan sanksi hukum, sosial dan ekonomi untuk melampiaskan kekesalan mereka karena rugi bandar dalam jumlah besar.  

Realita tersebut tidak bisa dipungkiri selalu terjadi di perpolitikan Indonesia. Berkerumunnya berbagai jenis semut memang menjadi strategi penting dalam meraih kekuasaan. Relasi antara ekonomi dan politik memang tidak pernah terputus, namun yang perlu diperhatikan adalah bagaimana pengelolaan dua aspek tersebut secara bijak dan bermoral.

Mari kita akhiri munculnya berita-berita terkait korupsi, kolusi dan nepotisme. Hadirnya instrumen-instrumen hukum yang tegas dalam memberantas praktik-praktik kotor dalam berpolitik seharusnya bisa menjadi langkah preventif. 

Kesuksesan pilkada tidak bisa hanya disandarkan kepada KPU dan Bawaslu semata, partisipasi aktif masyarakat tentu sangat diperlukan untuk mengawal pilkada yang "luber jurdil". 

Pilkada yang damai tentu akan terhindar dari konflik-konflik sosial yang menjadi penyakit musiman ketika pesta politik diselenggarakan di berbagai daerah. Akhir kata, semoga pilkada serentak 2020 besok bisa menghasilkan putra-putri terbaik daerah untuk membangun semangat kebangsaan yang lebih baik.