Pembangunan Kota Rendah Karbon

Pembangunan Kota Rendah Karbon

Oleh:  Maruhum Batubara

(Penduduk Jakarta Selatan)

              Bermukim di kawasan perkotaan Indonesia kerap menjadi tidak nyaman akibat arus urbanisasi yang cepat kertimbang bermukim di kawasan non-perkotaan. Kita lihat saja penduduk perkotaan bertambah cepat. Imbasnya, terjadi penurunan kualitas lingkungannya, permukiman kumuh, dan kesenjangan sosial. Padahal, kota sangat berperan dalam mengurangi  emisi karbon terutama berasal  dari aktivitas transportasi, pemakaian energi di gedung dan rumah, serta limbah.

          Kitapun maklum, pembangunan kawasan perkotaan membutuhkan ruang terbuka hijau dan menjadikannya area terbangun. Secara ekologis dapat menyebabkan bermacam gangguan alam dalam lingkungan perkotaan.

          Diwartakan, kota-kota dengan populasi di bawah satu juta penduduk menyumbang lebih dari 75 persen potensi pengurangan emisi perkotaan Indonesia hingga tahun 2050. Berarti, pemanfaatan penuh potensi mitigasi perkotaan Indonesia akan bergantung pada dukungan pemerintah dan pemberdayaan kota-kota kecil yang memiliki kapasitas dan sumber daya terbatas.

          Situasi itu senada dari laporan Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC, 2021) yang menyatakan emisi gas membuat suhu bumi semakin panas saat ini cenderung melewati batas konsensus iklim global 1,5 Derajat Celcius. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Gutteres bilang, kondisi Ini merupakan kode merah bagi kemanusiaan.

          Pertanyaanya, bagaimana caranya kita mengupayakan  pembangunan kota rendah karbon, dan bagaimana memanfaatkan potensi perkotaan untuk mengurangi emisi karbon. Hal ini terkait komitmen perjanjian Paris yang mewajibkan negara maju mencapai net-zero emissions atau emisi nol karbon pada 2050?.

          Mengutip Forestdigest (2021), Net-zero emissions atau emisi nol karbon adalah emisi yang dihasilkan oleh manusia dan diserap sehingga tidak terjadi peningkatan suhu bumi. Secara alamiah emisi terserap oleh pohon, laut, dan tanah. Penyebab utama dari pemanasan global adalah meningkatnya gas rumah kaca yang menebal di atmosfer dan mengurangi kemampuan bumi untuk melepas ke luar angkasa.

          Net-zero emissions dianggap sebagai salah satu upaya meningkatkan pendapatan per kapita hingga 2,5 kali lipat lebih tinggi dan memberikan PDB per tahun hingga 2% lebih tinggi (Herman, 2021).

      Tantangan

          Secara konseptual, untuk mencapai emisi nol karbon dilakukan melalui konsep keberlanjutan (green economy dan circular economy) yang sejalan dengan sustainable development goals (SDGs). Dengan cara ini, aktivitas bisnis tidak saja fokus pada ekonomi namun turut memperhatikan kelestarian lingkungan dan sosial serta mewujudkan bisnis yang berkelanjutan. Alhasil, perusahaan dapat menurunkan emisinya hingga mencapai emisi nol karbon.

          Sebagai catatan, pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim di Indonesia merupakan platform nasional untuk mencapai target sustainable development goals (SDGs). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 menetapkan Rencana Aksi Nasional baik mitigasi maupun adaptasi dengan target penurunan emisi sebesar 27,3% pada 2024.

          Berdasarkan skenario Bappenas, rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan skenario emisi nol karbon mencapai 5,95-6,02% pada tahun 2021-2070. Jika pembangunan mengacu pada business as usual (dengan mempertimbangkan eksternalitas dan dampak pandemi Covid-19), maka rata-rata pertumbuhan ekonomi hanya mencapai 4,16% pada tahun 2021-2070.

          Skenario emisi nol karbon 2045 dan 2050 di atas menyebabkan di sektor lahan perlu tambahan 300-350 ribu hektar dan peningkatan reforestasi seluas 250 ha dari kebijakan yang sudah berjalan. Pada sektor energi, memerlukan peningkatan efisiensi hingga 6-6,5% pada 2050. Dengan skenario ini, diharapkan tahun 2021-2045 emisi nol karbon dapat memberikan PDB per tahun hingga 2% lebih tinggi dari skenario business as usual. Satu decade terakhir, Indonesia memiliki permasalahan terkait emisi karbon, yaitu rata-rata menghasilkan karbon dioksida sebesar 508,83 juta ton.

          Maka, berbagai negara sangat aktif melakukan inovasi untuk menuju emisi nol karbon pada 2030. Sebagai perbandingan, komitmen beberapa negara industri maju seperti Jepang akan menurunkan emisi sebesar 46%, Amerika Serikat 50% dan Uni Eropa 55%. Indonesia telah menetapkan target karbon netral pada 2060 atau lebih cepat. Bagaimana implementasinya?.

          Berbagai racikan kebijakan dan regulasi ditetapkan pemerintah bersama parlemen, dan pemangku kepentingan guna mengatasi krisis iklim dengan menerapkan investasi rendah karbon perkotaan.

          Merujuk Nationally Determined Contribution (NDC) atau kontribusi yang ditetapkan disetiap negara  untuk mengurangi CO2, Indonesia turut meratifikasi Paris Agreement dengan konsensus pengurangan emisi pada 2030 sebesar 29% dengan usaha sendiri dan 41% apabila ada bantuan asing. Dan belakangan dilakukan penajaman yang disebut updated Nationally Determined Contribution (Updated NDC) tahun 2021 dengan lima sektor prioritas yaitu energi, pertanian, kehutanan dan lahan, limbah, serta industri (KLHK, 2021).

          Target penurunan emisi karbonnya masih tetap sama dengan  target NDC tahun 2015, yaitu 29% dengan usaha sendiri pada 2030 dan 41% bantuan internasional. Tetapi, ada subjek baru dan penguatan komitmen dengan memasukkan aspek laut, lahan basah dan kawasan permukiman.  Indonesia akan melakukan rehabilitasi dan penanaman mangrove seluas 600 ribu hektar selama 2021-2024.

          Updated NDC juga merevisi informasi tentang Visi Pemerintah dan Pembangunan Jangka Panjang serta menjabarkan dan merinci strategi implementasi tentang adaptasi serta peningkatan transparansi.

Sigap Membangun Kota 

          Semua racikan kebijakan dan regulasi tentang infrastruktur perkotaan ramah lingkungan disajikan guna mendukung pengurangan emisi karbon. Sebagai contoh saja, Kementerian PUPR menerbitkan Permen PUPR No. 9 tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Konstruksi Berkelanjutan dan Peraturan Menteri PUPR No. 21 Tahun 2021 tentang Penilaian Kinerja Bangunan Gedung Hijau (BGH).

          Secara fisik penerapan konsep BGH ini telah direalisasikan dalam pembangunan sejumlah gedung. Contohnya, pasar tradisional, rumah susun hemat energi, termasuk dalam pemanfaatan energi terbarukan untuk pengoperasian bangunan gedung.

          Selain itu, membangun infrastruktur yang membantu kota lebih tangguh dengan beradaptasi terhadap perubahan iklim. Sebut saja,  Terowongan Air Nanjung untuk atasi banjir di Kawasan Metropolitan Bandung; Tanggul Pantai Jakarta Utara; Bendungan untuk irigasi dalam rangka menjamin ketahanan pangan dan pemanfaatan sampah plastik untuk campuran aspal.

          Bagi masyarakat, upaya pengurangan emisi karbon dapat dilakuan sebagai berikut.

          Pertama, mengusulkan kepada pemerintah kota guna mewujudkan perkotaan lebih layak huni berdasarkan konsep pembangunan terpadu dan inklusif sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Pelaksanaan di level kota melalui kolaborasi lintas sektor untuk mengelola pertumbuhan yang cukup pesat di pusat kota, utamanya mengembangkan  kebijakan dan kerangka perencanaan kota terpadu yang mengatur penggunaan lahan dan akses transportasi terpadu, perencanaan energi bersih, serta ruang hijau yang mudah diakses.

          Kedua, meningkatkan kesadaran akan manfaat dari pelaksanaan pembangunan kota rendah karbon sebagai sarana sosialisasi dan peningkatan pemahaman warga kota. Sebagai contoh, sosialisasi khusus pejalan kaki dan pengguna sepeda yang ramah lingkungan mencakup pemahaman desain pembuatan trotoar yang dilengkapi dengan jalur sepeda di sepanjang jalan utama kota dan kawasan hijau. Dan kawasan hunian dilengkapi jaringan pipa air bersih, instalasi pengolahan air limbah terpadu, dan tempat pengolahan sampah ramah lingkungan, serta penggunaan transportasi public yang terpadu.

          Ketiga, pelibatan dan pemberdayaan masyarakat atau komunitas antar generasi, khususnya generasi muda. Karena di masa depan generasi muda ini yang sangat meningkat aktivitasnya. Dari jumlah penduduk Indonesia, mayoritas adalah  generasi Z (lahir pada tahun 1997–2012) dan generasi milenial (lahir pada tahun 1981–1996). Totalnya  53,85 %. Gen Y dan Gen Z inilah generasi yang cenderung memakai platform online untuk aktivitas sehari-hari yang diharapkan berperan dalam mengurangi emisi karbon.

          Keempat; mengusulkan kepada pemerintah kota perlu mengantisipasi sejak awal rencana penerapan skema pajak karbon, khususnya pajak karbon terhadap besaran nilai dan sasaran pajaknya yang meliputi semua kegiatan pembelian barang yang mengandung karbon dan aktivitas yang menghasilkan emisi karbon. Karena pilihan kebijakan ini berimbas kepada harga komiditi pangan masyarakat.

          Mewujudkan arah kebijakan pegurangan emisi karbon dapat dilakukan melalui program percepatan pembangunan kota rendah karbon. Membangun kota rendah karbon merupakan wujud pembangunan berkelanjutan*).