Netralitas yang Dipertanyakan
Dalam dunia politik, netralitas sering kali diklaim tapi jarang benar-benar ada. Analisis publik menemukan bahwa beberapa figur yang menjadi juru bicara dalam "alumni UGM" tersebut diketahui aktif dalam kelompok-kelompok yang secara terbuka menentang Presiden Jokowi dan mendukung kandidat capres tertentu pada pemilu 2024. Beberapa di antaranya bahkan merupakan bagian dari tim hukum atau media sosial yang mempromosikan narasi delegitimasi terhadap pemerintah.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan penting: Apakah tuntutan ini benar-benar murni sebagai bagian dari kontrol demokratis? Ataukah demokrasi sedang digunakan sebagai tameng untuk menggiring opini?
---
Demokrasi Bukan Alat Balas Dendam
Demokrasi menjamin kebebasan berpendapat, tetapi bukan berarti kebebasan itu bisa dipakai untuk menggiring tuduhan tanpa dasar. Kebebasan harus bersanding dengan tanggung jawab, bukan dijadikan alat untuk membenarkan kepentingan kelompok dengan label "kebenaran publik".
Sebagaimana disampaikan oleh filsuf Prancis Voltaire, "I may disagree with what you say, but I will defend to the death your right to say it." Namun Voltaire juga akan mengingatkan bahwa kebebasan tidak identik dengan kebebalan.
Tuduhan terhadap ijazah Presiden sudah berkali-kali dibawa ke jalur hukum, baik oleh pihak oposisi maupun masyarakat umum. Semua gugatan tersebut telah ditolak oleh pengadilan karena tidak berdasar. Bahkan, dalam kasus serupa yang sempat mencuat pada 2022, pihak UGM menyatakan bahwa semua berkas akademik Presiden lengkap dan telah diverifikasi dengan standar administrasi yang ketat.
---
Bukan Soal Ijazah, Tapi Soal Kepentingan
Jika benar niat kelompok ini hanya ingin memastikan keaslian ijazah, maka sudah semestinya mereka menerima klarifikasi resmi dari institusi yang berwenang. Namun, ketika klarifikasi itu ditolak atau disepelekan, dan seruan mereka terus berulang di momen-momen politik tertentu, maka sulit menampik adanya indikasi politisasi.
Ada banyak cara untuk mengkritik pemerintah secara sehat dan produktif --- melalui kajian kebijakan, diskusi akademik, atau advokasi publik. Namun, menggiring opini personal tanpa bukti baru yang relevan dan dengan mengklaim posisi moral yang tinggi tanpa transparansi motif, justru merusak kualitas demokrasi itu sendiri.
