Demand yang muncul dari pekerja yang memiliki anggaran berlebih akan memunculkan banyak UMKM. Â Mulai dari warung nasi, laundry kiloan, warung pulsa hingga bermacam-macam hiburan. Berimbas pada jumlah pajak yang diterima pemerintah daerah.
Jadi, salah besar jika mengira pemerintah memihak pengusaha dengan menyunat UMR, uang lembur serta  tunjangan-tunjangan yang seharusnya diterima tenaga kerja.
Win-win solution harus dilakukan pemerintah.  Menetapkan UMR yang telah disepakati bersama, dan menciptakan iklim  ramah investasi. Bukankah  tujuan akhirnya untuk semua pihak?
Seperti yang dikatakan Menteri Keuangan Sri Mulyani, kehadiran omnibus law bisa meredam gejolak ekonomi global sekaligus mendongkrak pertumbuhan ekonomi hingga 6 persen.
"Akhir kuartal 2019 lalu, pertumbuhan konsumsi kita sedikit di bawah 5 persen dengan pertumbuhan investasi hanya tumbuh 4,06 persen (Pembentukan Modal Tetap Bruto/PMTB). Padahal kami sebagai Menteri Keuangan sebelumnya sempat mengharapkan pertumbuhan investasi itu bisa mencapai 6 persen," kata Sri Mulyani di Jakarta, Senin (17/2/2020).
Iqro, Iqro, Iqro dan Musyawarah Untuk Mufakat
Sungguh aneh mendengar ketua KPSI  yang berkoar-koar mengatakan bahwa pemerintah tidak berpihak pada  tenaga kerja. Dilansir dari Kompas.com, yang bersangkutan mengatakan bahwa omnibus law RUU Cipta Kerja  menghilangkan upah minimum, pesangon, fleksibilitas pasar kerja/penggunaan outsourcing diperluas, lapangan pekerjaan yang tersedia berpotensi diisi Tenaga Kerja Asing (TKA) unskill, dan jaminan sosial terancam hilang
Padahal  jika membaca UU Ketenagakerjaan dalam omnibus law mengenai  Upah Minimum, ngga ada yang berubah tuh.
Kebijakan pengupahan masih menggunakan  sistem upah minimum.
- Kebijakan pengupahan masih tetap menggunakan sistem upah minimum
- Upah minimum tidak  turun dan tidak dapat ditangguhkan.
- Kenaikan upah minimum memperhitungkan pertumbuhan ekonomi daerah.
- Upah per jam dapat diberikan untuk jenis pekerjaan tertentu (konsultan, paruh waktu, ekonomi digital).
Melalui draf RUU ini, Â pemerintah berencana mewajibkan perusahaan besar untuk memberikan bonus kepada pekerjanya. Aturan mengenai pemberian gaji diatur dalam Pasal 92 tentang penghargaan lainnya.
