Mohon tunggu...
Mardety Mardinsyah
Mardety Mardinsyah Mohon Tunggu... Freelancer - Pendidik yang tak pernah berhenti menunaikan tugas untuk mendidik bangsa

Antara Kursi dan Kapital, antara Modal dan Moral ? haruskah memilih (Tenaga Ahli Anggota DPR RI)

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Pilihan

Omnibus Law dan Wawancara Kursi Kosong, Dampak Salah Kelola Komunikasi Publik

8 Oktober 2020   13:17 Diperbarui: 8 Oktober 2020   13:23 586
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
SUMBER GAMBAR: bigfishpr.com

Ketidakpercayaan masyarakat terhadap apa yang disampaikan pejabat publik didasarkan pada pengalaman bahwa  setiap  rezim  berkuasa  selalu ada potensi  "dibajak"  oleh sekelompok elit  politisi yang berkolaborasi  dengan para pengusaha dalam menikmati kekuasaan.

Kemajuan tekonologi komunikasi mempunyai pengaruh besar pada perkembangan kehidupan bernegara.Teknologi komunikasi telah melahirkan media internet yang mempercepat sampainya informasi ke berbagai penjuru dunia oleh siapa saja. Teknologi komunikasi internet mengisyaratkan perbaikan tatakelola komunikasi publik.  

Penolakan  Omnibus law  dan Wawancara kursi kosong, menunjukkan salah kelola komunikasi publik. Pesan tak sampai pada masyarakat. Nampaknya seluruh pejabat publik wajib melalui proses sertifikasi Public Relation, yang menunjuk kemampuan komunikasi publik yang mumpuni.

Sumber Asli

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun