Kemudian Freeport kemungkinan akan membawa masalahnya ke Badan Arbitrasi Internasional dan dalam proses yang demikian operasi penambangan Freeport akan terhenti untuk waktu yang lama .Apabila hal ini terjadi akan menimbulkan masalah sosial terutama di Papua khususnya di Timika. Menarik juga untuk menyimak tanggapan atau kritik kelompok yang tidak setuju dengan kebijakan pemerintah tentang hal ini.
Tetapi menurut saya tanggapan tersebut adalah alasan yang dicari cari dan sesuatu yang tidak mungkin dilaksanakan . Ada yang menyebut Jokowi jangan berpikir dan bertindak sebagai pedagang tetapi harus bertindak sebagai negarawan.Ada yang menyebut ,kita adalah negara yang besar karena nya tugas utama Presiden harus menegakkan isi pasal 33 UUD 1945.
Dalam hati saya berkata ,kalau untuk ngomong doang sangat mudah tetapi yang diomongkan itu sesuatu yang tidak mungkin dilaksanakan. Saya juga bertanya dalam hati ,selama ini apa yang dilakukan oleh para pengeritik itu.Misalnya pada ILC itu dinyatakan beberapa ketentuan pada UU Minerba juga menjadi pangkal masalah.
Kalau itu juga pangkal masalah mengapa para anggota Dewan tidak pernah mengajukan amandemen terhadap UU itu.Jadi yang muncul hanya kritik terhadap Jokowi tetapi saya juga tidak melihat apa yang dilakukan selama ini oleh si pengetitik itu.
Selanjutnya saya berpendapat argumentasi yang dilakukan oleh para pengeritik sering tidak mengenai substansi masalah tetapi lebih banyak dari sisi kepentingan politiknya.
Kemudian saya mendapat kesan bahwa pengeritik Jokowi menghawatirkan presiden petahana itu akan mendapat keuntungan politik dari perjanjian denganFreeport itu terlebih lebih pada tahun 2019 akan dilaksanakan pilpres.
Menurut saya wajar saya Jokowi mendapat keuntungan politik dengan hal tersebut karena ia telah berani melakukan sesuatu menghadapi perusahaan tambang raksasa dunia.
Setelah HOA itu ditindak lanjuti maka nantinya Indonesia akan memperoleh 51 persen saham PT Freeport Indonesia dan perlu dicatat perusahaan itu nantinya akan ditempatkan sebagai anak perusahaan PT Inalum .Seperti diketahui PT inilah yang menjadi holding perusahaan pertambangan plat merah.
Dari keseluruhan perbincangan pada ILC itu saya memperoleh kesimpulan bahwa yang dilakukan pemerintah Jokowi itu adalah sebuah langkah besar,cukup berani dan merupakan langkah yang tepat. Salam Demokrasi!
