Lalu, jika sudah tahu bahwa pengguna adalah pihak industri harusnya Pak Wali memandang ini sebagai bentuk kesempatan untuk meminta pertanggungjawaban. Artinya, perawatan dan perbaikan JLS bisa menuntut pihak industri ikut serta.
Perbaikan JLS jika mampu membangun komunikasi dengan pihak industri, perbaikan bisa dilakukan bersama-sama.
Sebut saja pabrik baja sudah ada, pabrik semen ada, galian pasir dan batu juga ada. Pak Wali tinggal siapkan saja pekerjanya, pengangguran di Cilegon masih banyak. Sistem kolaborasi ini bisa meringankan beban biaya perawatan dan perbaikan JLS.
Mereka pihak industri yang setiap hari memanfaatkan JLS akan menolak? Jika tidak mau, masyarakat Kota Cilegon punya hak untuk melarang kendaraan industri lewat. Tegaskan saja!
Jika belum apa-apa sudah mau melemparkan JLS ke pusat, saya jadi pesimis, program lain dalam janji politik apa akan diserahkan ke pusat juga?
Padahal program RPJM Kota Cilegon memuat rencana pembangunan lebih besar selain hanya perbaikan JLS, seperti pembangunan Jalur Lingkar Utara, Pembangunan Pelabuhan Warnasari, Pembangunan Alun-alun di 43 kelurahan. Belum lagi realisasi janji politik dan Kartu Cilegon Sejahtera (KCS) yang semuanya dalam bentuk uang yang tidak sedikit.
Terus jika aset daerah dilemparkan ke pusat, mau nunggu sampai kapan JLS diperbaiki? Padahal disini bagian dari ujian seorang pemimpin untuk dituntut cepat dan profesional dalam bekerja.
