Di saat banyak orang kehilangan pekerjaan dan tidak ada kepastian jaminan hidup menghadapi Pandemi Covid-19, muncul wacana membebaskan koruptor itu sungguh sangat menggelikan.
Jika Ujian Nasional dihapus karena wabah virus corona masi bisa diterima dengan akal, namun wacana pembebasan koruptor hanya untuk menyelamatkan dari serangan virus asal Wuhan itu diduga ada kepentingan lain yang dimainkan Pak Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laol.Â
Apa pernah koruptor yang sudah merampok uang negara berfikir, uang yang seharusnya bisa untuk mensejahterakan banyak orang justru direnggutnya demi memperkaya diri? Jawabannya jauh dari kata manusiawi!
Entah ada kajian ilmiah atau tidak bahwa penghuni Lapas memiliki resiko terhadap penularan covid-19. Padahal penjara adalah aplikasi dari lockdown yang diterapkan sejak dulu.Â
Sayangnya Pak Mentri tidak berfikir bagaimana pencegahan virus agar tidak masuk ke dalam Lapas. Bukan kah di luar Lapas kemungkinan besar terjangkit virus pun tetap ada?
Bertahun-tahun negara dirugikan oleh pelaku korupsi yang nilainya tidak sedikit. Uang yang harusnya untuk membangun Sumber Daya Manusia, pembangunan infrastruktur, dan pembangunan lainnya justru dicuri hanya untuk kepentingan pribadi dan golongan.
Atas nama kemanusiaan katanya, Pak Menteri Yosona pun mendapat dukungan dari Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron, bahwa koruptor berusia 60 tahun keatas bisa dibebaskan atas dasar kemanusian.
Saya jadi teringat, jangan-jangan Setya Novanto bisa bebas jika benar ada revisi perubahan PP 99/2012?
Dari sekian perjuangan KPK mengejar para koruptor, kasus Setya Novanto begitu menarik perhatian publik. Tidak kalah dengan drama sinetron yang penuh kejutan dan keajaiban.
Setya Novanto lahir pada 12 November 1955 atau berusia 65 tahun saat ini. Punya peluang untuk bisa bebas bukan?
Ketika Pak Nurul Gufron setuju adanya perubahan PP 99/2012, bisa-bisa pimpinan KPK terdahulu kejang-kejang mendengarnya. Pak Setya Novanto terlibat korupsi KTP Elektronik yang merugikan negara sebesar Rp 2,3 triliun. Perjuangan KPK sudah berdarah-darah ladeni Setya Novanto yang terkesan kebal hukum.
Setya Novanto sudah delapan kali mangkir dari panggilan KPK dengan berbagai alasan super ajaib, diantaranya melaporkan pimpinan KPK ke Bareskrim Polri, lanjut memintak perlindungan ke Presiden Jokowi, mengancam akan meminta perlindungan penegak hukum jika KPK meneruskan proses penyidikan, hingga pengajuan gugatan ke MK terkait Pasal 46 UU KPK karena dinilai tak sesuai dengan Pasal 20 A ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945.
Dari sederet manuver tersebut, kita semua pasti masih ingat adegan ketika mobil yang dikendarai Setya Novanto nabrak tiang listrik dan pura-pura dirawat di rumah sakit. Drama paling mengejutkan publik yang kemudian diketahui rekayasa belaka.
Pada akhirnya Mantan Ketua DPR RI itu menerima vonis 15 tahun penjara yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Tipikor, Jakarta pada 30 April 2018. Meski sudah mendekam di penjara, publik juga masi dikejutkan dengan temuan adanya penjara palsu di Sukamiskin hingga bebas berwisata di rumah makan padang.
Duh, kenapa kebanyakan bahas Setya Novanto ya? Padahal sederet kasus korupsi yang merugikan negara juga banyak banget.
Tapi ya, sekedar contoh saja. Jika orang yang sudah merugikan negara dengan memperkaya diri saja diperhatikan kehidupannya oleh Pemerintah. Rakyat miskin yang kini hidup tanpa kepastian karena tidak bisa bekerja di luar rumah tanpa ada jaminan sosial juga harusnya diutamakan.
Saya hanya berharap Pemerintahan Jokowi lebih serius dalam menangani penyebaran Pandemi Covid-19. Menyelamatkan rakyat dari wabah virus dan mampu mengendalikan perekonomian agar tetap setabil saja sudah cukup.
Lucu rasanya ditengah kondisi darurat wabah semacam ini, Pemerintah masih kepikiran membahagiakan hidup koruptor yang sudah menyakiti hati jutaan rakyat Indonesia.
