Orang memanggilnya KDM, Kang Dedi Mulyadi. Gubernur Jabar ini tengah jadi sorotan publik. Sorotan itu karena dua hal: kebijakannya yang berani dan rajin ngonten. Maka tak heran, beliau pernah dijuluki sebagai pejabat yang rajin ngonten.
Kebijakan berani itu misalnya soal pelarangan study tour dan wisuda. Kebijakan ini memicu polemik saat seorang gadis muda mengkritik karena baginya itu buat ajang kenangan. Masa iya hal sepele begini pemerintah harus ikut campur urusan.
KDM tidak saja diam, ia justeru memperjelas argumen gadis muda tersebut. Adu argumen ini menimbulkan pro-kontra di tengah publik. Saya tertarik bukan pada apa yang diperdebatkan, karena itu sudah banyak dibahas.
Sikap dari KDM mau mendengar argumen gadis tersebut ini poin sendiri. Kenapa? Secara tidak langsung mengajari ke kita, remaja pun patut kita dengarkan. Terlepas nantinya setuju atau tidak, poinnya mereka bisa speak-up.
Selama ini budaya mengkritik sering dianggap tabu. Bahkan ada yang mengelompok itu simbol kebencian. Padahal sikap kritis dan kebencian dua hal yang berbeda. Kritis meskipun pedas niatnya meluruskan, bukan mengobarkan api permusuhan.
Akhirnya apa? Kita sulit membedakan, mana yang sedang mengkritik dan mana yang meluapkan kebencian. Padahal tujuannya jelas, kritik itu untuk membangun alternatif gagasan sedangkan kebencian meruntuhkan persaudraan. KDM ajarkan ini, kritis itu boleh, bahkan mengkritik di depan orangnya.
Di luar sana ada memang yang curiga, bahwa yang terjadi antara KDM dan gadis itu ada deal-deal, ya terus..., masalahnya di mana? Saya pikir, sikap KDM mau mendengarkan suara anak remaja itu kabar gembira.
Bukankah selama ini kita sering bicara emensipasi, bicara keterbukaan informasi dan bicara pemerintah perlu mendengarkan kritik terbuka dari rakyatnya. KDM dengan apa yang beliau mampu menampilkan itu. Perempuan punya kesempatan itu. Muda lagi.
Tapi kan belum sempurna? Ya justeru karena belum sempurna, kita lihat saja prosesnya bagaimana. Intinya, akses untuk mendengarkan sudah terjadi tentu ini kabar baik.
Terus, bagaimana dengan stempel melekat gubernur konten? Pertama, KDM ngonten itu bukan baru-baru ini saja, kan? Itu sudah sering beliau lakukan dan selama ini tak ada masalah. Kedua, apa salahnya pejabat negara ngonten? Tak ada kan, selama ia tidak melalaikan tugas dan wewenangnya.
